Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan panduan pembelajaran bagi pesantren dan pendidikan keagamaan karena masih berlangsungnya pandemi Covid-19 jelang dimulainya tahun ajaran baru.
Pemerintah ingin agar Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih rakyat dengan legitimasinya kuat, bukan Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Sementara (PJS) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, menyampaikan bahwa pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna (SKP) sesuai arahan Presiden harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.
Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, menyampaikan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penanganan pandemi Covid-19 mengelola pelaksanaan jaring pengaman sosial program-program bantuan sosial (bansos) secara reguler dan khusus.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa sampai dengan 16 Juni data Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang sudah tersalurkan ada 65.736 atau setara dengan 90% dari total desa yang sudah menerima Dana Desa.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertugas untuk menjembatani agar skema-skema yang bantuan sosial (bansos) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dapat dieksekusi di tingkat pemerintah daerah (Pemda).
Selama masa pandemi Covid-19 ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial karena masih banyak Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang masih belum sinkron.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, menyampaikan bahwa tugas utama Pemerintah saat pandemi Covid-19 yakni membuat kebijakan acceptable dan tepat serta memberikan pelayanan yang baik kepada publik.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru yakni Yetetkun yang berada di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Papua.
