Pemerintah Akan Libatkan Swasta Untuk Selesaikan Masalah Sampah
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya
Meskipun masih ada masalah di sisi regulasi yang cukup complicated, pemerintah bertekad akan menyelesaikan masalah sampah secara tuntas, agar betul-betul habis, betul-betul habis memberikan lingkungan yang baik bagi masyarakat artinya betul-betul bersih, Pemda betul-betul berhasil memberesinya.
Untuk itu, pemerintah mempertimbangkan keterlibatan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah daerah maupun swasta. Tentu saja diantara pengelolaan itu bisa saja swasta mendapatkan sesuatu atau kita mendapat sumber daya ekonomi disitu, kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya seusai rapat terbatas membahas masalah sampah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/5).
Menurut Siti, untuk mengurai kompleksitas itu, pembahasan masalah sampah akan dilanjutkan secara detail di tingkat Menko Ekuin, agar terlihat dan harus terurai bisnis prosesnya.
Ia menyebutkan, bisnis proses dimulai dari rumah tangga, dari sumber timbunan sampah, kemudian dipilah, diangkut, diolah, sampai di ujungnya apakah di ujungnya di tempat pembuangan, apakah ujungnya di mesin atau apa.
Ini diurai dulu satu persatu terus dimana masyarakat terlibat, dimana dunia usaha tertarik untuk masuk, dan dimana Pemerintah Daerah betul-betul harus berperan, terang Siti.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, yang paling penting adalah bahwa apa yang terjadi sekarang masyarakat, pemulung, bank sampah, dan sebagainya, itu tetap dalam kaitan dengan business process tersebut.
Karena itu, lanjut Siti, kita berarti harus mendorong juga kultur. Kultur itu berarti dalam arti, sampah ini kalau misalnya nggak ada yang ngapa-ngapain, nggak ada yang ngurus artinya biar saja, tergeletak saja seperti itu.
Dalam Undang-Undang kan sudah ada kewajiban juga untuk kita sama-sama menjaga dan itupun harus difasilitasi oleh pemerintah, misalnya diberi fasilitas apa untuk bersihin selokan, misalnya Pak Bupati bikin acara Krida satu per minggu. Hal-hal seperti itu tadi dibicarakan, papar Siti.
Gambarannya seperti apa kalau misalnya swasta masuk ke dalam business process itu?
Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, potensinya banyak. Dari sampah-sampah yang diangkut dari bank sampah, diangkut Ibu-ibu, disetor di bank sampah, kemudian dia dapat buku rekening BRI, terus dia dapat bayar listrik misalnya, itu sampah-sampahnya setelah dipilah bisa jadi biji plastik untuk ekspor misalnya.
Kemudian sampahnya sendiri, menurut Siti, kalau dikasih mesin untuk pengolahnya, bisa diambil gas metan-nya untuk gas. Sampahnya sendiri bisa dijual ke pabrik semen atau dipakai oleh pabrik untuk menjadi bahan bakar, sampahnya sendiri bisa langsung diproses menjadi listrik, tambah Siti.
Sudah ada belum praktek seperti itu? Tadi yang Presiden bilang, belum ada yang berhasil secara terpadu, intergratif. Kalau parsial, saya kira banyak yang bagus-bagus kayak Martapura, Malang, Kendari, Balikpapan, itu contoh-contoh tapi sangat parsial, kata Siti.
Karena itu, lanjut Siti, kita belum bisa bilang bahwa dia berhasil menyelesaikan seluruh persoalan sampahnya. Yang diminta Bapak Presiden adalah bahwa berhasil dalam arti keseluruhan jadi nggak ada sampah lagi, pungkas Siti. (Humas Setkab/ES)
