Paling Lambat Dibangun 2019, Darmin: 222 Proyek Masuk Program Strategis Nasional

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 16 April 2018
Kategori: Berita
Dibaca: 17.227 Kali
Menko Perekonomian menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4). (Foto: Humas/Jay).

Menko Perekonomian memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4). (Foto: Humas/Jay).

Setelah dilakukan evaluasi yang melibatkan kementerian/lembaga (K/L) terkait, pemerintah memutuskan akan melanjutkan pembangunan 222 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan paling lambat pada kuartal III/2019 sudah mulai dilakukan pembangunan konstruksinya.

Di sisi lain, pemerintah mengedrop 14 proyek pembangunan dari Proyek Strategis Nasional.

Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, ke-222 Proyek Strategis Nasional itu terdiri atas 69 proyek jalan, 51 bendungan, 29 kawasan ekonomi khusus/kawasan industri/kawasan pariwisata, 11 proyek energi, 10 pelabuhan, 8 proyek air bersih dan sanitasi, 6 bandara, 6 irigasi, 6 proyek smelter, 4 proyek teknologi, 3 proyek perumahan, 1 proyek pertanian dan kelautan, 1 proyek tanggul laut, 1 proyek pendidikan, 1 program pesawat terbang, serta 1 program agraria dan kehutanan.

“Estimasi nilai investasinya lebih dari Rp4.100 triliun,” kata Darmin kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4) sore.

Adapun yang didrop dari kelompok Proyek Strategis Nasional itu, menurut Menko Perekonomian, diantaranya proyek pembangunan kereta api Jambi-Palembang, pembangunan rel kereta api Provinsi Kalimantan Timur, sistem penyediaan air minum regional Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) Sumatra Utara, bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, dan Kawasan Ekonomi Khusus Merauke.

“Total nilai proyek yang didrop dari Program Strategis Nasional adalah Rp264 triliun,” ujar Darmin.

Kriteria

Mengenai kriteria proyek yang dimasukkan dalam Program Strategis Nasional, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, jika proyek tersebut tidak akan bisa ada pembangunan fisik atau konstruksinya pada kuartal III tahun 2019  maka akan dianggap tidak diteruskan atau didrop.

“Kalau didrop itu tidak berarti seumur-umur akan didrop, kalau nanti dia dipersiapkan lagi, dimajukan itu boleh saja,” ujar Darmin seraya menekankan, hasil evaluasinya adalah dengan kriteria bahwa suatu Proyek Strategis Nasional akan dipertahankan jika ada pembangunan fisik atau konstruksi paling lambat kuartal III/2019.

Berdasarkan hasil evaluasi, menurut Darmin, dari semua Proyek Strategis Nasional yang ada maka yang akan selesai 100% sampai dengan kuartal III/2019 adalah sebanyak 48 proyek.

Adapun yang sudah membangun, baru mulai beroperasi, belum 100% operasinya efektif tapi sudah mulai beroperasi adalah 94 proyek dan 1 program kelistrikan. Kemudian 86 proyek ditambah satu program mengenai industri pesawat, sudah akan mulai konstruksi tetapi baru akan mulai 2019 beroperasinya.

Ditambahkan Darmin, dari 222 proyek yang masuk Program Strategis Nasional tahun 2018 ini, terdapat satu proyek baru mengenai Universitas Islam internasional Indonesia, yang diusulkan Menteri Agama dan satu program baru terkait pemerataan ekonomi yang di dalamnya ada mengenai sertifikasi lahan, perhutanan sosial, reforma agraria, dan peremajaan perkebunan rakyat.

“Jadi ada satu proyek,  satu program tambahannya,” tegas Darmin. (MRA/FID/ES)

Berita Terbaru