Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Hingga Akhir Tahun 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna terakhir yang berlangsung di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Jumat (13/09/2024). (Foto Humas Setkab/Ibrahim)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa pencapaian dan rencana strategis pemerintah dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia, usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024). Dalam keterangan persnya, Airlangga mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia masih stabil dengan pertumbuhan mencapai 5 persen dan inflasi turun hingga 2,5 persen.

“Pertumbuhan ekonomi relatif aman di 5 persen, kemudian inflasi 2,5 persen. Kemudian tadi juga saya sampaikan bahwa inflasi inti tetap tinggi, penurunan daripada inflasi itu adalah di volatile food [komoditi pangan],” jelas Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Perekonomian menyampaikan bahwa pemerintah akan mendorong belanja kementerian dan lembaga untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5 persen hingga akhir tahun 2024. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan yang menyasar kelas menengah, seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPn DTP) untuk sektor properti dan otomotif. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat di kuartal keempat tahun ini.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menyinggung rencana revisi kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Revisi ini akan memperluas cakupan penerima manfaat, termasuk tenaga kerja kontrak (PKWT) dengan meningkatkan bantuan pelatihan kerja dari Rp1 juta menjadi Rp2,4 juta, setara dengan program Kartu Prakerja. Selain itu, pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan manfaat sebesar 45 persen gaji, tanpa penurunan persentase pada bulan-bulan berikutnya.

“Jadi, dengan perbaikan-perbaikan dan kita minta juga mereka yang PKWT bisa mengambil jaminan kehilangan pekerjaan. Sehingga, diperluas lagi kriterianya dan ini akan disiapkan dalam PP dan Per Menteri Ketenagakerjaan (permenaker),” ungkap Airlangga.

Mengenai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Airlangga menekankan bahwa kepercayaan terhadap hukum dan transparansi menjadi kunci utama kesuksesan kawasan tersebut. Negara-negara Asia Tenggara seperti Cina dan Vietnam berhasil memanfaatkan KEK sebagai penggerak ekonomi, dan Indonesia kini berupaya mengakselerasi pengembangan kawasan serupa. 

“Ada satu yang menjadi kunci adalah trust/kepercayaan dari segi hukum dan transparansi, karena itu yang dijual negara lain, kepastian hukum, trust, dan transparansi. Jadi, itu yang diminta supaya regulasi yang kita sudah luncurkan itu untuk tidak dibuat diskresi-diskresi lain,” ujarnya.

Saat menanggapi pertanyaan wartawan tentang serapan anggaran, Airlangga berharap belanja pemerintah dapat mencapai target 95 persen hingga akhir tahun. 

“Kita genjot itu adalah belanja pemerintah, dan kalau sampai akhir tahun kan biasanya sekitar 95 persen,” tutupnya. (KS/DNS)