Pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah, 15 Februari 2019, di Halaman Gedung Daerah Provinsi Bengkulu, Bengkulu

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 15 Februari 2019
Kategori: Sambutan
Dibaca: 1.777 Kali

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirrabbilalamin,
wassalatu wassalamu ‘ala rasulillah,
wa ‘ala alihi wa sahbihi ajma’in amma ba’du.

Yang saya hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah beserta seluruh jajaran Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
Yang saya hormati Ketua Umum dan jajaran Pengurus Pimpinan Pusat Aisyiyah,
Yang saya hormati Ketua MPR Republik Indonesia,
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja,
Yang saya hormati para Pengurus Badan Otonom Muhammadiyah, seluruh keluarga besar warga Persyarikatan Muhammadiyah dari seluruh Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,
Yang saya hormati Gubernur Provinsi Bengkulu, serta Wali Kota Kota Bengkulu,
Hadirin dan tamu yang berbahagia.

Kita rakyat Indonesia sangat-sangat berterima kasih kepada Muhammadiyah yang berjuang untuk kemerdekaan negara ini, negara Indonesia, yang juga meneguhkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Muhammadiyah juga melahirkan banyak pahlawan nasional, mulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ibu Nyai Walidah Ahmad Dahlan, Ir. Soekarno, Ibu Fatmawati, dan sampai dengan Bapak Kasman Singodimedjo.

Rakyat Indonesia juga berterima kasih atas amal usaha Muhammadiyah. Saya pernah mengunjungi institusi-institusi Muhammadiyah, baik di Jakarta, di Yogyakarta, di Jawa Timur, di Jawa Barat, sekolah, pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit. Supaya juga Bapak-Ibu ketahui, Ibu Iriana itu berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta.  Cucu saya, Jan Ethes itu lahir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo, mungkin ada yang belum tahu.

Terima kasih juga kepada organisasi-organisasi dalam Muhammadiyah, pemuda dan pelajar Muhammadiyah, tentu saja Aisyiyah yang maju sangat pesat. Saya pernah datang ke universitas yang dipimpin perempuan semuanya, yaitu Universitas Aisyiyah di Yogyakarta.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,
Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin sedikit menyampaikan mengenai apa yang telah dilakukan pemerintah selama empat setengah tahun ini. Kita tahu, dalam empat setengah tahun ini kita berkonsentrasi kepada pembangunan infrastruktur, fokus kepada infrastruktur.

Saya mungkin agak kilas balik. Di tahun ‘78, saat kita membangun tol yang namanya Jagorawi, dari Jakarta menuju Bogor dan Ciawi, banyak negara melihat kita, datang ke kita. Malaysia melihat bagaimana pembangunan Jalan Tol Jagorawi. Thailand, Filipina melihat bagaimana manajemen Jagorawi. Vietnam, China melihat bagaimana konstruksi dan pengelolaan Jagorawi. Mereka melihat semuanya karena kita termasuk yang duluan dalam membangun jalan tol.

Setelah empat puluh tahun, negara yang tadinya melihat kita banyak yang sudah jauh meninggalkan kita dalam pembangunan infrastruktur ini. Selama empat puluh tahun kita telah membangun 780 kilometer jalan tol. Malaysia, yang dulu melihat kita sekarang sudah membangun kurang lebih 1.800 kilometer jalan  tol. Kita empat puluh tahun masih 780 kilometer. Dan bahkan, ini yang paling ekstrem, Tiongkok/China telah membangun 280.000 kilometer jalan  tol.

Apa yang saya lihat dari peristiwa ini? Kita sering memiliki ide dan gagasan, kemudian kita juga sering memulai yang pertama, seperti juga Otorita Batam, termasuk kita yang pertama saat itu, tapi tindak lanjut dari itu kita selalu terseok-seok. Saya lihat di lapangan, apa ini penyebabnya? Ternyata kenapa kita lamban dalam pembangunan, utamanya jalan, bukan hanya jalan tol, jalan, yang paling banyak menyebabkan terhambat adalah pembebasan lahan.

