Pegang Info Dana Tersimpan di LN, Presiden Jokowi Berharap Dana Tersebut Bisa Masuk ke Indonesia

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 8 Agustus 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 28.269 Kali
Presiden Jokowi saat menyampaikan tax amnesty di Bandung (8/8). (Foto: Humas/Fitri)

Presiden Jokowi saat menyampaikan penjelasan mengenai program tax amnesty di Bandung (8/8). (Foto: Humas/Fitri)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa takdir semua negara sekarang ini ekonomi terguncang.

Ada negara yang pertumbuhan ekonominya turun sampai 4 persen, ada yang sampai minus, ada yang turun sampai minus 3, minus 0,97. Bahkan, negara yang di dekat-dekat Indonesia ada banyak yang turun hingga 1-1,5 persen.

“Apa akibatnya? Hampir semua negara berebut investasi, hampir semua negara berebut aliran uang masuk. Berebutan semuanya, tidak terkecuali Indonesia juga menginginkan arus investasi masuk sebanyak-banyaknya,” kata Presiden Jokowi saat melakukan sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak di Ballroom Hotel Intercontinental, Bandung, Jawa Barat, Senin (8/8) sore.

Tapi, lanjut Presiden, kita lupa bahwa sebetulnya kita mempunyai uang banyak. Tapi ditaruhnya bukan di sana, ada yang ditaruh di bawah kasur, ada yang di bawah bantal. Presiden kembali mengingatkan bahwa dirinya memiliki informasi berkaitan  dengan dana yang disimpan di luar negeri (LN), baik di Hong Kong, Singapura, Swiss, dan lain-lain.

Dengan adanya payung hukum Undang-Undang Tax Amnesty, Presiden Jokowi berharap dana tersebut bisa masuk ke Indonesia dan bisa digunakan untuk pembangunan Indonesia.

“Oleh sebab itu, kita berusaha keras agar uang itu betul-betul mau kembali ke negara kita. Sehingga kita berikan payung hukum, bukan hanya PP (Peraturan Pemerintah), Perpres (Peraturan Presiden), tetapi Undang-undang yang kekuatannya pasti, yaitu Undang-Undang Tax Amnesty,  Undang-Undang Amnesti Pajak,” jelas Presiden.

Pemerintah, lanjut Presiden, berkeinginan agar tax amnesty bermanfaat nyata bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Ia menyebutkan, dana masuk dari amnesti pajak ini sangat dibutuhkan negara dalam membangun infrastruktur yang membutuhkan anggaran sekitar Rp4.900 triliun.

“Kita sedang gencar bangun infrastruktur, membutuhkan Rp4.900 triliun, tapi dari APBN kita bisa suplai Rp1.500 triliun dalam tiga tahun, sehingga masih kurang banyak sekali Rp3.400 triliun, dari mana? Ya dari ini, arus investasi masuk yang kita harapkan dari amnesty pajak,” papar Presiden.

Menurut Presiden, pembangunan infrastruktur terus dikejar karena Indonesia tidak ingin kalah berkompetisi dengan negara lain. Ia mengingatkan, biaya logistik kita 2,5 kali lipat dari Singapura, Malaysia, karena infrastruktur kita tidak siap.

“Jalan, bandara, pelabuhan sehingga biaya jadi mahal, dan cost (biaya) dibebankan pada harga. Maka inilah kenapa infrastruktur kita kejar, karena kita ingin berkompetisi dengan negara lain,” terang Presiden.

Selain bisa untuk membangun infrastruktur, kata Presiden, manfaat dari amnesti pajak ini juga bisa mendorong nilai tukar rupiah. Presiden memberikan kabar baik dengan belum masuknya dana tax amnesty, di triwulan pertama 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,94%. Di triwulan kedua 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,18%.  “Nah kalau nanti berbondong-bondong uangnya masuk, kita baru akan melihat, lihat ekonomi negara kita,” ujarnya.

Presiden mengakui, amensti pajak pernah dilakukan pada 1964 dan 1984 namun gagal. Ia menyebutkan, kegagalan tahun 1964 karena ada pemberontakan, sedangkan 1984 karena masalah minyak serta booming sumber daya kayu.

“Sekarang ini momentumnya ada, baik dari dukungan politik serta momentum eksternal, yakni pada 2018 akan adanya keterbukaan informasi antar bank, antar negara akan dibuka,” terang Presiden seraya menambahkan, dengan momentum tersebut, tidak ada yang bisa menyembunyikan hartanya karena semua lembaga keuangan, baik dari dalam maupun luar negeri sudah terbuka.

“Jadi Bapak atau Ibu yang punya deposito di luar terbuka, ini tax amnesty terakhir, karena sudah buka-bukaan, nanti antar negara. Sebelum dibuka penuh saja saya sudah kantongi dulu. Jadi terakhir pelaksanaan tax amesty,” sambung Presiden.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Ibu Negara Iriana Jokowi, Mensesneg Pratikno, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Jaksa Agung Prasetyo, Ketua OJK Muliaman Hadad, dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. (FID/ES)

Berita Terbaru