Peluang dan Tantangan Ekonomi 2015

Oleh: Eddy Cahyono Sugiarto, Staf Pada Sekretariat Kabinet

Jelang tahun 2015  konstelasi ekonomi  global masih penuh dengan ketidakpastian,  resiko pelemahan ekonomi global diprediksi akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi pada berbagai negara.

Gejala awal resiko pelemahan ekonomi global sejatinya dapat dicermati dari lambannya pemulihan ekonomi global, diindikasikan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada berbagai negara maju yang masih rendah dan rentan, yang berpotensi “menekan” laju  pertumbuhan ekonomi negara-negara lainnya.

Perekonomian AS sebagai lokomotif ekonomi dunia, meskipun telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun tren pertumbuhan tersebut masih menurun bila dibandingkan dengan pada saat sebelum krisis global terjadi.

Resiko yang perlu diwaspadai adalah dampak dari kenaikan  suku bunga Bank Sentral Amerika The Fed, yang dapat memicu terjadinya arus modal keluar sekaligus berdampak pada melemahnya nilai tukar pada berbagai negara.

Kondisi ekonomi di kawasan Eropa dan Jepang juga setali tiga uang,  belum menunjukkan perbaikan dan masih terbilang rapuh, ancaman deflasi masih membayangi perekonomian di kedua kawasan tersebut. Pengangguran dan sektor industri Eropa masih belum pulih secara siginifikan, sementara kebijakan Abenomics masih belum memperlihatkan tanda-tanda memulihkan perekonomian Jepang.

Di sisi lain, Tiongkok yang menjadi salah satu penopang ekonomi global juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jika pada 10 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Tiongkok selalu di atas 10 persen, maka saat ini pertumbuhannya hanya di kisaran 7,5 persen.

Perkembangan ekonomi global pada berbagai negara tersebut sudah barang tentu juga berdampak pada perekonomian Indonesia,  baik langsung maupun tidak langsung. Potensi gejolak likuiditas global akibat kebijakan exit policy kebijakan moneter longgar negara berkembang, akan memudahkan investor negara maju yang mau mengamankan dananya melalui kegiatan investasi.  Kemudahan itu juga yang membuat investor asing dengan mudah menarik dananya kembali, jika kondisi kembali menguntungkan. Hal ini akan membuat instabilitas di negara berkembang terutama pada pasar keuangan.

Bagi Indonesia fluktuasi nilai tukar dan gejolak harga komoditas pasar global akan sangat berdampak pada neraca perdagangannya, bila tidak diantisipasi dengan baik, defisit neraca perdagangan akan semakin membengkak akibat ketergantungan yang tinggi terhadap importasi, yang akan terus menggerusketahanan devisa.

Importasi yang perlu mendapat perhatian serius diantaranya pangan, sebagaimana yang kita ketahui,  impor pangan Indonesia periode Januari-Oktober 2014 telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan, total nilainya telah mencapai 6,6 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 80 triliun.

Disamping itu, tahun 2015 tampaknya menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan ekonomi Indonesia dalam mengatasi tingkat ketimpangan,  utamanya dengan melakukan percepatan “pembagian” kesejahteraan dalam bentuk yang lebih merata dan inklusif.

Meningkatnya Gini index Rtio (indeks pengukur tingkat ketimpangan) menjadi 0,41 menjadi titik fokus tersendiri untuk dapat diatasi melalui berbagai peningkatan pembangunan inklusif agar berkonstribusi dalam pemerataan pertumbuhan PDB.

Sebagaimana kita ketahui, tingkat pertumbuhan PDB yang ada, hanya didominasi oleh 3 (tiga) provinsi dengan sumbangan terbesar, yakni DKI Jakarta 16,72 persen, Jatim 14,87 persen dan Jabar 14,17 persen.  Jika ditotal, maka tiga provinsi itu menyumbang 45,76 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kata lain  “kue ekonomi” sejatinya hanya terpusat di Pulau Jawa, diperlukan upaya ekstra agar PDB dapat terus ditingkatkan penyebarannya pada berbagai wilayah khususnya diluar Jawa.

Mengatasi ketimpangan pendapatan tampaknya menjadi agenda tersendiri untuk mendapatkan prioritas penanganannya pada tahun 2015 mendatang, mengingat “dampak yang signifikan secara statistik” pada pertumbuhan ekonomi.