Saya berikan satu contoh saja, Balikpapan-Samarinda lebih dari sembilan tahun berhenti. Penyebabnya apa? Setelah saya masuk ke dalam, saya melihat di lapangan, problemnya ada di pembebasan lahan. Di situ ada dua hal yang menyebabkan jalan itu berhenti dan tidak bisa diteruskan. Satu, saya ke lapangan ini, yaitu jalan tersebut lewat hutan konservasi. Saat itu saya telepon ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, “apakah seperti ini tidak bisa diatasi?” “Oh bisa Pak, ada payung hukumnya, dimungkinkan.” “Ya sudah, saya beri waktu dua minggu untuk diselesaikan.” Ternyata juga selesai, bisa diselesaikan dengan payung hukum yang ada. Yang kedua, enggak bisa, berhenti lagi karena lahannya lahan kodam. Enggak ada yang berani lewat jalan kodam, enggak ada yang berani. Kontraktornya juga menemui pangdamnya, mungkin, mungkin juga enggak berani. Ini problem yang  kedua. Saya telepon lagi Panglima TNI, “Panglima ini ada masalah, saya beri waktu dua minggu untuk menyelesaikan.” Enggak ada seminggu juga sudah rampung.

Hal-hal seperti ini yang menyebabkan keterlambatan kita dalam proses-proses pembangunan, tidak hanya jalan tol, juga pelabuhan, juga airport, dan pembangunan-pembangunan yang lainnya. Hal-hal kecil tetapi menyebabkan sebuah pembangunan itu berhenti.

Kenapa infrastruktur ini kita prioritaskan? Kalau kita melihat stok infrastruktur kita memang masih sangat rendah sekali, kalah jauh dengan negara-negara tetangga. Yang kedua juga biaya transportasi, biaya logistik kita dibanding Singapura sama Malaysia saja yang dekat, dua setengah kali lipat. Artinya apa? Daya saing kita rendah. Daya saing negara kita menjadi rendah.

Saya mungkin bisa menyampaikan sebuah gambar mengenai jalan yang ada di Papua. Ini jalan dari Merauke menuju ke Boven Digoel. Ini jalan utama. Coba yang jalan yang rusak dari Merauke ke Boven Digoel. Ini proses-proses pembangunan yang ada di Papua. Coba jalan yang rusak yang dari Merauke ke Boven Digoel. Ini pembangunan di Papua, pembangunan jalan itu untuk mengangkut stone, mengangkut buldoser semuanya memakai heli. Betapa sangat beratnya pembangunan di sana. Nah ini, ini salah satu contoh kenapa infrastruktur itu penting. Ini jalan utama dari Merauke menuju Boven Digoel sepanjang kurang lebih 140 kilometer. Ditempuh dalam waktu bisa dua hari, bisa tiga hari, bisa empat hari. Ini kalau di Jakarta Jalan Sudirman-Thamrin. Bahkan harus menanak nasi di dalam perjalanan karena memang memakan waktu 2-3 hari.

Bagaimana kita memiliki daya saing kalau infrastruktur kita masih seperti ini? Inilah kenapa dibangun yang namanya Trans Papua. Ini adalah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya di Jawa saja yang memerlukan jalan dan infrastruktur, tidak hanya di Sumatra saja yang memerlukan jalan dan infrastruktur, tetapi Papua juga memerlukan ini. Sekali lagi, Papua juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang yang telah terbangun, meskipun ada yang sudah mulus meskipun juga masih ada yang belum diaspal tetapi paling tidak, tidak seperti yang ada di gambar awal seperti tadi yang saya sampaikan.

Yang kedua Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ini mumpung juga bertemu dengan keluarga besar Muhammadiyah, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan isu-isu, yang empat tahun ini saya diam dan tidak pernah menjawab apa-apa. Tapi pada kesempatan yang baik ini, mumpung pas Tanwir Muhammadiyah saya mau jawab. Baik mengenai isu PKI, mengenai isu antek asing, mengenai isu antek aseng, mengenai kriminalisasi ulama, dan yang lain-lainnya.

