Pelantikan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), 12 Februari 2020, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 12 Februari 2020
Kategori: Keterangan Pers
Dibaca: 58 Kali

Wartawan
Sore, Pak. Pak, mengenai terpilihnya Pak Aan ada harapan sendiri Pak, terutama mengenai Omnibus Law Keamanan Laut akan dipercepat atau seperti apa, Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya memang kita harapkan ke depan Bakamla itu menjadi embrio coast guard-nya Indonesia. Sehingga nanti lembaga yang lain itu memang kembali ke institusinya masing-masing dan di laut itu yang diberikan kewenangan hanya Bakamla. Jadi Bakamla itu kayak Indonesian Coast Guard. Tapi ini masih proses regulasinya agar semuanya  bisa ada harmonisasi. Kemudian, saya juga berharap dengan diangkatnya Pak Aan Kurnia, ke depan yang kita inginkan tadi juga bisa dikawal dan dipercepat sehingga betul-betul kita memiliki sebuah coast guard yang namanya Bakamla, ya diberi kewenangan di perairan kita. Ya, sudah.


Wartawan
Armadanya juga ditambahkan, Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Apanya?

Wartawan
Armadanya?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Tanyakan nanti ke Pak Aan. Tentu saja kalau kewenangan itu diberikan, pasti.

Wartawan
Pak, mengenai telepon dari Presiden China kemarin, sebenarnya apa saja sih Pak yang diutarakan?  Hubungan telepon oleh Presiden China, Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya, jadi  tadi malam jam setengah delapan saya berbicara melalui telepon dengan Presiden RRT (Republik Rakyat Tiongkok), Presiden Xi Jinping. Yang pertama, saya menyampaikan duka cita dan simpati terhadap para korban virus corona yang ada di Tiongkok. Kemudian juga saya sampaikan bahwa Indonesia akan selalu bersama dengan RRT dalam masa yang sulit seperti ini. Saya juga menyampaikan bahwa Indonesia yakin RRT bisa menyelesaikan masalah virus corona ini dalam waktu yang secepat-cepatnya. Itu kira-kira yang saya sampaikan kepada Presiden Xi Jinping. Dan juga saya menawarkan, apabila diperlukan bantuan-bantuan untuk mempercepat penanganan saya sampaikan Indonesia siap untuk memberikan bantuan.

Wartawan
Mengenai intoleransi Pak, yang ada di… adanya penolakan pembangunan gereja di Karimun, Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya, ini masalah intoleransi saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa konstitusi kita itu menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Jelas itu konstitusi kita memberikan payung kepada seluruh rakyat, seluruh masyarakat. Dan tadi juga saya sudah perintahkan kepada Menko Polhukam, kepada Kapolri untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok-kelompok atau masyarakat yang mengganggu berjalannya sesuai dengan jaminan konstitusi yang tadi saya sampaikan. Jadi jangan sampai intoleransi itu ada.

Tetapi mestinya daerah itu bisa menyelesaikan ini. Tapi  saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah, jadi tadi saya sudah perintahkan kepada Menko Polhukam, kepada Kapolri tegas ini harus diselesaikan, baik yang berkaitan dengan gereja yang ada di Karimun, di Tanjung Balai, maupun masjid yang ada di Minahasa Utara. Harus dirampungkan karena ini menjadi preseden yang tidak baik, mungkin nanti bisa menjalar ke daerah lain.

Wartawan
Pak terkait WNI eks ISIS Pak, pemerintah memutuskan tidak akan memulangkan Pak, untuk anak-anak tapi Pak Mahfud bilang masih terbuka peluang. Pandangan Bapak sendiri bagaimana, Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya, saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung  jawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI.

Dan oleh sebab itu, kemarin juga yang kedua saya perintahkan agar diidentifikasi satu per satu 689 orang yang ada di sana; nama dan siapa, berasal dari mana, sehingga data itu komplit. Sehingga cegah tangkal itu bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi. Tegas ini saya sampaikan.

Dan yang ketiga, memang dari identifikasi dan verifikasi ini nanti akan kelihatan. Kita memang masih memberikan peluang untuk yang yatim, yatim piatu yang ada berada pada posisi anak-anak di bawah 10 tahun. Tetapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada. Saya kira pemerintah tegas untuk hal ini.

Wartawan
Lalu Pak, jadi WNI tersebut nasibnya bagaimana?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Apanya?

Wartawan
Apakah menjadi tanggung jawab PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) kah atau bagaimana? Kan tidak dipulangkan. Status kewarganegaraannya seperti apa, Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Itu nanti… karena sudah menjadi keputusan mereka tentu saja segala sesuatu mestinya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan, ya.

Wartawan
Terima kasih, Pak Presiden.

Keterangan Pers Terbaru