Minta Terobosan Lebih Cepat, Presiden Jokowi Malu Prosedur Mulai Usaha Masih 52,5 Hari
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas masalah investasi, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta para menteri bidang ekonomi agar melakukan langkah-langkah terobosan yang cepat karena masih adanya kendala dalam berinvestasi .
Masih banyak sekali. Yang dimulai yang pertama dari prosedur waktu dan perizinan yang sangat lama, kendala di peraturan-peraturan yang segera harus dikumpulkan, ditumpuk, dilihat satu persatu dan bisa direvisi. Jadi dihapuskan dan dihilangkan, kata Presiden Jokowi dalam arahannya saat memimpin rapat terbatas yang membahas masalah Foreign Direct Investment (FDI), di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9) siang.
Presiden Jokowi juga menyebut masalah pembebasan lahan dan tata ruang, yang menurutnya juga harus ada terobosan yang kuat, sehingga sinyal itu ditangkap oleh dunia usaha dan investasi.
Adapun terhadap masalah pasokan listrik, Presiden Jokowi mengingatkan, harus betul-betul bisa dijelaskan kepada investasi dan dunia usaha, pada tahun kesekian sudah ada tambahan pasokan sekian. Mereka menunggu kepastian itu, ujarnya.
Presiden juga menyoroti lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha di Indonesia, dimana Indonesia masih nomor 6 (enam) di ASEAN. Prosedur yang harus dilalui untuk memulai sebuah usaha di Indonesia, kata Presiden Jokowi, masih 10 prosedur. Sementara Singapura, Malaysia hanya 3 prosedur.
Berarti 70% harus hilang. Waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha, coba dicatat, malu kita ini, masih 52,5 hari, bandingkan dengan Singapur 2,5 hari, Malaysia 5,5 hari. Sudah pembandingnya yang dekat-dekat saja, papar Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta semua harus betul-betul mengumpulkan semua yang berkaitan dengan hal-hal perijinan persyaratan, semua dikumpulkan.
Perlu betul-betul langkah konkret yang bisa dampaknya dirasakan langsung oleh dunia usaha , investasi, masyarakat yang ingin memulai sebuah usaha, tegas Presiden Jokowi.
Kalau pimpinan di kementerian tidak kuat mengendalikan di bawahnya , ldi eselon satu, eselon duanya apalagi terkena arus di bawahnya, lanjut Presiden, sudah lupakan mengenai masalah ini, lupakan.
Kalau tidak punya keberanian melakukan terobosan itu juga lupakan. Karena kita ini memang sangat ruwet sekali, pungkas Presiden Jokowi.
Rapat terbatas itu antara lain dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry M. Baldan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri, dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. (DID/RAH/ES)