Mungkin saya mulai dulu dengan antek asing. Ini sudah sejak empat tahun yang lalu banyak di bawah disampaikan mengenai ini, Presiden Jokowi itu antek asing. Ini saya menjawab, bukan marah ya, mohon maaf, nanti jangan di… Saya menjawab. Presiden Jokowi itu antek asing. Saya pikir antek asing yang mana. Padahal kalau kita tahu di 2015 yang namanya Blok Mahakam yang dikelola oleh Total dan Inpex dari Jepang dan Perancis sudah lebih dari 50 tahun, saya enggak pernah bicara ke mana-mana, sudah kita ambil dan sudah saya serahkan 100 persen kepada Pertamina yang namanya Blok Mahakam. Nih, saya enggak pernah bicara.

2018, juga perlu saya sampaikan, yang namanya Blok Chevron, Blok Rokan yang dikelola oleh Chevron dari Amerika lebih dari 90 tahun. Blok Rokan ini dikelola oleh Chevron dari Amerika lebih dari 90 tahun. 2018 kemarin sudah dimenangkan 100 persen juga oleh Pertamina. Kita juga enggak bicara besar-besar mengenai itu.

Akhir 2018, di bulan Desember, yang namanya Freeport sudah mayoritas kita ambil 51,2 persen sahamnya. Sehingga saham pengendali, saham utama itu ada di negara kita Republik Indonesia yang diwakili oleh PT Inalum. Sudah 51,2 persen, yang sebelumnya dikelola oleh yang namanya Freeport-McMoRan 40 tahun dan kita diam, tidak ada yang namanya isu antek asing-antek asing. Tapi dalam empat setengah tahun ini, isu yang berkembang justru antek asing, Presiden Jokowi itu antek asing, antek asing, antek asing.

Saya sampaikan, apakah mudah mengambil alih seperti ini?  Saya harus sampaikan apa adanya, sangat tidak mudah. Kalau mudah, kalau gampang, sudah sejak dulu diambil alih tiga-tiganya oleh negara kita Indonesia. Mengambil Freeport apa tidak ada intrik politik baik nasional maupun internasional? Saya jawab, ada, ada. Kalau mudah, kalau gampang, sekali lagi, negosiasi enggak sampai empat tahun, mungkin sebulan dua bulan sudah rampung. Sampai empat tahun negosiasi kita karena tarik-menarik yang amat kuat, karena ini merupakan tambang. Chevron itu minyaknya merupakan terbesar di Indonesia dan Freeport juga  tambang tembaga dan emas termasuk yang terbesar di dunia. Dan untungnya saya lihat, misalnya di Blok Rokan, deposit minyaknya masih gede. Freeport, saya lihat tembaga dan emasnya juga masih banyak. Jadi kita ambil alih, insyaallah enggak ada ruginya.

Yang kedua mengenai isu PKI. Meskipun sebetulnya saya tidak ingin menjawab ini tetapi ini diberi kesempatan saya jawab. Mumpung forumnya bagus ini. Saya dilahirkan tahun ‘61. PKI itu dibubarkan tahun ‘65/tahun ’66, berarti umur saya masih empat tahun, umur saya masih empat tahun. Ya kalau ada yang menuduh Presiden Jokowi itu PKI, berarti dulu ada PKI balita. Nanti larinya ke yang lain, orang tuanya, kakek neneknya. Sekarang sangat gampang sekali, mudah sekali zaman keterbukaan seperti ini, dicek saja. Masjid di dekat orang tua saya, cek. Masjid di dekat kakek nenek saya, cek. Gampang sekali. Di Solo. Atau utusan Pak Rektor UMS untuk mengecek. Sangat mudah sekali sekarang ini. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi hal-hal seperti itu.