Mengacu pada penelitian Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD).Di Inggris, ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi membuat pertumbuhan ekonomi melemah, sekitar 9% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) antara tahun 1990 dan 2010. Sedangkan di AS hampir tujuh poin. Hal ini membuktikan bahwa mengatasi ketimpangan yang tinggi penting untuk mendorong pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan, serta meminimalisir dampak sosial politik akibat kesenjangan yang berpotensi menganggu stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi.

Jangan Kehilangan Momentum

Kita patut bersyukur permasalahan utama yang membelenggu ruang fiskal Indonesia,yakni besarnya subsidi BBM,  telah mampu kita atasi. Hal ini setidaknya  dapat menjadi starting point dalam memperbaiki tata kelola sistem penganggaran yang kondusif dalam memacu sektor produktif. Dengan ruang fiskal yang semakin lebar, seyogyanya tahun 2015 dapat menjadi momentum bagi kita semua dalam menyukseskan berbagai pembangunan infrastruktur, yang diharapkan dapat memacu tumbuhnya berbagai sektor produktif dan mengatasi masalah kesenjangan pembangunan.

Kita juga tentunya berharap, melalui berbagai pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan daya saing ekonomi, mengatasi masalah kesenjangan, dan mengurangi disparitas harga diberbagai wilayah, pembangunan infrastruktur  juga berperan  peran vital dalam pemenuhan hak dasar rakyat.

Urgensi menyukseskan berbagai pembangunan infrastruktur  seyogyanya menjadi prioritas utama bagi seluruh pemangku kepentingan, mengingat memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan juga berperan penting dalam memacu proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau region. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula.

Dalam konteks ekonomi, infrastruktur merupakan modal sosial masyarakat (social overhead capital) yaitu barang-barang modal esensial sebagai tempat bergantung bagi perkembangan ekonomi,  dan merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung.  Pembangunan infrastruktur merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar dan konsumsi akhir. Keberadaan infrastruktur memberikan gambaran tentang kemampuan berproduksi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur yang memadai, atau dengan kata lain infrastruktur adalah basic determinant atau kunci bagi perkembangan ekonomi. Keberadaan infrastruktur, telah terbukti berperan sebagai instrumen bagi pengurangan kemiskinan, pembuka daerah terisolasi, dan mempersempit kesenjangan antarwilayah.

Dengan demikian, investasi infrastruktur baik dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat perlu terus didorong guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor riil, penyerapan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menumbuhkan investasi sektor lainnya.

Tahun 2015 hendaknya dijadikan momentum dalam terus memperbaiki neraca perdagangan, dengan menekan defisit neraca perdagangan akibat importasi khususnya pangan pokok. Pengalaman telah memberi pelajaran akan pentingnya kedaulatan pangan karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, gejolak harga pangan sangat rentan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Ketergantungan akan pangan impor akan sangat beresiko besar bagi bangsa Indonesia dengan kebutuhan pangan yang besar, tekanan ekternal akan berdampak luas di bidang sosial, ekonomi dan politik sehingga kedaulatan pangan tidak dapat ditawar-tawar lagi, sekaligus sebagai perwujudan kemandirian ekonomi. Tentunya kita berharap sinergitas dapat terus dioptimalkan dalam mengatasi tantangan meningkatkan daya saing produk pertanian dalam negeri, sekaligus memperbesar size produksi.

Peningkatan daya saing melalui peningkatan produktivitas, baik di budidaya, pengolahan, pemasaran,dan jasa penunjangnya di tingkat petani dan pelaku usaha. Peningkatan produktivitas merupakan sumber pertumbuhan yang baik untuk sisi produksi dan juga dapat memberikan nilai tambah yang utama dibandingkan dengan peningkatan areal maupun kapasitas ataupun ekstensifikasi.

Tantangan yang akan dihadapi oleh sektor pertanian Indonesia pada masa mendatang akan semakin berat sebagai dampak perubahan iklim global, pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, persaingan perdagangan internasional dan liberisasi yang makin terbuka dan ketat. Suksesnya pembangunan sektor pertanian perlu mendapat dukungan seluruh pemangku kepentingan karena  memiliki elastisitas yang tinggi terhadap penciptaan lapangan kerja  dan juga efektif mengurangi ketimpangan.

Berbagai tantangan dan peluang pembangunan ekonomi yang kita hadapi di tahun 2015 diharapkan dapat memacu kita untuk lebih memanfaatkan momentum dan mengoptimalkan upaya dalam menjamin percepatan pembangunan infrastruktur agar dapat memacu berkembangnya sektor ekonomi produktif, guna mengatasi masalah kesenjangan serta mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi.  Semoga