Menteri PUPR Tinjau Proses Rehab Rekon Pascabencana Gempa Bumi di Pulau Sumbawa
Lokasi kunjungan kerja Menteri PUPR di Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa (11/9). (Foto: Kementerian PUPR)
Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumbawa tepatnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa (11/9).
Menteri Basuki mengatakan, rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik dan rumah penduduk di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, dan wilayah terdampak lainnya di Provinsi NTB terus dilakukan Pemerintah bersama masyarakat.
Sekarang saatnya untuk membangun kembali Sumbawa pascagempa. Perbaikan fasilitas publik di Sumbawa Barat oleh PT. Istaka Karya perlu dipercepat. Demikian juga dengan rumah, akan berjalan lebih cepat dengan adanya PDPGR (Peraturan Daerah Pemberdayaan Gotong Royong) yang didukung oleh Agen Gotong Royong sebagai tenaga inti Rekompak, kata Menteri Basuki.
Pemerintah secara bertahap juga telah memulai pencairan bantuan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak, yakni Rp50 juta rumah rusak berat, Rp25 juta rumah rusak sedang, dan Rp10 juta rumah rusak ringan.
Pencairan uang menggunakan mekanisme yang berjalan, tentunya dalam kondisi bencana, semua harus saling percaya. Anggaran yang diterima korban gempa akan diterima penuh tanpa ada potongan sama sekali.
Saya minta minggu ini bergerak semua. Dimulai dari rumah-rumah yang sudah diverifikasi dan tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Bupati, yakni sebanyak 346 rumah rusak berat, 651 rumah rusak sedang, 1.364 rumah rusak ringan sehingga totalnya menjadi 2.361 rumah, ujar Menteri Basuki.
Dalam membangun rumah tahan gempa, masyarakat dapat menggunakan teknologi Risha yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR. Beberapa kelebihan Risha adalah merupakan sistem modular dengan ukuran panel sudah baku sehingga cepat dalam pengerjaan yakni hanya sekitar 2 minggu. Selain itu harganya juga terjangkau sekitar Rp 50 juta untuk tipe 36.
Namun tidak ada keharusan menggunakan Risha. Risha hanya cara/teknologi. Kalau ada desain lain silakan, misalnya rumah tahan gempa dari kayu atau local wisdom lainnya, tetapi harus dicek dan disetujui Kementerian PUPR. Perlu dicatat bahwa Risha sudah digunakan dan teruji digunakan seperti di Aceh dan Sinabung, Sumatra Utara, jelasnya.
Hal tersebut dilakukan dalam upaya mitigasi bencana karena Provinsi NTB merupakan daerah rawan gempa. Kualitas rumah dan bangunan yang tidak memenuhi standar mengakibatkan banyak korban akibat tertimpa rumah dan bangunan yang ambruk.
Menteri Basuki juga meninjau 2 posko pengungsian di Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Seteluk, selain itu juga meninjau 2 sekolah dan 1 Puskesmas di kawasan sekitar yang kini dalam tahap awal pelaksanaan rehabilitasi.
Fasilitas publik yang mengalami kerusakan yang telah terverifikadi di Kabupaten Sumbawa Barat adalah 49 bangunan, dimana 5 bangunan sudah dalam proses perbaikan, yaitu 2 Puskesmas dan 3 sekolah di Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat.
Menteri Basuki juga berkesempatan bersantap siang di tenda pengungsian bersama Bupati & Wabup Kabupaten Sumbawa Barat, Perkumpulan Gotong Royong, masyarakat, dan 27 insinyur muda CPNS PUPR yang bertugas melakukan pendampingan masyarakat dalam melakukan verifikasi dan membangun rumah di Kabupaten Sumbawa Barat.
Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut yakni Bupati Sumbawa Barat Musyafirin dan Wakil Bupati Fud Syaifuddin, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Ketua Harian Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana PUPR A. Gani Ghazaly, Kepala BWS Nusa Tenggara I Asdin Julaidy, Kepala BPJN IX Mataram Budiamin, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.(Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR/EN)
