Para Tokoh Agama: Antisipasi Agar Insiden Tolikara Tidak Merambah Ke Tempat Lain

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 23 Juli 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 28.780 Kali
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla berfoto bersama tokoh agama seusai silaturahmi, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7)

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla berfoto bersama tokoh agama seusai silaturahmi, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7)

Sejumlah tokoh lintas agama yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyesalkan insiden yang terjadi pada saat pelaksanaan solat Idul Fitri, di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7) pagi. Namun, karena situasi sudah kondusif mereka menyerahkan kepada pemerintah dalam penegakan hukum terkait kasus tersebut.

“Kami semua menyesalkan kejadian di Tolikara dan masalah Tolikara sudahlah jangan sampai diulang lagi, jangan sampai dibesar-besarkan, sebab di Tolikara sudah selesai, sudah mulai kondusif, sudah mulai dingin,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Agil Siraj kepada wartawan, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7) petang.

Yang penting, lanjut Agil Siraj, ke depan bagaimana kita mengantisipasi agar tidak merambah ke daerah-daerah tempat lain, sebab tidak menutup kemungkinan di tempat lain ada provokasi terjadi balas dendam yang tidak kita inginkan.

Ketua Umum PBNU itu meminta pemerintah harus bersungguh-sungguh memberikan perhatian dan melakukan penanganan insiden yang terjadi di Tolikara itu.

Untuk itu, para tokoh agama, lanjut Agil, akan menyampaikan kepada publik bahwa peristiwa yang amat disayangkan terjadi di Tolikara itu haruslah menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Karenanya, pemerintah dituntut untuk mampu mengungkap faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut agar tidak lagi terulang.

“Semua pihak diharap mendukung dan mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah dalam penegakan hukum terkait kasus ini. Setiap pelaku kerusuhan dan perusakan yang menimbulkan korban harus diproses hukum termasuk di dalamnya aktor intelektual di belakangnya. Penegakan hukum itu juga termasuk menindak aparat keamanan yang menyalahi prosedur,” tegas Agil Siraj.

Para tokoh agama, kata Ketua Umum PBNU itu, juga meminta pemerintah untuk secepatnya melakukan rehabilitasi dengan membangun kembali fasilitas ibadah, memperbaiki fasilitas umum, dan sarana perekonomian termasuk para korban.

Ia menyebutkan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya ini namun sebaiknya berkoordinasi dengan pihak otoritas demi kelancaran dan ketertiban.

Ciptakan Suasana Kondusif

Agil Siraj menambahkan, dalam pertemuan dengan Presiden dan Wakil Presiden itu hadir tokoh agama dari dari berbagai kalangan, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al Washliyah, PGI, KWI, Hindu, Budha, dan Matakin (Majelis Tinggi Agama Khonghuchu Indonesia).

Para tokoh agama itu, kata Agil, meminta semua pihak harus menjunjung tinggi konstitusi, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga kerukunan dan kedamaian.

“Tindakan yang menyesatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI harus dihindari karenanya setiap peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan daerah harus sejalan dengan amanat konstitusi,” kata Agil Siraj.

Para tokoh agama juga mengingatkan media massa agar seyogyanya turut menciptakan suasana yang kondusif dengan pemberitaan yang efektif, akurat, dan mempraktekkan jurnalisme damai atau jurnalisme sadar konflik.

“Kami juga mengimbau semua pihak agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemimpin ormas keagamaan, maupun masyarakat umum dihimbau untuk meningkatkan dialog dalam rangka menjaga keharmonisan dan kerukunan hidup antar umat beragama,” pungkas Agil.

Ketua PGI, Pendeta Henriette Tabita Lebang:

Demikian juga himbauan kepada semua pastor dan pendeta, pelayan firman pada hari Minggu itu, semoga semuanya untuk melihat kedamaian, memupuk semangat saling menghargai di tanah air tercinta ini.

Perwakilan Tokoh Agama Hindu:

Jadi kami menyampaikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan suatu peniscayaan, oleh sebab itu perbedaan bukan merupakan alat untuk memecah belah tapi justru perbedaan itu adalah pemersatu bangsa, perekat bangsa.

Wakil Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Drs. Uung Sendana,SH:

Tanah air harus dijaga dari generasi ke generasi walaupun itu kita harus mati, jadi intinya jangan mudah terprovokasi. Kita harus hidup damai berdampingan, oke.

Sekjen Walubi, Alex Tumondo:

Komunikasi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan antar umat beragama, melalui komunikasi bisa diciptakan saling respek dan menghilangkan kecurigaan dan sebagainya sehingga kita bisa konsentrasi bersama-sama untuk membangun negeri ini.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Kerukunan Umat Beragama Slamet Effendy Yusuf:

Yang pertama, oleh karena sesudah peristiwa Tolikara, banyak sekali informasi-informasi yang simpang siur. Oleh karena itu, kita berpegang pada masalah-masalah yang misalnya surat, kemudian kejadian sebenarnya berpegang pada hasil penelitian yang dilakukan oleh aparat keamanan. Jadi kita menghimbau tidak ada disinformasi dilakukan terhadap masalah ini, itu himbauan MUI. (SLN/DNK/ES)

Berita Terbaru