Paparkan Rencana Pembangunan Infrastruktur, Jokowi Tantang Investor Jepang

Presiden Jokowi saat memaparkan program pembangunan pemerintah di depan 1.200an pengusaha Jepang, di Tokyo, Selasa (24/3)

Setelah melakukan pertemuan dengan para pengusaha Jepang yang tergabung dalam Japan External Trade Organization (JETRO), Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan sekitar 1.200 pengusaha utama Jepang dalam Business Forum, di Tsuru Balroom, Hotel New Otani, Tokyo, Selasa (24/3).

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi  memaparkan program pembangunan yang akan dilakukan pemerintahannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sekaligus, ia menantang para pengusaha Jepang yang pada tahun 2014 ini menjadi investor nomor 2 (dua) di tanah air, agar bisa menjadi nomor 1 (satu).

Menurut Presiden, ke depan rencana pertumbuhan ekonomi kami adalah sebagai berikut: tahun 2015 target kita pertumbuhan ekonominya adalah 5,7%, kemudian akan naik lagi, lagi, dan lagi sampai kita di atas 7%. Realisasi investasi terus naik dari 2010 sampai 2014 naik terus.

“Artinya, Indonesia sangat menarik untuk investasi, kemudian investasi asing yang ada di Indonesia ini juga terus naik, dan Jepang pada 2014 berada pada posisi nomor 2. Tapi saya yakin pada 2015 Jepang akan berada pada posisi nomor 1,” kata Jokowi.

Program Pembangunan

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi memaparkan sejumlah program pembangunan yang akan dilakukan pemerintahannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Ia menyebutkan, pemerintah ingin membangun kawasan ekonomi khusus. Tidak hanya di Jawa, tetapi juga di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, juga Pulau Sulawesi, Maluku,  dan Papua.

“Artinya kita ingin tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa saja tetapi juga di daerah-daerah kawasan timur kawasan barat, semuanya akan kita kembangkan,” tegasnya.

Untuk kawasan industri pun, menurut Jokowi, juga akan dibangun pemerintah, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga di Papua.

Presiden melanjutkan, tahun ini  juga, Pemerintah ingin memulai pembangunan jalan tol. Ia mengemukakan, yang di Jawa hampir selesai, dan pemerintah ingin memulai jalan tol dari ujung Pulau Sumatera di Lampung sampai nantinya ke ujung sebelah barat di Aceh. “Tahun berikutnya kita juga akan bangun di sini prioritas kedua di Kalimantan dan tentu saja di Papua,” ujarnya.

Kemudian untuk jalur kereta api rally track juga mulai akan dibangun di Pulau Sumatera. Kemudian prioritas kedua ada di Kalimantan juga ada di Sulawesi. Nantinya, pada prioritas ketiga di Papua, karena yang di Papua baru dalam proses studi.

“Inilah infrastruktur yang terus ditanyakan oleh investor yang ingin segera kami bangun sehingga transportasi barang itu lebih mudah. Sehingga transportasi barang menjadi lebih mudah,” jelas Jokowi.

Presiden juga menyebutkan, Pemerintah juga ingin membangun 24 pelabuhan dalam sea port dan deep sea port, dimana  yang pertama sudah dibuka di Kuala Tanjung, dan sebentar lagi yang kedua ketiga terus sampai yang kedua puluh empat.

“Ada 24 pelabuhan besar yang ingin kita bangun baik di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Nusa Tenggara, di Maluku, dan di Papua Ini juga peluang yang bisa dimasuki dari investor Jepang karena sebagian akan kita bangun dengan APBN tetapi sebagian besar akan kita berikan kepada investor,” kata Jokowi.

Adapun tol laut, kata Presiden,  nantinya akan memberikan sebuah transportasi yang murah bagi distribusi barang dari pulau ke pulau. Mulai dari barat  di Pulau Sumatera kemudian ke arah timur ke arah Papua di sini.

“Artinya dari barat ke timur semua akan dihubungkan ada konektivitas antar pulau antar provinsi antar kota sehingga ini akan memberikan sebuah kemudahan transportasi yang murah bagi distribusi barang yang ada di Indonesia,” lanjut Jokowi.

Presiden menegaskan, sebagian proyek-proyek itu akan dibangun dengan APBN negara, dan sebagian silakan dikerjakan oleh investor dan investasi. Karena itu, ia menantang para pengusaha Jepang untuk menanamkan investasinya di berbagai proyek tersebut.

Soal stabilitas politik, Presiden Jokowi menjamin akan memberikan posisi yang stabil dan baik. Sementara soal perizinan, menurut Presiden, mulai Januari ada 21 kementerian yang sudah dikumpulkan di dalam national one stop services office, sehingga diharapkan kecepatan perizinan bisa diberikan kepada investor.

“Sekarang ini setelah kita sederhanakan yang dulunya ngurus izin sampe 1.150 hari sekarang kira-kira 220-an hari, sebuah pemotongan yang sangat panjang menjadi sangat pendek sekali sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh investor-investor dalam mengurus perizinan,” pungkas Presiden Jokowi.

Ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi. (Humas Setkab/ES)