Pemerintah Akan Fokus Strategi Kurangi Risiko Kontraksi Ekonomi Kuartal 3 dan 4
Menko Perekonomian serta Menko Kemaritiman dan Investasi saat Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Jumat (4/9), di Kantor Kemenko Perekonomian, Provinsi DKI Jakarta. (Foto: Kemenko Perekonomian).
Pemerintah akan fokus pada strategi untuk mengurangi risiko kontraksi ekonomi di Q3 dan Q4 2020, terutama dengan melakukan optimalisasi atas potensi anggaran yang kemungkinan tidak terserap dengan melakukan re-alokasi ke program-program yang dapat terlaksana dan selesai tahun ini untuk pemulihan ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, usai Rapat Pleno, Jumat (4/9), di Kantor Kemenko Perekonomian, Provinsi DKI Jakarta.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa asil monitoring dan evaluasi program-program PEN berjalan cukup bagus. Dua program yang paling akhir diluncurkan, menurut Airlangga, yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diluncurkan 24 Agustus 2020 dan Bantuan Subsidi Gaji/Upah yang diluncurkan 27 Agustus 2020 berjalan sangat baik.
“Program BPUM per hari ini telah disalurkan sebesar Rp13,4 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 5,59 juta Pelaku Usaha Mikro. Kalau dilihat per Provinsi, yang paling banyak adalah di Jawa Barat sebesar 1,14 juta pelaku usaha mikro,” lanjut Menko Airlangga.
Menurut Airlangga, untuk program Bantuan Subsidi Gaji/ Upah, pada Batch 1 sudah terealisasi untuk 2,5 juta dan Batch 2 sebanyak 3 juta penerima, dari total penerima yang ditargetkan sebanyak 15,7 juta penerima.
Berdasarkan hasil monitoring atas penyerapan dan realisasi anggaran program PEN, Ia menyebutkan bahwa selama 2 bulan ini (Juli 2020 dan Agustus 2020) dan sejak dilakukannya monitoring oleh Komite PC-PEN, perkembangannya sangat signifikan.
Realisasi pada Semester I (s.d. 30 Juni 2020), lanjut Menko Perekonomian, sebesar Rp124,62 triliun, namun selama bulan Juli 2020 terjadi realisasi sebesar Rp23,05 triliun sehingga posisi 31 Juli 2020 sebesar Rp147,67 triliun.
Sedangkan selama bulan Agustus 2020 (setelah ada Komite PC-PEN), Airlangga menambahkan bahwa realisasi bulanan sebesar Rp63,93 triliun sehingga per 31 Agustus 2020, total realisasi sudah mencapai Rp211,60 triliun, sehingga terjadi kenaikan realisasi sebesar 30,9% (monthly growth).
“Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komite PC-PEN sangat efektif sehingga realisasi program dan anggaran menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan, terutama selama bulan Agustus 2020 ini yang dalam sebulan bisa mendorong realisasi sebesar Rp63,93 triliun. Kalau melihat tren kemajuan program dan realisasi anggaran di bulan Agustus 2020 ini, kita cukup optimistis untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 2020 masih bisa positif,” terang Menko Airlangga lebih lanjut.
Pada kesempatan itu, Menko Perekonomian juga menyebutkan bahwa hasil monitoring juga mengidentifikasi adanya potensi dana/anggaran yang tidak terserap secara penuh s.d. akhir tahun, baik di anggaran Pemerintah Daerah (APBD), anggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L), maupun anggaran Program PEN.
“Untuk dana/anggaran PEN yang masih bisa digunakan dan dialokasikan lagi sebesar Rp12,92 triliun yang berasal dari alokasi program PEN untuk kelompok Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Sektoral/Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Untuk mendorong percepatan realisasi Program dan Anggaran, baik di K/L, Program PEN, maupun yang ada di Daerah (Pemda), tambah Airlangga, diusulkan beberapa inisiatif program, baik yang sifatnya program baru maupun yang optimalisasi program existing yang sudah ada di pipeline. Beberapa usulan inisiatif program antara lain terkait dengan Penanganan Kesehatan, yaitu pengembangan/upgrade Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, RSUD) dan pemberian DID (Dana Insentif Daerah) untuk daerah yang berhasil dalam penanganan Covid-19 (menjadi Zona Kuning/Hijau), serta peningkatan PCR untuk memenuhi target WHO (orang per hari).
Selain itu, Airlangga menambahkan juga usulan untuk penambahan nilai beberapa program Perlindungan Sosial dan perluasan penerima manfaat program tersebut.
“Diusulkan juga untuk mendorong percepatan program Padat Karya, terutama yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” ungkapnya.
Untuk lebih mendorong kontribusi PDB di daerah, Airlangga sebutkan bahwa dikembangkan program berbasis spasial, dengan menyiapkan beberapa program pengembangan sektor unggulan di 10 Provinsi yang mempunyai kontribusi PDB terbesar.
“Melalui berbagai upaya cepat dan langkah taktis yang dilakukan Komite, dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menangani pandemi Covid-19, diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, dan penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan,” tutup Menko Airlangga pada acara Rapat Pleno Komite PC-PEN. (Humas Kemenko Perekonomian/EN)
