Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Boyolali

Di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, jumlah peserta JKN sebanyak 754.302 jiwa yang terdiri peserta Jamkesmas sebanyak 339.138 jiwa, peserta Jamkesda 323.257 jiwa, peserta Askes sebanyak 64.820 jiwa dan TNI/Polri sebanyak 4.949.

 Pelayanan kesehatan di Kabupaten Boyolali  didukung tenaga kesehatan yang terdiri dari 141 orang dokter umum,39 orang dokter gigi, 60 orang dokter spesialis, 708 orang perawat, dan 482 orang bidan. Fasilitas kesehatan yang terdapat di daerah ini meliputi 9 rumah sakit umum, 1 rumah sakit khusus lainnya, 14 Puskesmas rawat inap dan 14 Puskesmas non rawat inap, 44 Puskesmas Pembantu (Pustu), dan 205 Poskesdes, dan 1.787 Posyandu.

Dalam rangka menyukseskan program kesehatan gratis di Boyolali, dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan seluruh Rumah Sakit Pemerintah secara otomatis melayani peserta JKN sedangkan untuk Rumah Sakit Swasta hanya bekerja sama dengan BPJS saja yang melayani peserta JKN. Dalam rangka meningkatkan pelayanan  pada masyarakat, pada tahun 2012 – 2013 dilakukan rehab Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes dengan total dana sebesar Rp 5,83 miliar yang berasal dari DAK dan APBD Kabupaten Boyolali dan perbaikan . Beberapa strategi seperti peningkatan akses kesehatan dan gizi melalui kegiatan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Puskesmas Pembantu, Polindes, dan Poskesdes, dan penanggulangan kasus gizi buruk dan gizi kurang melalui Therapuetic Feeding Center (TFC dan Community Feeding Center (CFC), peningkatan lainnya itu peningkatan pengendalian penyakit menular, tidak menular, dan penyehatan lingkungan, strategi lainnya adalah peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan, peningkatan pemerataan, keterjangkauan, jaminan kesehatan, mutu obat, dan peningkatan akses pelayanan KB berkualitas.

Sementara itu ketersediaan obat-obatan di rumah sakit, Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes tercukupi, sehingga pasien tidak perlu membeli obat-obatan di luar tempatnya berobat. Di sisi lain dengan tercukupinya obat-obatan pihak tenaga kesehatan dapat lebih mengoptimalkan pelayanan.

Kunjungan pasien ke rumah sakit rata-rata  200 – 350 orang per hari, dan kunjungan pasien ke Puskesmas rata-rata 25 – 75  orang per hari. Sepuluh penyakit terbanyak yang diderita pasien adalah infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), alergi, hipertensi, diare, asma, dan penyakit jaringan ikat.

Salah satu rumah sakit yang melaksanakan JKN adalah RSUD Pandan Arang  yang mendapat anggaran sebesar Rp 158 miliar pada tahun 2013 dan Rp 85 miliar pada tahun 2014. RSUD Panda Arang didukung 24 dokter spesialis, 18  dokter umum, 26 tenaga bidan, 227  tenaga keperawatan, Dalam pengamatan pasien-pasien  JKN  dilayani dengan baik dan mendapat perhatian dari tenaga kesehatan di RSUD Pandan Arang serta ketersedian 253 tempat tidur.

Selain itu untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat RSUD Pandan Arang pada tahun 2013 mendapatkan bantuan pembangunan gedung IGD dengan total anggaran sebesar Rp 5,29 miliar, bangunan yang dibuat tingkat ini menjadi salah satu pintu masuk pelayanan gawat darurat rumah sakit, yang disediakan beberapa ruang yang mampu menampung 20 pasien sekaligus, dan dilengkapi dengan perawat dan dokter jaga, selain itu dilantai 2 digunakan sebagai ruang kerja  administrasi rumah sakit.

Salah satu warga yang merasakan manfaat JKN adalah Giyanti (53 tahun) warga Desa Winong, Boyolali, dimana suaminya bekerja sebagai buruh menderita penyakit diabetes, darah tinggi dan menunjukkan gejala terkena stroke ringan. Giyanti bersyukur dengan mempergunakan kartu jamkesmas dia dapat dilayani dan ditanggani dengan baik tampa dipunggut bayaran, selain berharap agar cepat sembuh dia juga berharap agar program kesehatan gratis dapat terus dilanjutkan karena besar manfaatnya bagi masyarakat miskin.

Pasien JKN yang berasal dari daerah lain juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan pasien lainnya, hal itu dirasakan oleh Yatmo Wriyo (73 tahun)  warga desa Majengan, Klaten yang menderita penyakit Jantung, hipetensi dan paru, beryukur dengan adanya kartu Jamkesmas ia dapat dirawat di RSUD Pandan Arang, karena letaknya dekat dengan rumah, selain itu pelayanan terhadap pasien juga cukup baik dan ramah, serta tidak mengeluarkan biaya apapun.

Dengan adanya pelaksanaan BPJS  Kesehatan di mana pasien dengan membayar premi juga mendapatkan pelayanan yang baik hal ini diakui oleh Ngadio Harun Basri (45 tahun) pekerjaan swasta ikut program BPJS dengan membayar iuran sebear Rp 59.500,-/bulan,  pasien yang menderita perut kembung dan sesak nafasnya merasakan manfaat dari adanya setoran BPJS mandiri, dia mendapatkan kelas 1, berharap agar pelayanan kesehatan terus ditingkatkan dan digencarkan penyuluhan akan pelayanan BPJS agar masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan.

