Pemerintah Alihkan Dana Alokasi Khusus Rp 2 Triliun Untuk Hadapi Kekeringan

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 31 Juli 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 26.230 Kali
Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo didampingi Menteri LHK nKepala BMKG menyampaikan keterangan pers, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat 931/7)

Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo didampingi Menteri LHK nKepala BMKG menyampaikan keterangan pers, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat 931/7)

Pemerintah memandang serius ancaman kekeringan sebagai dampak El Nino yang akan menguat  dari Agustus, September, Oktober, hingga November mendatang. Untuk itu, pemerintah akan mengalihkan anggaran alokasi khusus APBN sebesar Rp 2 triliun, yang akan digunakan untuk pembuatan embung-embung di daerah. Juga disediakan 20 ribu pompa air dan persediaan  sumur dangkal.

“Jadi, El Nino dilaporkan ada kemarau panjang, gagal panen, kebakaran hutan dan lahan,kelangkaan air namun di beberapa  tempat justru ikan melimpah. Dilaporkan oleh Menteri Pertanian akan ada sekitar 222 hektar pengelolaan sawah yang 8.1 juta di antaranya terdampak,” kata Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo dalam jumpa pers seusai rapat terbatas yang membahas masalah kemarau panjang, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (31/7) sore.

Menko Kemaritiman yang didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Andi Ekasatya mengemukakan, sampai 30 Juli 2015,  dari 16 waduk utama di tanah air, sebanyak 8 waduk masih dalam kondisi normal , dan 5 waduk mengalami defisit air.

“Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, masalah yang di waduk cukup besar, tidak masalah di waduk, tapi masalah kurangnya debit air,” kata Indroyono.

Adapun mengenai cadangan pangan, menurut Indroyono, saat ini Bulog membuat kajian dengan sasaran bahwa pada bulan Oktober ini diharapkan posisi cadangan bisa mencapai 2.5 jt ton. “Ini akan terus dipantau,” ujarnya.

Menurut Menko Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  akan mengadakan kegiatan pembuangan air dari udara. Untuk itu, pemerintah mengundang partisipasi internasional untuk mengadakan upaya penindakan kebakaran hutan, dan juga upaya -upaya penindakan para pembakar hutan dan lahan.
Sementara  Kementerian PUPR  memberikan jaminan bahwa waduk-waduk yang besar kondisinya masih normal, dan siap mengerahkan 71ribu unit pompa air tanah untuk wilayah-wilayah yang membutuhkan penyediaan air bersih.

Sekiranya  diperlukan  bantuan, lanjut Menko Kemaritiman, TNI akan mengupayakan upaya-upaya pemadaman kebakaran hutan, dengan pesawat herkules , helikopter, dan juga pembuatan sistem kimia retardan untuk disasarkan kepada wilayah-wilayah yang mengalami kebakaran lahan dan hutan.

Subsitusi Air

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, terkait perkiraan El Ninodi kebakaran hutan dan lahan, mungkin kita terpaksa mencari jalan untuk  substitusi air.

Siti menyebutkan, pada beberapa daerah untuk pemadaman api, air mengalami kesulitan. “Tadi kami sudah melapor Bapak Presiden,  minta pengarahan  untuk uji coba dengan kimia. Jadi absorgen oksigen,  Kalau bahan kimianya  dijatuhkan maka apinya mati. Karena dia menyerap oksigen, berarti apinya ngga ada lagi,” ujarnya.

Penggunaan bahan kimia itu, menurut Siti, bisa dilakukan dengan dukungan TNI melalui pemda. Namun diakuinya, jika hal ini memang harus diuji coba dulu.

“Kita punya waktu, karena perkiraan El Nino ini akan sampai bulan Oktober, November,” jelas Siti.

Alternatif  kedua, lanjut Menteri LHK, kita akan menggunakan media jel atau Jelly Pack, yang  akan diuji coba dulu  di Taman Nasional Bromo, Tengger,  sekitar Malang, Pasuruan.

“Jadi kita harus coba juga,” jelas Siti.

Menurut Menteri LHK, yang paling efektif adalah menggunakan water bombing. Ditimpa pakai air. Tapi sekarang, lanjut Menteri, kita ingin intensifkan bukan hanya dijatuhkan airnya tapi juga ada energinya. “Jadi pakai air track. Ditekan. Jadi apinya betul-berul mati,” terangnya.

 (Did/GUN/ES)

 

Berita Terbaru