Tapi yang di medsos Bapak-Ibu sekalian bisa lihat, di media sosial, begitu banyak gambar-gambar hoaks yang lalu-lalang yang itu juga banyak yang mempercayainya. Gambar ini, ini tidak hanya satu gambar, ini adalah DN Aidit, pidato tahun 1955, saat pemilu. Ini saya cek, ini pidato tahun berapa ini DN Aidit, tahun 1955. Saya belum lahir, saya belum lahir kok saya ada di dekat dia? Gambar-gambar seperti ini ribuan banyaknya. Waktu saya diberi tahu oleh anak saya, saya lihat di HP saya, kok ya mirip saya. Gambar-gambar seperti inilah yang sekarang ini banyak meresahkan, banyak menyebabkan kita tidak cerah. Dan isu-isu seperti ini terus digoreng menjelang bulan politik dua bulan lagi.

Yang ketiga, yang berkaitan dengan isu kriminalisasi ulama. Ini juga perlu saya sampaikan, negara kita ini negara hukum, semuanya sama di hadapan hukum. Kalau ada gubernur, kalau ada menteri, kalau ada bupati, kalau ada ketua atau anggota dewan, kalau ada insinyur, kalau ada dokter bermasalah dengan hukum, ya pasti aparat hukum akan menindaklanjuti. Siapapun. Yang namanya kriminalisasi kalau orang tidak punya masalah, orang tidak bermasalah kemudian di sel. Itu kriminalisasi. Silakan datang ke saya, akan saya urus kalau ada yang seperti itu. Tapi kalau mempunyai masalah hukum dan harus berhadapan dengan aparat hukum ya itu karena ada sesuatu kesalahan yang memang harus dijalani.

Yang terakhir, ini masalah, kembali lagi ke masalah infrastruktur. Banyak yang menyampaikan bahwa  kita ini terlalu banyak membangun infrastruktur yang besar-besar. Iya memang yang gede-gede tapi sebetulnya yang kecil-kecil, Bapak-ibu sekalian, lebih banyak, lewat Dana Desa. Coba kita lihat di 2015, kita gelontorkan Dana Desa itu sebesar Rp20 triliun, 2016 Rp47 triliun, 2017 Rp60 triliun, 2018 Rp60 triliun, dan tahun ini Rp70 triliun. Sampai akhir tahun 2018 kemarin telah Rp187 triliun kita gelontorkan ke desa-desa. Sampai akhir tahun ini, insyaallah nanti Rp257 triliun kita gelontorkan ke desa-desa.

Apa yang ingin saya sampaikan? Dari Dana Desa yang telah kita berikan ke desa-desa, telah terbangun infrastruktur-infrastruktur dasar bagi rakyat yang ada di desa. Jalan, jalan kecil-kecil yang ada di desa telah terbangun 191.000 kilometer jalan-jalan yang ada di desa. Irigasi, 58.000 unit irigasi telah dibangun dari Dana Desa. Pasar desa, 8.900 pasar desa telah terbangun dari Dana Desa. Air bersih, sanitasi, banyak sekali yang lain-lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Artinya, infrastruktur tidak hanya urusan jalan tol, tidak hanya urusan airport, tidak hanya urusan pelabuhan, tetapi juga jalan-jalan yang ada di desa-desa. Itu juga terlihat sekarang ini perubahannya, terlihat sekarang ini pembangunannya karena memang telah kita gelontorkan Rp187 triliun sampai akhir 2018 kemarin.

Yang terakhir, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa bangsa ini adalah bangsa besar. Kita sekarang telah memiliki penduduk 260 juta. Kita dianugerahi oleh Allah SWT perbedaan-perbedaan suku, agama, adat, tradisi, dan bahasa daerah, berbeda-beda semuanya. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk memelihara, menjaga, merawat persatuan kita, merawat kerukunan kita, merawat persaudaraan kita, merawat ukhuwah kita, merawat ukhuwah islamiah kita, merawat ukhuwah wathaniyah kita karena itu adalah aset terbesar yang dimiliki oleh bangsa ini.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Sidang Tanwir Muhammadiyah Tahun 2019 pagi hari ini saya nyatakan resmi dibuka.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Sambutan Terbaru