Minta Cari Problemnya, Presiden Jokowi: Kita Ini Baik Semuanya Tapi Enggak Bisa Lari Cepat
Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas Peningkatan Investasi dan Perdagangan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/1) siang. (Foto: Humas/Deni)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan, bahwa kepercayaan internasional terhadap Indonesia semakin baik dan meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) dari 120 pada 2014 menjadi peringkat 72.
“Ini loncatan yang sangat besar sekali,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas Peningkatan Investasi dan Perdagangan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/1) siang.
Begitu juga dengan rating untuk investment grade, menurut Presiden, juga sudah diberikan Standard & Poor’s dan kemudian Fitch Rating terakhir juga memberikan peringkat triple B (BBB).
Untuk itu, ia meminta semua pihak terkait jangan sampai kehilangan momentum. Presiden ingin lebih fokus dan konsentrasi pada investasi. Kemudian yang kedua, ekspor atau perdagangan luar negeri, baik di bidang industri, ESDM, kesehatan, pendidikan, industri pertahanan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.
“Semuanya harus satu garis, satu arah, sehingga problem-problem yang dihadapi di lapangan itu betul-betul bisa ditangani dengan baik,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi mengibaratkan Indonesia ini diibaratkan orang sakit yang baik semuanya, tidak memiliki darah tinggi serta kolesterol, jantung, dan paru-paru dalam kondisi baik, namun tidak bisa berlari dengan cepat.
“Problemnya harus dicari. Enggak perlu obat, tapi problemnya harus dicari di sebelah mana,” pungkas Presiden.
Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Ristek & Dikti M. Nasir, Menteri Pendidikan & Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, dan Wakil Sekretaris Kabinet Ratih Nurdiati. (DND/FID/ES)
