Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, 14 Juni 2022

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om swastiastu,
Nama buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
Yang saya hormati Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta seluruh jajaran di pusat maupun di daerah;
Yang saya hormati Jaksa Agung, Kapolri, para Kapolda, pimpinan daerah yang hadir;
Bapak-Ibu hadirin undangan yang berbahagia.

Sudah sering berkali-kali saya sampaikan bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang karena ketidakpastian global. Ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman kenaikan inflasi, semua negara mengalami dan sampai saat ini, ini baru awal-awal.

Oleh sebab itu, kita semuanya betul-betul harus menyiapkan diri mengenai ini. Pangan, harus betul-betul disiapkan betul. Energi, betul-betul harus dikalkulasi betul. Karena separuh dari energi kita itu impor. Dan, kita ini negara besar. Pangannya juga butuh pangan yang besar. Energinya juga butuh energi yang besar, baik untuk kendaraan, maupun untuk industri, untuk rumah tangga dan lain-lainnya. Tetapi, ancaman krisis pangan ini juga bisa kita jadikan peluang karena lahan kita yang besar banyak yang belum dimanfaatkan, banyak yang belum produktif.

Dua hari yang lalu, malam, saya mendapatkan telepon dari seorang perdana menteri, ndak usah saya sebutkan. Beliau meminta-minta betul, “Presiden Jokowi, tolong dalam sehari-dua hari ini kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial ekonomi yang berujung juga pada krisis politik”. Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka.

Bank Dunia, IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya, yang 40 diperkirakan pasti. Inilah ketidakpastian yang tadi saya sampaikan. Kita semuanya harus tahu, harus mempunyai kepekaan, harus mempunyai sense of crisis. Semuanya. Kerja sekarang ini tidak bisa hanya makronya, tidak bisa. Mikronya detail harus tahu. Inilah yang sering saya sampaikan ke Pak Ateh, Pak Kepala BPKP, “Pak, detail ini dicek. Pak, tolong ini detail saya dibantu.” Untuk apa? Policy-nya jangan sampai keliru.

Oleh sebab itu, yang namanya belanja pemerintah; belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah itu harus memiliki tiga hal yang penting. (Pertama), menciptakan nilai tambah. Jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja. Harus memberikan nilai tambah pada negara ini. Yang kedua, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, men-trigger pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memang efisien, ini harus.

Jadi jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp2.714 triliun, memiliki APBD Rp1.197 triliun, belinya produk impor, seperti tadi yang disampaikan Pak Kepala BPKP, bukan produk dalam negeri, sedih. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPn, PPh Badan, PPh Perorangan, PPh Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNBP. Dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor, bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pintar-pintar. Tapi kalau caranya seperti ini, bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh, ini uang APBD loh, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa enggak bodoh kita ini?

Oleh sebab itu, saya minta APIP, BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil. Belanja produk dalam negeri harus berhasil. Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya  macam-macam, speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah, alasan banyak sekali. Itu yang Bapak-Ibu kawal.

Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKP, ada 842 produk di dalam e-Katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada. Untuk apa itu? Coret 842 itu, drop, kalau memang produknya dalam negeri sudah ada. Untuk apa dipasang di e-Katalog? Inilah tugasnya APIP, tugasnya BPKP.

Saya senang, ini kita sudah bekerja beberapa bulan. Kemarin dari 514 kabupaten/kota, 34 provinsi baru ada 46 pemda yang memiliki e-Katalog lokal, sekarang ini kita sudah naik menjadi 123. Naiknya cepat, ini pasti dikejar-kejar sama BPKP. Awasi betul, kawal betul agar semua kabupaten, kota, provinsi segera memiliki e-Katalog lokal, sehingga nanti produk-produk lokal itu masuk semuanya.

Saya baru beberapa hari yang lalu ke Wakatobi, jauh sekali dari sini. Saya kaget, produk-produk lokalnya sudah terkemas dalam kemasan yang sangat baik. Branding-nya bagus, lah kok beli impor. Banyak sekali macamnya.

Saya berikan contoh saja, yang mesin jahit low speed, coba dilihat. Harga impor Rp13 juta, harga dalam negeri Rp12,8 juta. Apa sih bedanya? Lebih murah, jelas. Sudah tutup mata, beli yang PDN itu. Enggak ada alasan. Jangan ada alasan yang satu warnanya merah, yang satu warnanya putih. Saya senang warna putih, enggak ada. Beli yang putih.

Ini nasal oxygen cannula, ini pipa oksigen, impor harganya Rp8.300, dalam negeri harganya Rp6.900. Beli impor yang saya cek, beli impor. Alasannya ada saja, “Kualitasnya, Pak. Speknya enggak pas.” Kayak kita ini orang enggak ngerti masalah spesifikasi. BPKP sepert ini dicek. Pakai yang PDN ini.

Alat mekanik yang impor harganya Rp22,9 juta, dalam negeri harganya Rp28 juta, beli tetap yang PDN. Jangan alasannya lebih murah yang impor, ndak, hanya terpaut sedikit. Tetap beli yang produk dalam negeri karena nilai tambah ada di dalam negeri, lapangan kerja ada di dalam negeri. Enggak ada alasan.

Lima tahun yang lalu, saya jengkel betul. Saya sudah memerinta kepada BUMN untuk beli pipa, “Enggak ada speknya di dalam negeri, Pak. Speknya ini, Pak, nomornya ini, ukurannya ini. Terpaksa kita harus impor.”

Saya saat itu tuh apa sesulit ini sih membuat pipa. Eh, saya ke pabrik pipa, “Pak, semuanya ada, Pak. Bapak mau cari apa, ada. Ukuran apa, ada. Kualitas apa, ada. Ini kita ekspor semuanya, Pak, ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa.” Lho, lho, lho, lho. Yang orang sana beli produk pipa kita, malah kita beli impor. Ini kan, sekali lagi, kita ini orang pintar-pintar, tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf.

Ini yang harus dikawal, ini yang harus diawasi. Saya minta ini betul-betul berhasil sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi growth kita menjadi tambah, lapangan kerja kita menjadi semakin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri. Kalau ada pabrik kecil yang biasanya hanya melayani kapasitas seribu, karena ada pesanan dari Pemda [dan] pesanan dari pemerintah pusat 10 ribu,  ya mau tidak mau dia akan ekspansi memperluas pabriknya, memperluas industrinya. Artinya pasti juga tambah tenaga kerja, pasti dia akan investasi. Enggak usah cari investor-investor dari luar, kalau ini berkembang. Artinya, APBN APBD itu bisa men-trigger investasi, bisa membuka lapangan pekerjaan ya caranya seperti ini.

Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKP, realisasi dari komitmen yang ada itu sudah berapa persen, Pak, tadi? Empat puluh? Sudah 45 persen dari target yang kita sudah targetkan kurang lebih Rp400 triliun. Tapi sebetulnya, komitmennya itu Rp720 triliun, kalau tadi Pak Kepala BPKP. Kalau yang saya hitung, komitmen kita sudah Rp800,39 triliun. Tapi mungkin diverifikasi lagi oleh BPKP menjadi Rp720 (triliun), oke, itu sudah gede sekali. Tapi ini kan komitmen, yang sulit itu merealisasikan. Itu tugasnya Bapak-Ibu mengawal ini.

Terakhir, sekali lagi saya minta untuk terus mengawal secara konsisten. Jaga kepatuhan kementerian, lembaga, pemda, BUMN, BUMD, agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini. Saya minta kepada BPKP menyinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri.

Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, saya nyatakan dibuka.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.