Pekerjaan Lebih Berat, Presiden Jokowi: Harus Siap Dengan Kebijakan Yang Tidak Populer
Presiden Jokowi mengenakan busana adat Bali saat menghadiri Kongres V PDI Perjuangan, di Sanur, Bali, Kamis (8/8) siang. (Foto: Fitri/Humas)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa pada periode kepemimpinan tahun 2019-2024, pekerjaannya tambah berat. Kepala Negara menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi juga akan lebih berat.
Ia menunjuk contoh isu toleransi dan radikalisme yang menjadi ancaman dan tantangan NKRI, disamping ekonomi global juga sedang mengalami perlambatan, termasuk perang dagang antara Amerika dan Tiongkok.
“Kita harus siap terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak populer sekalipun tetapi itu penting untuk rakyat,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan, di Ruang Agung, Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Kamis (8/8) siang.
Pada kesempatan itu, Presiden yang hadir di acara tersebut mengenakan busana adat Bali memberikan contoh di 2014 saat pemerintah memangkas subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak). Meskipun kebijakan yang sangat tidak populer, Presiden mengaku paham bahwa 70% subsidi BBM itu justru dinikmati oleh kelompok menengah dan kelompok atas. Oleh karena itu, Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah memangkas alokasi subsidi itu, lalu dialokasikan hampir 40% untuk masyarakat yang belum sejahtera lewat program-program, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), baik itu Rastra (Beras Sejahtera), Dana Desa dan lain-lainnya.
Contoh lain, ke depan, lanjut Presiden Jokowi, pemerintah juga butuh mempercepat investasi untuk membuka peluang lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Tetapi, lanjut Presiden, juga terkendala banyak hal, misalnya aturan regulasi ketenagakerjaan kita yang tidak ramah terhadap investasi. Hal ini, menurut Presiden, (berdampak, red) pada peluang lapangan pekerjaan yang tidak tumbuh dengan cepat.
“Ada problem di situ. Padahal pembukaan lapangan kerja sangat diperlukan. Oleh karena itu kita harus berani memperbaiki diri secara total, memperbaiki iklim investasi, memperkuat daya saing kita dan menggairahkan ekonomi kita agar kita mampu membuka lapangan kerja, peluang kerja yang sebanyak-banyaknya,” tutur Presiden Jokowi.
Pembangunan SDM
Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin berbincang dengan Prabowo Subianto pada pembukaan Kongres V PDI Perjuangan, di Sanur, Bali, Kamis (8/8) siang. (Foto: Fitri/Humas)
Kepala Negara juga menunjuk contoh keberhasilan Uni Emirat Arab (UEA) melakukan lompatan kemajuan hanya dalam waktu 40 tahun. Dari perbincangannya dengan Mohammed bin Zayed, putra mahkota kerajaan negara itu saat berkunjung ke Abu Dhabi 4 tahun lalu, menurut Presiden, kuncinya ada di pembangunan sumber daya manusia yang konsisten.
Sistem manajemen yang dibangun sejak awal, menurut Kepala Negara, hampir semua perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan BUMN, sistem manajemen di kantor-kantor pemerintah semuanya mereka meng-hire dari luar. CEO Dubai Port, Dubai aluminium semuanya bule-bule, terus orang lokalnya jadi pendamping, wakil-wakil sambil yang lain disekolahkan keluar. Tapi begitu 10 tahun dan 15 tahun, lanjut Presiden, itu ditarik, sudah bisa mengganti yang tadi menjadi direktur utama, menjadi CEO.
“Ya itulah sekali lagi pentingnya sumber daya manusia bagi sebuah pembangunan,” ujar Kepala Negara.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menyampaikan, setelah 5 tahun yang lalu fokus pada infrastruktur, 5 tahun ke depan pemerintah akan fokus kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Kejayaan minyak dan kayu sudah selesai, kejayaan komoditi-komoditi sumber daya alam juga sudah hampir selesai. Fondasi kita ke depan, percayalah, sumber daya manusia, SDM kita yang berkualitas, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” ucap Presiden seraya menambahkan, kualitas SDM itu harus dibangun mulai dibangun sejak di dalam kandungan.
Untuk itu, lanjut Presiden, tidak boleh ada lagi yang namanya stunting, kekerdilan. Kesehatan ibu dan anak jadi sebuah kunci, terutama sampai umur 7-8 tahun. Ia mengingatkan, ini adalah umur emas.
“Kita harus meningkatkan kualitas pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Bukan hanya membuat generasi muda kita menjadi pintar dan mampu berkarya, tetapi juga jangan lupa mencetak generasi yang pancasilais, yang toleran, yang kokoh bergotong-royong,” tegas Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan, di tengah dunia yang berubah cepat, kita juga perlu menerjemahkan nilai-nilai dasar bangsa kita, nilai-nilai dasar ideologi kita dalam konteks kekinian, dalam konteks dunia yang sudah banyak berubah.
“Perlu lebih jeli, perlu disosialisasikan dengan semangat perubahan zaman sekarang ini, harus sesuai dengan fakta dan data sehingga kita tidak keliru dalam merumuskan kebijakan,” tutur Presiden Jokowi seraya menambahkan, semangat yang dulu diwariskan dan dicontohkan oleh para founding fathers, yang diwariskan dan dicontohkan oleh Bung Karno harus dipertahankan dan diterjemahkan ke zaman baru yang kekinian, dalam konteks kekinian, dalam konteks perubahan zaman sekarang ini.
Presiden berharap Kongres PDIP Perjuangan yang ke-5 ini dapat dihasilkan keputusan yang terbaik bagi partai, bagi bangsa, dan bagi negara. “Semakin mengukuhkan PDIP Perjuangan sebagai partai yang mendukung pemerintah dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat,” ucapnya.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinattor Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang PMK Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koperasi dan UMKM A.A. Puspayoga, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PAN-RB Syafruddin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Bekraf Triawan Munaf, dan Kepala BIN Budi Gunawan.
Selain itu hadir juga Wakil Presiden terpilih K.H. Ma’ruf Amin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono. (GUN/FID/ES)
