Naik Jadi Rp 9,8 Triliun, Presiden Jokowi: PKH Bukti Komitmen Pemerintah Bantu Warga

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 5 April 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 28.734 Kali
Presiden Jokowi memberikan program bantuan kepada masyarakat di Manokwari, Selasa (5/4) siang.

Presiden Jokowi memberi program bantuan kepada masyarakat di Manokwari, Selasa (5/4) siang. (Foto: BPMI/Rusman)

Seusai meresmikan Pelabuhan Wasior di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana kembali ke Manokwari, Selasa (5/4) siang, guna menyerahkan lima program bantuan kepada 22 orang perwakilan warga, yakni  Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLU), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Beras untuk Rakyat Sejahtera (Beras Rastra).

Kedatangan Presiden dan Ibu Negara disambut antusias warga yang memenuhi Dermaga Angkatan Laut Biryosi, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Papua Barat, tempat berlangsungnya acara penyerahan program bantuan PKH, ASPDB, ASLU, KIP, dan Beras Rastra.

Presiden menegaskan, Program Keluarga Harapan menjadi bukti komitmen Pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada warga.

Menurut Presiden, pemerintah meningkatkan anggaran PKH menjadi Rp 9,98 triliun pada tahun 2016, dari sebelumnya hanya Rp 5,6 triliun. Sedangkan besarannya berbeda bagi setiap keluarga, tergantung pada kondisinya masing-masing.

Gunakan Untuk Pendidikan

Presiden berpesan agar program bantuan ini digunakan sebaik-baiknya dan jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. “Harus digunakan untuk pendidikan anak, untuk kesehatan anak. Uang yang diberikan jangan untuk membeli pulsa,” tegas Presiden.

Sementara itu, bagi warga penyandang disabilitas berat, Pemerintah memberikan bantuan dalam skema ASDP. Besarnya dana yang diperoleh oleh setiap orangnya sebesar Rp 300 ribu per bulan yang dicairkan setiap empat bulan sekali.

Sedangkan ASLU yang diperuntukkan bagi warga lansia menunjukkan sebuah penghormatan dan penghargaan dari Negara kepada warga lanjut usia agar dapat menikmati hidup dengan tenang dan wajar. Sementara itu, rastra merupakan hak bagi warga yang kurang mampu, sehingga jangan sampai salah dalam penyalurannya.

Tidak ketinggalan, untuk menjamin agar anak-anak di Manokwari dapat mengenyam pendidikan formal, dalam kunjungan kerjanya kali ini, Presiden membagikan KIP. Berdasarkan data dari Kemendikbud, penyaluran KIP sasarannya untuk SD di Papua Barat sebanyak 93.280, SMP 34.068, SMA 9.735, dan SMK 13.386.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa bantuan sosial PKH di Papua Barat baru terealisasi di tiga kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota dan ditargetkan pada bulan Juni 2016 seluruh kabupaten/kota sudah menerima semuanya.

Sementara itu, bantuan disabilitas yang tercatat 121 orang di Papua Barat dan 52 orang di Manokwari. Nilai bantuan PKH di Papua Barat totalnya sebesar Rp. 31,4 miliar, bantuan disabilitas total mencapai Rp. 435,6 juta, bantuan lansia untuk 250 orang senilai Rp. 600 juta, dan total bantuan sosial di Papua Barat senilai lebih dari Rp. 150,85 miliar.

Usai acara penyerahan bantuan sosial, Presiden dan Ibu Negara bersama rombongan kemudian melanjutkan perjalanan dari Bandara Rendani, Manokwari menuju Pangkalan TNI AU Leo Wattimena, Kabupaten Pulau Morotai dengan menggunakan Pesawat Boeing 737-400 TNI AU.

Di Morotai, Presiden akan meresmikan PLTS Hybrid dan PLT Mikro Hydro di Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat, serta beberapa pelabuhan dan proyek infrastruktur di provinsi tersebut.

(TKP/ES)

Berita Terbaru