Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Jakarta Tahap 2 Sudah 54 Persen

Pembangunan tanggul pengaman pantai DKI Jakarta yang merupakan bagian dari program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) untuk Paket 1, yang berlokasi di Kelurahan Muara Baru (Pluit), Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, saat ini telah mencapai 57,97 persen dengan tanggul yang sudah terbangun sudah mencapai 1.317 meter.

Adapun untuk Paket 2, yang berlokasi di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saat ini telah mencapai 54,43 persen dengan tanggul yang sudah terbangun mencapai 1.372 meter.

“Jadi total keseluruhan progres pembangunan tanggul pantai tahap II sudah mencapai 56,14 persen dengan tanggul yang sudah terbangun sepanjang 2.689 meter dari target sepanjang 4.500 meter,” kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS Cilicis) T. Iskandar saat mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan tanggul pengaman pantai DKI Jakarta Tahap, di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (5/8) lalu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, PTPIN atau NCICD akan dilakukan dalam dua tahap, yakni program jangka pendek dan jangka panjang. Untuk program jangka pendek, Kementerian PUPR saat ini fokus untuk menyelesaikan pembangunan tanggul pesisir pantai melalui perkuatan dan peninggian tanggul pantai dan tanggul muara sungai sepanjang 20 kilometer (km).

“Pengamanan pantai untuk mencegah banjir rob tersebut totalnya mencapai 120 km, karena terdiri dari tanggul pantai dan tanggul muara. Yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR sepanjang 20 km, dimana saat ini tengah dikerjakan sepanjang 4,5 km. Progresnya bagus dan ditargetkan selesai 2018,” ungkap Basuki.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan, pembangunan tanggul pengaman Pantai Utara Jakarta bertujuan untuk mengurangi kekumuhan pada kawasan pemukiman penduduk di kawasan pantai Jakarta yang kerap terkena banjir rob melalui penataan kawasan pesisir.

Dengan pembangunan pengaman pantai ini, Anita optimistis dapat mengatasi kekumuhan di pemukiman sekitar pantai, sehingga masyarakat nantinya mempunyai lingkungan yang lebih baik, termasuk tempat untuk rekreasi.

Saat ini Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan Pemerintah DKI terkait penyediaan lahan, karena menurut perencanaan masih dibutuhkan lahan seluas 5 hektar untuk pemasangan polder pantai yang diambil sebanyak 3,1 hektar dari dataran laut dan 1,9 hektar dari lahan di daratan yang masih harus dibebaskan.

“Untuk masalah pembebasan lahan tanggung jawab Pemda DKI sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah dianggarkan sebesar Rp 59 miliar di dalam APBD Pemda DKI,” kata Kepala BBWS Cilicis, Iskandar, yang menyertai kunjungan tersebut.

Sementara untuk program jangka panjang, telah selesai disusun updated masterplan untuk pembangunan tanggul laut (giant sea wall) pada 2016 lalu, melalui kerjasama segitiga antara Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian PUPR, Korea Selatan  melalui Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan Belanda melalui Ministry of Infrastructure and Environment (MIE).

“Kerjasama telah dimulai sejak tanggal 2 Agustus 2016 ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Inti kesepakatan adalah melaksanakan kajian teknis yang dilakukan oleh pihak Korea Selatan, sedangkan untuk aspek kelembagaan dan skema pembiayaan akan dilakukan oleh Belanda,” ujar Iskandar. (Humas Kementerian PUPR/ES)