Menyangkut Kedaulatan, Pemerintah Tolak Permintaan Turki Untuk Tutup Sekolah Terkait Kudeta
Seskab Pramono Anung (Foto: Humas/Jay)
Pemerintah memastikan tidak akan memenuhi permintaan pemerintah Turki agar menutup sejumlah sekolah di tanah air, yang terindikasi dengan organisasi ulama Fethullah Gulen, tokoh ulama yang dituding berada di balik kudeta atas pemerintahan negara tersebut, beberapa waktu lalu.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, Indonesia adalah negara yang demokratis, negara yang menjunjung tinggi atau mengedepankan politik bebas-aktif. Tentunya kita juga tidak mau urusan dalam negeri kita dicampuri oleh siapapun.
Maka dengan demikian, urusan dalam negeri Indonesia menjadi tanggung jawab Indonesia, termasuk yang secara resmi diatur dalam undang-undang telah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah di Indonesia, tentunya peraturan perundangan Indonesia lah yang digunakan. Karena kedaulatan itu menjadi penting bagi Indonesia, kata Pramono Anung kepada wartawan, di ruang kerjanya, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Jumat (29/7) siang.
Pernyataan tersebut disampaikan Seskab Pramono Anung menanggapi rilis yang dikeluarkan Kedutaan Besar Turki di Jakarta, yang memuat nama-nama sekolah yang dianggap berkaitan dengan organisasi ulama Fethullah Gulen. Mereka berharap dilakukan penutupan sama seperti yang sudah dilakukan negara lain.
Pemerintah Turki menyoroti pengaruh Gulen di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Salah satu yang dipersoalkan adalah sekolah-sekolah yang dipayungi oleh Pacific Nations Social and Economic Development Association (PAS?AD).
Namun saat ditanyakan kepada Seskab menganai permintaan dari pemerintah Turki untuk menutup sekolah-sekolah yang disebut terindikasi dengan kegiatan Gulen, Seskab menegaskan, sampai saat ini belum ada permintaan resmi dari pemerintah Turki. (FID/RMI/ES)
