Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional Tahun 2018, 11 Desember 2018, di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 11 Desember 2018
Kategori: Sambutan
Dibaca: 3.279 Kali

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati para ketua lembaga tinggi negara, hadir di sini Bapak Ketua DPR RI, Bapak Ketua DPD RI,
Yang saya hormati para menteri Kabinet Kerja, beserta seluruh kepala lembaga yang hadir,
Yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati dan wali kota, para perwakilan asosiasi dan lembaga masyarakat, seluruh pejabat eselon I,
Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia.

Dalam empat tahun ini kita fokus dan berkonsentrasi dalam pembangunan infrastruktur. Kita melihat pembangunan, baik jalan, jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, yang kita lihat satu persatu sudah banyak yang telah selesai. Dan mungkin paling banyak ini nanti di akhir tahun ini dan di awal tahun 2019 akan banyak yang selesai lebih banyak lagi.

Sebagai contoh Jalan Tol Surabaya-Jakarta atau Jakarta-Surabaya, ini akan sambung di akhir tahun 2018 ini. Artinya sebentar lagi akan kita resmikan. Tinggal empat ruas yang belum diselesaikan yaitu Batang-Semarang, kemudian Salatiga-Solo, kemudian dari Wilangan-Kertosono. Dan kita harapkan nantinya antara Merak sampai Banyuwangi akan kita selesaikan di akhir  2019, akan selesai, sambung antara Merak sampai Banyuwangi.

Kemudian contoh juga yang Tol Trans Sumatra, dari Lampung menuju ke Aceh. Ini dari Lampung ke Palembang, dari Bakauheni sampai ke Palembang akhir Desember ini. Akan selesai terlebih dahulu Bakauheni-Tebanggi Besar sepanjang 148 kilometer. Dan juga saya sudah wanti-wanti, saya pesan benar, agar yang dari Bakauheni sampai ke Palembang itu selesainya di April 2019. Dipaskan.

Kemudian yang lain-lainnya, kayak bendungan itu sebetulnya sudah antri untuk diresmikan tetapi karena waktunya juga mengaturnya sangat sulit ini masih kita atur. Banyak sekali yang sudah selesai tetapi belum bisa kita resmikan. Termasuk juga pelabuhan-pelabuhan besar seperti Kuala Tanjung, ini pelabuhan yang sangat besar di Sumatra Utara yang akhir bulan ini atau awal bulan depan juga akan kita resmikan. Termasuk juga Makassar New Port, ini juga pelabuhan besar yang juga akan kita selesaikan di awal tahun 2019.

Apa yang kita lihat di lapangan dalam pembangunan-pembangunan infrastruktur ini? Saya semakin tahu, semakin sadar, bahwa di negara kita ini terlalu banyak yang namanya tumpang tindih pemanfaatan lahan. Semakin tahu saya. Semakin ke lapangan semakin tahu, di mana-mana urusannya itu. Artinya kita harapkan dengan Kebijakan One Map Policy ini, Kebijakan Satu ini, tadi yang saya sampaikan, tumpang tindih pemanfaatan lahan ini bisa kita selesaikan.

Saya berikan contoh saja misalnya Kalimantan, 19,3 persen tumpang tindih pemanfaatan lahan itu ada di sana. Sampai urusan tumpang tindih di batasan-batasan desa atau kecamatan. Oleh sebab itu, kita harapkan dengan Kebijakan Satu Peta yang hari ini siap, data yang saya pegang menunjukkan bahwa sudah ada 83 dari 85 peta tematik yang telah selesai dilakukan kompilasi dan integrasi. Karena itu saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi, ini sudah kita siapkan lama, upaya-upaya dalam mempercepat Kebijakan Satu Peta ini.

Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, bisa menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Yang kedua, nantinya perencanaan pembangunan itu bisa lebih akurat lagi, bukan hanya berdasarkan data tetapi juga berdasarkan peta yang detail. Membangun irigasi misalnya, bendungannya ada di mana, irigasinya harus lewat mana, akan ketahuan semuanya dengan peta yang telah kita miliki sekarang ini. Juga konsesi-konsesi, kepemilikan konsesi-konsesi akan kelihatan semuanya. Konsesi di sebelah timur milik siapa, sebelah barat milik siapa, tengah milik siapa, selatan milik siapa, ketahuan semuanya. Dan lebih detail lagi, tanah-tanah/lahan-lahan di Jawa ini, entah sepuluh meter persegi, entah 100 meter persegi, entah 1.000 meter persegi, entah 3.000 meter persegi, semuanya tahu semuanya.

Misalnya Bu Sri Mulyani memiliki tanah di mana ketahuan semuanya. Pak Ketua DPR punya konsesi di mana ketahuan semaunya. kalau punya. Mohon maaf Pak Ketua. Inilah kenapa bertahun-tahun Kebijakan Satu Peta ini tidak terealisasi, karena terlalu banyak kepentingan-kepentingan dan ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran, dari yang khawatir. Kalau saya enggak khawatir, sudah jalan, jalan. Saya perintahkan sudah dua tahun ini. Nama-namanya akan kelihatan semuanya nanti, tapi yang bisa buka hanya saya.

Ke depan juga urusan perizinan dengan adanya peta digital ini, tidak perlu lagi yang namanya izin lokasi. Itu untuk apa pakai izin lokasi, izin lokasi. Sudah, klik, ketahuan semuanya kok, ngapain harus pakai izin lokasi, untuk apa. Meruwetkan masalah saja, menambah masalah saja. Ini nanti larinya akan ke mana-mana. Kebijakan Satu Peta ini larinya akan ke mana-mana. Dan kita sudah berkomitmen bersama, ini harus jalan. Kalau di era big data seperti sekarang ini, malu kita kalau sampai belum ada yang namanya Kebijakan Satu Peta ini.

Yang kita berkeinginan semuanya agar Kebijakan Satu Peta ini ada satu standar, ada satu referensi, bukan di setiap kementerian punya peta sendiri-sendiri. Sekarang ini kan satu kementerian punya peta sendiri. Coba antar kementerian satu dengan kementerian lainnya ditemukan, enggak ada yang ketemu. Membuat peta sendiri-sendiri bagaimana mau ketemu. Satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal, yang intinya agar tidak ada tumpang tindih, agar ada kepastian, agar ada kejelasan, dan ada konsistensi kita dalam membangun negara ini.

Perlu saya tegaskan bahwa pekerjaan ini baru dimulai. Oleh sebab itu, kepada kementerian/lembaga saya minta diperhatikan dan dilaksanakan beberapa hal yang penting untuk ditindaklanjuti. Yang pertama, segera dilakukan penambahan peta tematik yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. Yang kedua, segera manfaatkan peta indikatif tumpang tindih IGT (Informasi Geospasial Tematik) sebagai peta untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. Yang ketiga, segera manfaatkan produk Kebijakan Satu Peta ini dalam perencanaan pembangunan yang berbasis spasial. Manfaatkan ini. Yang keempat, setiap kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah perlu bekerjasama, perlu berkolaborasi untuk menyelesaikan isu-isu tumpang tindih. Hilangkan ego sektoral, karena kalau kita berkolaborasi, ini akan banyak menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan.

Dan untuk para kepala daerah, saya minta agar ada percepatan penetapan batas untuk desa dan kelurahan. Ini masih banyak sekali urusan batas desa dan batas kelurahan yang belum bisa kita selesaikan. Dan ini agar dikoordinasikan teknis pemetaannya dengan BIG, Badan Informasi Geospasial.

Kemudian untuk Badan Informasi Geospasial, saya juga perintahkan yang pertama, menyusun mekanisme data updating yang efektif. Yang Kedua, juga siapkan peta dasar dengan skala yang lebih besar agar kementerian dan lembaga dan daerah dapat memulai pemetaan tematik dengan skala yang lebih besar.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya nyatakan Peluncuan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional Tahun 2018 resmi saya luncurkan.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sambutan Terbaru