Menteri PUPR dan Gubernur Kalsel Bahas Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan – Pulau Laut

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi jajarannya menerima Gubernur Kalsel Rudi Arifin dan pimpinan DPRD Kalsel, di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (3/8)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimuldjono menerima Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel)Rudi Arifin beserta Ketua DPRD Kalimantan Selatan dan Ketua Bappeda Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Tanah Bumbu bertempat di Kantor Kementerian PUPR (3/8).

Pertemuan tersebut  membahas langkah-langkah percepatan pengembangan kawasan potensial di bagian Selatan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu yang dibahas adalah pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut di Kabupaten Kota Baru sepanjang 5.880 meter sebagai landmark di Kalimantan Selatan.

Menteri PUPR M. Basuki Hadimuldjono mengatakan, jembatan penghubung dari Pulau Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Tanah Bumbu ke Pulau Laut di Kabupaten Kota Baru, adalah amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

“Dalam perspektif Pemerintah, jembatan penghubung diletakkan dalam kerangka pengembangan kawasan strategis, khususnya pengembangan Kawasan Industri Batu Licin dan Kawasan Industri Jorong di Kalimantan Selatan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal masyarakat di bagian selatan dari Pulau Kalimantan,” papar Basuki.

Sedangkan Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin menjelaskan dalam rancangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, jembatan penghubung Pulau Kalimantan – Pulau Laut telah dianalis dari aspek pengembangan kewilayahan, aspek aspirasi lokal daerah, aspek sistem jaringan, dan aspek teknis dan pembiayaan.

Dari keempat aspek tersebut, terdapat 3  alternatif lokasi jembatan, yakni alternatif 1 Tarjun sepanjang sekitar 6.200 meter, alternatif 2 di Pulau Suwangi sekitar 8.320 meter dan alternatif Tanjung Serdang sepanjang sekitar 5.880 meter.

Jenis jembatannya cable stayed bridge dan external prestressed box girder dan pile slab dengan estimasi biaya Rp 3,6 Triliun dan skema cost sharing Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Kota Baru dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,” jelas Rudi.

Dalam perspektif pembangunan Kalimantan Selatan,  Menteri Basuki Hadimuldjono menjelaskan rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan – Pulau Laut ini harus dikedepankan 2 aspek penting.

Aspek pertama, kerangka pengembangan kawasan di bagian selatan Pulau Kalimantan, terutama di kawasan Batulicin dan kawasan Kota Baru, serta kawasan lainnya di daratan selatan Kalimantan.

Karena itu, Menteri meyakini, infrastruktur jembatan kiranya dapat menggerakan ekonomi wilayah di selatan Kalimantan, namun juga dalam konteks Kotabaru sebagai hub transportasi di Indonesia bagian Tengah dan Timur ke arah Sulawesi dan kepulauan Timur.

Aspek kedua, Menteri PUPR menegaskan bahwa saat ini kelaikan dan kelayakan jembatan berjenis panjang akan ditentukan oleh Komisi Keselamatan Jembatan Panjang dan Terowongan dibawah tanggungjawab Menteri PUPR. Komisi ini akan menilai kelayakan dan kelaikan desain jembatan diawal perencanaan, dan diakhir pembangunan, akan dikeluarkan sertifikasi  penggunaan jembatan oleh Kementerian PUPR.

Dalam kerangka pengembangan wilayah Pulau Kalimantan, Kementerian PUPR memberi perhatian untuk peningkatan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan-kawasan penyangga sekitar di Pulau Kalimantan.

Misalnya, dalam skenario perencanaan Tahun 2015-2019 Kementerian PUPR mendorong konektivitas di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kalimantan Timur, rencana kawasan ekonomi khusus di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat, rencana pengembangan Kawasan Industri Ketapang dan Kawasan Industri Landak di Kalimantan Barat, serta Kawasan Industri Batulicin dan Kawasan Jorong di Kalimantan Selatan, maupun rencana kawasan industri di Kalimantan Tengah.

Tidak hanya membuka dan meningkatkan akses jalan ke kawasan-kawasan industri tersebut, Kementerian PUPR juga menempatkan pembangunan akses jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 2.101 Km, dimana telah tersambung 1.398 Km dan belum tersambung 703 Km.  Tahun 2015 ini, alokasi untuk jalan paralel perbatasan sebesar Rp 795 Miliar dengan panjang 333 Km. Sisanya akan dibangun tahun 2016 hingga 2018.

Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono menjelaskan dari panjang Trans Kalimantan sepanjang 3.287 Km, segmen Trans Kalimantan Selatan sepanjang 493,20 Km dengan kondisi mantap 96, 61 persen.

“Sesuai dengan desain perencanaan wilayah Kalimantan Selatan yang tertera di RPJMN 2015-2019,  Kementerian PUPR memberi  perhatian ke pembangunan ke sejumlah antara lain jalan akses Kawasan Industri Batulicin ke Pelabuhan Batulicin, pembangunan jalan Kandangan-Hampang-Batulicin, pembangunan jalan akses Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Pelaihari,” tambah Basuki.

Kementerian PUPR berharap akses jalan tersebut dapat memperlancar mobilitas pergerakan ekonomi wilayah di Kalimantan bagian Selatan, memperlancar hub dari Kalimantan Selatan ke Kawasan Timur Indonesia, dan mempercepat pemerataan pembangunan antarkawasan di Pulau Kalimantan. (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR/ES)