Para Gubernur Minta ‘Perlindungan’, Wapres: Jangan Takut Diadili

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 27 Februari 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 43.338 Kali
Wapres Jusuf Kalla didampingi Mendagri Tjahjo K., Ketua BPK Harry Azhar, dan Gubernur Maluku Said Assagaf, saat membuka Rakernas APPSI, di Ambon, Maluku, Kamis (26/2) malam

Wapres Jusuf Kalla didampingi Mendagri Tjahjo K., Ketua BPK Harry Azhar, dan Gubernur Maluku Said Assagaf, saat membuka Rakernas APPSI, di Ambon, Maluku, Kamis (26/2) malam

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta para Gubernur di seluruh tanah air agar tidak takut mengambil kebijakan dan keputusan hanya karena khawatir menghadapi masalah hukum.

“Sering sejak dulu saya marah kalau pengambil kebijakan diadili. Kalau semua takut maka semua akan menjadi robot,” kata Wapres saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI tahun 2015, di Ambon, Maluku, Kamis (27/2) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan Wapres Jusuf Kalla menanggapi permintaan para Gubernur sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) saat menyampaikan laporan dalam Rakernas itu.

Mewakili seluruh Gubernur di tanah air, Syahrul meminta “perlindungan” dari Pemerintah Pusat terkait penggunaan anggaran pembangunan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

“Terlalu banyak tekanan yang ditujukan kepada para Gubernur akhir-akhir ini terkait penggunaan anggaran pembangunan, sehingga kami butuh perlindungan dari pemerintah pusat terlebih Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla,” kata Syahrul Yasin Limpo.

Ketua APPSI itu menegaskan, semua Gubernur bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan keuangan negara yang dialokasikan untuk pembangunan di daerah. Namun, mereka meminta, jangan hanya karena kesalahan administrasi dalam penggunaan anggaran yang kecil kemudian tersandung masalah hukum.

“Sebagai kepala daerah para Gubernur memikul tanggung jawab yang berat dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Karena itu pula kami membutuhkan perlindungan dan jalan keluar untuk mengatasi berbagai tekanan yang merongrong kepemimpinan para Gubernur,” katanya.

Syahrul Yasin Limpo berharap kehadiran Wapres Jusuf Kalla membuka Rakernas APPSI dapat memberikan angin segar kepada para Gubernur dalam melanjutkan program pembangunan di daerah masing-masing.

“Para Gubernur rindu untuk bicara dari hati ke hati bersama Pak Wapres Jusuf Kalla, sekaligus memberikan sesuatu yang berarti dan menjadi pegangan untuk maju bersama demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah, bangsa dan negara,” katanya.

Kerjasama Lini Pengawasan

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, penegakan hukum tidak boleh dicampuri emosional pribadi, apalagi politik, karena hal itu sangat membahayakan, seperti yang dialami dalam perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Kalau dalam penegakan hukum dicampuri emosional, maka yang terjadi seperti yang kita lihat di KPK dan Polri,” kata JK, panggilan akrab Jusuf Kalla.

Wapres mengatakan peristiwa dua badan penegak hukum tersebut telah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi pemerintah dan bangsa Indonesia. “Insya Allah tidak akan terulang kejadian seperti itu lagi,” ujarnya.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Wapres meminta kepada para gubernur untuk tak lagi takut mengambil kebijakan dan keputusan karena khawatir menghadapi masalah hukum.”Kalau semua takut maka semua akan menjadi robot,” katanya.

Wapres mengingatkan, kalau semua takut mengambil kebijakan karena masalah hukum lalu siapa yang akan menjalankan roda pemerintahan.

Oleh karena itu, kata Wapres, dirinya sudah minta agar ada kerjasama lini untuk pengawasan instansi yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta inspektorat.

Rakernas APPSI yang berlangsung 26–28 Februari, dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Gubernur Maluku Said Assagaff, serta gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia. (ANT/ES)

 

Berita Terbaru