Minta Diinventarisasi, Presiden Jokowi Berharap Aset TNI Dioptimalkan Untuk Kepentingan Umum

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas tentang Optimalisasi Pemanfaatan Aset TNI, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/11) sore. (Foto: Deny S/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, aset-aset negara yang dikuasai Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti halnya aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebenarnya dapat dioptimalkan agar lebih bermanfaat bukan hanya untuk kepentingan TNI tapi juga untuk kepentingan umum. Namun demikian, sebelum ini dilaksanakan, Presiden menekankan perlunya dilakukan pendaftaran ulang mengenai aset-aset tersebut.

“Inventarisasi ini berguna, untuk memetakan mana aset yang tidak digunakan sesuai tupoksi, aset TNI yang digunakan pihak ketiga baik oleh karena disewa atau tanpa sewa, dan juga aset TNI yang tidak dimanfaatkan atau idle,” kata Presiden Jokowi dalam pangantarnya pada rapat terbatas yang membahas Optimalisasi Pemanfaatan Aset TNI, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/11) sore.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, menurut Presiden Jokowi, masih terdapat aset TNI yang belum tersertifikasi, yang juga cukup lumayan banyak.  Karena itu, Presiden menegaskan perlunya

segera di data ulang, diperjelas status hukumnya, kepemilikannya dari aset-aset tersebut, serta diselesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dengan mengutamakan azas kemanusiaan dan keadilan sosial, serta menjunjung tinggi hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Menurut Presiden, inventarisasi aset TNI juga akan memudahkan perencanaan pemanfaatan secara lebih jelas dan lebih tepat. Ia memberi contoh, misalnya aset-aset TNI yang berada di pusat-pusat kota yang cukup luas tetapi tidak dimanfaatkan, itu bisa dipikirkan dikaji ulang untuk dimanfaatkan lebih optimal.

Presiden menekankan, agar optimalisasi pemanfaatan aset TNI ini harus betul-betul berada dalam koridor perundang-undangan yang berlaku.

“Prosesnya juga dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta mempertimbangkan manfaatnya, baik untuk kepentingan TNI maupun kepentingan bangsa, kepentingan rakyat dan kepentingan negara yang lebih besar,” tutur Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta Menteri Pertahanan, Panglima TNI, serta Menteri Keuangan, melakukan koordinasi untuk melakukan inventarisasi dan optimalisasi aset-aset TNI. Ia juga minta agar dilibatkan kementerian terkait, misalnya Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Presiden meminta dilakukan langkah-langkah perbaikan dalam manajemen aset TNI sehingga lebih transparan lebih akuntabel.

“Saya juga berharap dengan langkah-langkah perbaikan manajemen aset tersebut, pemanfaatan aset TNI bisa mencapai tujuan yang kita inginkan,” pungkas Presiden.

Rapat terbatas yang membahas Optimalisasi Pemanfaatan Aset TNI itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laolly, Menteri Agraria/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (FID/DNS/ES)

Video terbaru:
Penyambutan Perdana Menteri Kerajaan Belanda Mark Rutte (23/11)
Berantas Korupsi Sampai Hilir, Presiden Jokowi Minta Polri dan Kejaksaan Perkuat Sinergi Dengan KPK (22/11)