Selain itu Sri Sulistiati (46 tahun) berasal dari kecamatan Polisen, yang bekerja sebagai guru SD, merupakan peserta BPJS, merasakan manfaatnya terkait penyakit ginjal yang dideritanya, sehingga ia harus melakukan cuci darah seminggu 2 kali. Sulistiati sangat terbantu dengan BPJS, karena ia tidak perlu membayar biaya cuci darah yang jika sebagai pasien umum harus membayar sebesar Rp 600.000 sekali cuci darah belum termasuk obat. “Alat untuk cuci darah sebaiknya ditambah lagi agar lebih banyak menampung pasien yang sakit ginjal,” ujarnya.

Pasien lain yang juga merasakan JKN adalah Endang Setio Rini (22 tahun), yang melahirkan gratis di RSUD Pandan Arang. Ibu yang melahirkan anak pertama ini mengaku senang dapat melahirkan dengan gratis dengan adanya JKN. “Suami saya buruh bangunan dan gajinya kecil, adanya program JKN membantu kami menutupi biaya persalinan,” ujarnya.

Peningkatan pelayanan kesehatan juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali di mana pada tahun 2013 melakukan pembangunan 3 puskesmas dan 8 poskesdes dengan total anggaran Rp 2,27 miliar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satu Puskesmas yang mendapatkan pembangunan adalah puskesmas di Kecamatan Bayudono. Puskesmas Bayudono yang mendapatkan pembangunan gedung baru ini ditujukan untuk  melayani msyarakat di 6 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 18.682 jiwa. Kondisi gedung puskesmas yang sudah tidak memungkinkan serta terbatasnya lahan membuat Gedung ini dibangun menjadi 2 lantai, di mana lantai dasar digunakan sebagai pelayanan kesehatan, sedangkan lantai atas digunakan untuk balai pertemuan/penyuluhan, kantor serta tempat penyimpanan obat.

Salah seorang warga yang berobat di Puskesmas Bayudono, adalah Sunarmi (51 tahun), warga Desa Ngrangan, Kecamatan Bayat. Pasien yang menderita sakit gigi ini memilih pelayanan di Bayudono, karena dekat dengan rumahnya, “Saya bersyukur untuk pelayanan yang baik dan ramah serta sabar, terus tingkatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Secara nasional pelayanan kesehatan gratis  melalui Jamkesmas bagi masyarakat miskin telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Pemerintah terus menaikkan anggaran pelayanan kesehatan gratis dari Rp 2,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 8,2 triliun pada tahun 2013, atau meningkat hingga 400%. Dengan dana yang terus meningkat, sasaran pelayanan kesehatan gratis juga meningkat dari 36,1 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 86,4 juta jiwa pada tahun 2013 serta menjangkau 2,9 juta ibu hamil yang bisa mendapat persalinan gratis.

Pada tahun 2014 pelayanan kesehatan gratis diterapkan untuk seluruh penduduk melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  dengan cakupan 121,6 juta jiwa. Indonesia menjadi negara terbesar yang memiliki jaminan kesehatan di bawah satu badan negara yaitu BPJS Kesehatan. Program ini tidak kalah dengan program jaminan kesehatan Amerika yang dikenal dengan Obamacare. Sudah sewajarnya program JKN disyukuri dan disukseskan bersama-sama demi Indonesia yang lebih sehat.

Sejalan dengan pelayanan kesehatan gratis yang semakin meluas, bahkan pada tahun 2014 ditargetkan menjangkau seluruh penduduk, pemerintah terus membangun dan mendorong tersedianya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai. Dalam satu dasawarsa terdapat peningkatan jumlah sarana kesehatan meliputi rumah sakit rujukan yang meningkat dari 1.246 unit pada tahun 2004 menjadi 2.184 unit pada tahun 2013 dan puskesmas meningkat dari 7.550 unit pada tahun 2004 menjadi 9.599 unit pada tahun 2013. Dengan demikian terdapat pembangunan 938 unit rumah sakit dan 2.049 unit puskesmas.

Tidak hanya itu, sarana kesehatan di desa-desa yang disebut Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) juga meningkat tajam dari 12.942 unit pada tahun 2006 menjadi 54.142 unit pada tahun 2013. Dengan demikian sepanjang 2006 – 2013 pemerintah telah membangun 41.200 unit Poskesdes atau meningkat 400% lebih. Khusus daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar, sejak tahun 2004 telah dioperasikan 24 Rumah Sakit Bergerak yang berfungsi sebagai Rumah Sakit Pratama.

Dalam upaya memberikan layanan terbaik pada fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah tenaga kesehatan juga semakin bertambah. Pada tahun 2004 tercatat jumlah dokter sebanyak 35.375 orang pada tahun 2004 dan meningkat menjadi 94.407 orang pada tahun 2013, atau terdapat penambahan jumlah dokter sebanyak 59.032 orang. Begitu juga jumlah perawat meningkat dari 101.897 orang pada tahun 2004 menjadi 296.126 orang pada tahun 2013, atau meningkat hampir 300%. Tenaga bidan juga mengalami perkembangan pesat dari 48.044 orang pada tahun 2004 menjadi 136.917 pada tahun 2013 atau meningkat 280%.

Di lain pihak, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga terus melakukan pengendalian penyakit menular dan menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Kemajuan ini antara lain ditandai oleh cakupan imunisasi yang meningkat, makin meningkatnya cakupan imunisasi ini antara lain berdampak pada penurunan lebih dari 90% angka kematian akibat campak dari tahun 2000 sampai 2012. Selain itu, sejak tahun 2006 tidak lagi ditemukan kasus Polio di Indonesia dan Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) menyatakan bahwa Tetanus Maternal dan Neonatal telah tereliminasi di 88,7% kabupaten/ kota di Indonesia yang meliputi 95% lebih penduduk Indonesia. (Kriswasana &  Yogiantoro)