Naik 13,7%, Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2019 Tembus Rp200 Triliun

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 30 Juli 2019
Kategori: Berita
Dibaca: 470 Kali
Perkembangan realisasi investasi 2014-Triwulan II/2019. (Data: BKPM)

Perkembangan realisasi investasi 2014-Triwulan II/2019. (Data: BKPM)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan, bahwa realisasi investasi untuk periode triwulan II tahun 2019 yang mencapai Rp200,5 triliun, meningkat sebesar 13,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Total investasi tersebut, menyumbang 25,3% terhadap target tahun 2019, yaitu sebesar Rp792 triliun.

“Capaian investasi periode ini berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 255.314 orang,” kata Kepala BKPM, Thomas Lembong,  dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, Selasa (30/7) siang.

Menurut Kepala BKPM, selama triwulan II tahun 2019 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp95,6 triliun (naik 18,6%) dan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp104,9 triliun (naik 9,6%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Sementara jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 141.153 orang pada proyek PMDN, dan 114.161 orang pada proyek PMA. Jika dicermati angka realisasi triwulan II 2019, dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2019 lalu, terlihat adanya kenaikan walau hanya tumbuh sekitar 2,8%.

“Ini mengindikasikan adanya peluang peningkatan realisasi investasi setelah semester I. Tentunya tidak lepas dari kondisi politik dalam negeri yang semakin stabil setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024,” jelas Thomas.

Sektor InvestasiDengan realisasi investasi pada Triwulan II itu, maka menurut Kepala BKPM, realisasi investasi periode Semester I (Januari-Juni) tahun 2019 mencapai Rp395,6 triliun. Angka tersebut terdiri atas realisasi PMDN sebesar Rp 182,8 triliun (naik 16,4%) dan realisasi PMA sebesar Rp212,8  triliun (naik 4,0%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun total penyerapan tenaga kerja mencapai 490.715 tenaga kerja Indonesia yang terserap.

”Realisasi investasi periode Januari-Juni 2019 masih didominasi sektor infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, pembangkit listrik dan konstruksi. Terlihat juga bahwa investasi infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar dan sifatnya multi-year, tetap ada realisasinya dengan kondisi ekonomi global dan regional yang penuh tantangan dan ketidakpastian,” lanjut Thomas.

Luar Pulau Jawa Meningkat

Adapun dari sisi lokasi, menurut Kepala BKPM Thomas Lembong, selama periode semester I tahun 2019 realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp218,1 trilliun, naik 5,8% dari semester I tahun 2018 sebesar Rp206,2 trilliun. Sedangkan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp177,5 trilliun atau meningkat 14,2% dari semester I tahun 2018 sebesar Rp155,4 trilliun.

Berdasarkan lokasi proyek (lima besar), antara lain: Jawa Barat (Rp68,7 triliun, 17,4%); DKI Jakarta (Rp54,5 triliun, 13,8%); Jawa Tengah (Rp36,2 triliun, 9,1%); Jawa Timur (Rp32,0 triliun, 8,1%); dan Banten (Rp24,6 triliun, 6,2%).

“Satu hal yang cukup menggembirakan, realisasi investasi di luar Pulau Jawa meningkat, relatif lebih besar dari Pulau Jawa selama periode Januari – Juni 2019 ini. Semoga kondisi ini terus dikembangkan, untuk mewujudkan keseimbangan pertumbuhan wilayah di Indonesia,” ujar Thomas.

Sementara lima negara teratas dengan realisasi investasi terbesar semester I tahun 2019, yaitu: Singapura (3,4 miliar dollar AS, 23,9%); Jepang (2,4 miliar dollar AS, 16,9%); RRT (2,3 miliar dollar AS, 16,2%); Hong Kong, RRT (1,3 miliar dollar AS, 9,2%); dan Malaysia (1,0 miliar dollar AS, 7,0%).

Berdasarkan sektor usaha, ada lima sektor usaha dengan nilai realisasi terbesar untuk periode semester I tahun 2019, antara lain: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp71,8 triliun, 18,0 %); Listrik, Gas dan Air (Rp56,8 triliun, 14,4 %); Konstruksi (Rp32,0 triliun, 8,2 %); Industri Makanan (Rp31,9 triliun, 8,1%); serta Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp31,0 triliun, 7,8%).

Ke depan, lanjut Thomas Lembong, BKPM akan meningkatkan pemantauan atas realisasi Perizinan Berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) termasuk memfasilitasi permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya. (Humas BKPM/ES)

Berita Terbaru