Meskipun Investasi Tumbuh 17,8 Persen, Presiden Jokowi Minta PTSP di BKPM Tetap Dievaluasi

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 23 Agustus 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 24.196 Kali
IMG_20160823_144123

Presiden Jokowi, didampingi Wapres JK, memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (23/8) siang. (Foto: Humas/Agung)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, meskipun data investasi tahun 2016 menunjukkan kenaikan 17,8 persen dibanding 2014, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus dievaluasi.

“Untuk perbaikan-perbaikan, untuk pembenahan-pembenahan, utamanya kecepatan dalam pelayanan investasi agar lebih baik lagi,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas yang membahas evaluasi PTSP, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/8) siang.

Presiden menegaskan, PTSP bukan hanya semata-mata loket yang berada di satu lokasi, namun harus masih menunggu lama ya untuk apa.

“Saya minta, sekali lagi ini kepada seluruh kementerian/lembaga-lembaga penerbit perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal, ini mulai diberikan, dan Kepala BKPM mulai ditarik saja agar kecepatan ini lebih cepat lagi sehingga investor tidak perlu berkeliling di setiap kementerian,” tegas Presiden.

Presiden juga meminta agar keterpaduan antara PTSP di pusat dan daerah harus betul-betul terlihat. “Jangan sampai nanti pusat cepat, daerah masih lama. Atau pusatnya lama, daerah cepat,” tegas Presiden.

Oleh sebab itu, lanjut Presiden, semua harus dilihat dan harus ada standardisasi pelayanan investasi yang betul-betul tersinergi dan terkoordinasi antara pusat dan daerah.

Presiden juga berharap agar terus monitoring, pengawalan terhadap proses-proses investasi ini benar-benar dilakukan, diidentifikasi, dicarikan solusi sehingga tidak ada lagi kata investor kesulitan proses sebuah perizinan.

Hadir dalam Rapat Terbatas itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menperin Airlangga Hartarto,  Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (DNA/DND/ES)

Berita Terbaru