Minta Pegawai BPN Kerja Keras, Presiden Jokowi: Urus Sertifikat Harus Cepat, Jangan Bertahun-tahun
Presiden Jokowi saat acara Penyerahan 1.037 sertifikat tanah kepada warga Sumbawa dan sekitarnya, di Gedung Olahraga Mampis Rungan, Sumbawa, NTB, Senin (30/7). (Foto: Humas/Nia)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar bekerja keras mewujudkan program penerbitan 7 juta sertifikat pada 2018 ini, dan 9 juta tahun 2019.
Kantor BPN Sabtu, Minggu tidak libur, karyawannya kerja pagi, siang, sampai malam, memang melayani masyarakat harus seperti itu, kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan 1.037 sertifikat tanah kepada warga Sumbawa dan sekitarnya, di Gedung Olahraga Mampis Rungan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (30/7) siang.
Presiden meminta agar jangan pengurusan sertifikat dilakukan secara cepat, tidak berlama-lama apalagi sampai bertahun-tahun. Ia menilai hal itu sudah tidak musim dan tidak model sekarang ini. Urus sertifikat harus cepat, ujarnya.
Diakui Presiden Jokowi, pengukuran tanah di lapangan memang harus dipatok dan diukur, tapi ia meminta jangan sampai bertahun-tahun.
Menurut Presiden, dirinya sudah memperingatkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan jajarannya agar berhati-hati untuk urusan sertifikat yang berhubungan dengan rakyat. Harus dilayani dengan baik, harus dilayani dengan cepat, tuturnya.
Dikalkulasi
Kepada warga yang telah menerima sertifikat, Presiden Jokowi berpesan agar diberi plastik, sehingga kalau genting rumahnya bocor, sertifikatnya tidak rusak. Selain itu, Presiden mengingatkan perlunya sertifikat itu difotokopi, sehingga kalau aslinya hilang, masih punya fotokopi, sehingga mengurusnya ke kantor BPN mudah.
Jika ingin menyekolahkan sertifikat ke bank, Presiden Jokowi berpesan agar dikalkulasi dulu kemampuan untuk mengangsur pinjaman tersebut.
Jangan sampai karena salah hitung sertifikatnya yang diambil bank, tutur Presiden.
Kalau dapat pinjaman Rp300 juta misalnya, Presiden mengingatkan jangan sampai Rp150 juta untuk membeli mobil. Gagah, nyetir mobil keluar masuk kampung. Enam bulan gagahnya, sertifikatnya juga hilang, ujarnya mengingatkan seraya menambahkan, agar menggunakan semua pinjaman untuk modal kerja.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur NTB TGH Zainul Majdi. (SLN/ES)
