Menteri PUPR: Penanganan Banjir Harus Terintegrasi Dalam Satuan Wilayah Sungai Bukan Batasan Administratif
Menteri PU saat meninjau lokasi banjir pada awal Januari 2020. (Foto: Dokumentasi Kementerian PUPR)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan penanganan banjir di Indonesia termasuk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) harus dilakukan secara terintegrasi berdasarkan satuan wilayah sungai tanpa dibatasi wilayah administrasi, sehingga diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Upaya penanganan banjir di Indonesia itu pendekatannya bukan batasan administratif, namun batasan wilayah sungai. Jabodetabek terdiri dari wilayah Sungai Ciliwung, kemudian sebagian wilayah Sungai Cisadane, dan Sungai Citarum. Untuk penanganan Sungai Ciliwung seperti yang pernah disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, sudah ada masterplannya sejak tahun 1973 kemudian di-review pada 1997 dan terakhir pada 2007. Insyaallah dengan mengerjakan masterplan tersebut dapat mengurangi banjir di wilayah Jakarta,” kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja Penanganan Banjir Jabodetabek bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (26/2).
Dikatakan Menteri Basuki, Masterplan Pengendalian Banjir Jakarta memuat pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), Sudetan (floodway) dan bendungan kering di hulu Sungai Ciliwung. “Di hulu Ciliwung kita sedang bangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi, nanti di tengah di Bidara Cina ada Sudetan yang mengalirkan debit air dari Kali Ciliwung ke KBT untuk mengurangi beban aliran di pintu air Manggarai,” ujarnya.
Dari masterplan tersebut, Menteri Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR telah menyelesaikan pekerjaan peningkatan kapasitas sungai melalui pelebaran dan pengerukan Sungai Ciliwung sepanjang 16 km dari rencana keseluruhan 33 km. Peningkatan kapasitas sungai juga dilakukan di Kali Angke Hulu dengan realisasi sepanjang 30,4 km dari rencana 42,8 km. Lalu di Kali Pesanggrahan dengan realisasi sepanjang 21,7 km dari rencana 42,8 km, dan di Kali Sunter dengan realisasi sepanjang 28,6 km dari rencana 35,7 km. Untuk relokasi masyarakat yang terkena pembebasan lahan di alur sungai, Kementerian PUPR telah menyiapkan 800 unit hunian di Rusunawa Pasar Rumput.
Kementerian PUPR juga mendorong percepatan kelanjutan pembangunan Sudetan Ciliwung yang berbentuk terowongan bawah tanah untuk mengurangi debit air sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1.200 meter. Sudetan Ciliwung akan berfungsi untuk mengurangi debit air sebesar 60 meter kubik (m3)/detik saat Sungai Ciliwung berada pada kondisi puncaknya dengan debit 500 m3/detik. Telah diajukan perbaikan penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian PUPR cq Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung – Cisadane Ditjen Sumber Daya Air ke Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 26 Desember 2019.
“Untuk wilayah outlet-nya sepanjang 600 meter hingga Kali Cipinang menuju KBT di Kebun Nanas sudah rampung pembangunannya, tinggal wilayah inletnya dari Sungai Ciliwung. Untuk pembebasan lahannya dibutuhkan 8.054 m2, dimana 3.758 m2 milik Pemprov DKI dan sisanya lahan milik masyarakat. Saat ini tinggal menunggu penlok dari Gubernur DKI Jakarta selanjutnya pembebasan lahan dan jika lahan sudah bebas, ditargetkan konstruksi dapat rampung dalam 6 bulan,” terang Menteri Basuki.
Sedangkan untuk pengendalian banjir Kota Bekasi dan sebagian Kabupaten Bekasi, Menteri Basuki menyatakan sudah membuat Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi dimana pada tahun 2020 akan dilakukan Value Engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik konstruksinya. “Direncanakan secara bertahap dimulai pada September 2020 untuk penanganan kali Bekasi dari hulu di Gunung Pancar dan Gunung Geulis sampai ke hilirnya di Cikarang Bekasi Laut (CBL),” ujarnya.
Pemerintah Pusat Siapkan Pompa
Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia menyampaikan bahwa Jakarta adalah ibu kota, tentu tanggung jawab adalah milik bersama, tidak hanya membebankan kepada pemerintah provinsi, namun pemerintah pusat juga terus berupaya agar hal serupa tidak terjadi lagi yang membuat terhambatnya aktivitas masyarakat beberapa waktu terakhir.
”Seperti apa yang disebut oleh BMKG, intensitas hujan di wilayah Indonesia, khususnya Jakarta cenderung ekstrem, Sementara drainase kita belum bisa menampung debit air yang sangat tinggi. Selama ini, intensitas hujan adalah lebat. Namun sekarang, ada peningkatan ke level ekstrem,” ujar Angkie.
Oleh karena itu, Stafsus Presiden Bidang Sosial menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan pompa-pompa mobile disejumlah titik, untuk mampu mengalirkan debit air yang tinggi sehingga meminimalkan potensi banjir kedepan.
Untuk jangka panjang, lanjut Angkie, pemerintah pusat akan menyiapkan rumah pompa di sejumlah titik yang nanti perawatannya akan dilakukan oleh pemerintah provinsi
”Istana memastikan selalu mengambil langkah terbaik dalam penanganan banjir baik di Ibu Kota Jakarta, maupun seluruh wilayah indonesia, dan khususnya Jakarta sebagai Ibu Kota yang tentu penanganannya juga melekat kepada pemerintah pusat,” pungkas Angkie dalam rilisnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bagus Puruhito, dan Bupati Bogor Ade Yasin. Dalam rapat tersebut awalnya juga diagendakan kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim, namun ketiganya berhalangan hadir, sehingga Raker ditunda berdasarkan kesepakatan pimpinan Komisi V DPR RI.
Hadir mendampingi Menteri Basuki, Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR Widiarto, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah, Kepala BBWS Citarum Bob Arthur Lombogia, Kepala BBWS Cidanau Ciujung Cidurian Tris Raditian, Direktur Pengembangan Jaringan SDA Edy Juharsyah. (BKP Kementerian PUPR/EN)
