Pelepasan Atlet SEA Games Tahun 2019, 27 November 2019, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat

Wartawan
Pak Jokowi bagaimana untuk target yang disiapkan?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya, tadi kan sudah jelas saya sampaikan bahwa di SEA Games sebelumnya kita di ranking ke-5, sebelumnya lagi juga di ranking ke-5.  Saya tadi sudah minta dengan sangat agar kita bisa masuk ke dua besar.

Wartawan
Optimis Pak masuk dua besar?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya harus optimis.

Wartawan
Bonusnya apa untuk atlet yang mampu mendapatkan emas, Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Kalau masuk dua besar, ya tentu ada bonusnya lah. Ada bonusnya.

Wartawan
Apa yang disiapkan pemerintah apa, Pak? PNS lagi Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Apanya?

Wartawan
Bonusnya yang sudah disiapkan, Pak? Bonusnya Pak, ada uang atau dijanjikan posisi PNS, Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Kalau yang SEA Games yang dulu berapa?

Wartawan
Rp1,5 (miliar) Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Itu kan Asian Games. Ya nanti kita hitung. Yang jelas pemerintah akan memberikan bonus-bonus khusus untuk yang peraih medali, ya.

Wartawan
Ada cabang khusus yang dijagokan, Pak? Ada cabang olahraga khusus yang dijagokan.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Bola.

Wartawan
Kemarin sudah gimana Pak? Menang, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Sama Thailand saja menang.

Wartawan
Optimis ya Pak nanti untuk bola?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya optimis. Saya kira dengan pembukaan seperti itu saya kira seluruh atlet, pelatih, dan ofisial semuanya optimis.

Wartawan
Pak soal lain Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Sebentar, saya ini mau urusan atlet dulu. Sudah ya? Cukup? Oke, sudah cukup.

Wartawan
Soal pemberian grasi kepada Annas (Maamun), Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Begini ya, kita harus tahu semuanya dalam ketatanegaraan kita, grasi itu adalah hak yang diberikan kepada presiden atas pertimbangan dari Mahkamah Agung. Itu jelas sekali dalam Undang-Undang Dasar kita, jelas sekali. Tidak semua yang diajukan kepada saya kita kabulkan. Coba dicek berapa yang mengajukan, berapa ratus yang mengajukan dalam satu tahun, yang dikabulkan berapa. Dicek betul.

Kenapa itu diberikan? Karena memang dari pertimbangan MA seperti itu. Pertimbangan yang kedua dari Menko Polhukam juga seperti itu, diberikan. Yang ketiga memang dari sisi kemanusiaan, ini kan sudah umurnya  juga sudah uzur dan sakit-sakitan terus, sehingga dari kacamata kemanusiaan itu diberikan. Tapi sekali lagi, atas pertimbangan Mahkamah Agung, dan itu adalah hak yang diberikan kepada presiden dalam Undang-Undang Dasar.

Wartawan
Apa tidak khawatir bahwa nantinya komitmen pemberantasan korupsi pemerintah…?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Kalau setiap hari kita keluarkan grasi untuk koruptor, setiap hari atau setiap bulan, itu baru, itu baru, silakan dikomentari. Ini kan apa…

Wartawan
Pak Undang-Undang Wamen digugat ini Pak ke MK?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya enggak apa-apa, wong digugat aja. Undang-undangnya kan juga tercantum jelas diperbolehkan.

Wartawan
Karena dinilai pemborosan ini Pak katanya?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya itu kan penilaian. Karena kita ini mengelola negara sebesar 17.000 pulau, 267 juta itu tidak, tidak, tidak mungkin dikerjakan untuk kementerian-kementerian tertentu yang memiliki beban yang berat, tentu saja membutuhkan kontrol, membutuhkan pengawasan, membutuhkan cek lapangan. Itulah yang kenapa kita berikan.

Contoh saja BUMN, 143 perusahaan. Hanya dipegang oleh menteri, ya sangat berat. Contoh lagi Kementerian Desa, 75.000 desa di seluruh tanah air, hanya Menteri Desa saja. Siapa yang mengontrol dananya, siapa yang mengontrol bahwa anggaran itu sampai ke tujuan? Saya kira itu, tujuannya ke sana, ya. Jadi kalau mau ada yang gugat saya kira enggak ada masalah.

Wartawan
Meskipun berbagai pihak menganggap bahwa kabinet ini kan menjadi gemuk, tapi Pak Presiden menganggap semuanya akan efektif?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Fungsional dan harus efektif. Ini tidak masalah banyaknya dong, pekerjaan apa yang dikerjakan. Jangan menilai sesuatu dari banyaknya. Bandingkan dengan negara-negara lain yang penduduknya lebih sedikit, organisasinya seperti apa, efektivitas seperti apa.

Wartawan
Pak, soal Gerindra yang memprediksi Bapak akan melakukan reshuffle besar-besaran dan Ahok akan masuk di kabinet, gimana Pak tanggapannya?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Tanyakan ke yang memprediksikan.

Wartawan
Terima kasih, Pak.