Pemerintah Fokus Atasi Kesenjangan di Nusa Tenggara Timur

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 27 Juli 2015
Kategori: Nusantara
Dibaca: 17.874 Kali
Presiden Joko Widodo saat mengunjungi proyek pembangunan Bendungan Raknamo, di Kupang, NTT, Sabtu (25/4)

Presiden Joko Widodo saat mengunjungi proyek pembangunan Bendungan Raknamo, di Kupang, NTT, Sabtu (25/4)

Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian khusus dalam percepatan pembangunan daerah pinggiran. Untuk memastikan pengembangan ekonomi wilayah ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kupang (25/7) untuk melihat kemajuan bendungan Raknamo, di Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking bendungan tersebut pada 20 Desember 2014. “Ini merupakan bagian kontrol Presiden terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur setelah dilakukan groundbreaking,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono dalam siaran persnya Biro Komunikasi Kementerian PUPR, Minggu (26/7).

Menteri Basuki menjelaskan kemajuan pembangunan bendungan Raknamo telah mencapai 82,81 persen dari pagu anggaran TA 2015. Bendungan dibangun dengan pola multiyears selama tiga tahun dengan biaya Rp 710, 6 milliar. Hingga Juli 2015 ini, realisasi keuangan telah mencapai Rp 111,9 milliar dari alokasi Rp 135,2 milliar di tahun 2015 ini.

Ia menyebutkan, bendungan ini dibangun seluas 147 hektare dengan daya tampung mencapai 14,09 juta meter kubik, dan melayani lahan pertanian seluas 1.250 hektare maupun sebagai sumber pembangkit listrik tenaga mikro 216, 676 kw atau 0,216 MW.

Dalam konteks yang lebih luas, Kepala Biro Komunikasi Kementerian PUPR Velix Wanggai menjelaskan, langkah-langkah Kementerian PUPR mengikuti desain pengembangan wilayah NTT yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)Tahun 2015-2019.

Dalam 5 tahun ke depan, kata Velix, Pemerintah dorong pengembangan kawasan ekonomi strategis NTT, pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, pengentasan beberapa Kabupaten tertinggal di NTT dan kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste, dan penataan ruang yang sesuai potensi ekonomi lokal.

Sesuai desain itu, lanjut Velix Wanggai, Kementerian PUPR mempercepat jaringan prasarana dan sarana yang terpadu untuk mewujudkan poros Indonesia bagian Tenggara yang mengkaitkan jaringan antarpulau dan anwarwilayah di NTT.  Demikian pula, dikembangkan jaringan irigasi dan embung untuk membantu jaringan irigasi seperti bendungan Raknamo.

Velix Wanggai mengurai, untuk fokus pada pemerataan antar wilayah di NTT, Presiden Joko Widodo menjadikan Kupang sebagai Pusat Kegiatan Nasional dengan sektor perdagangan dan jasa sebagai andalannya. Sedangkan, Labuan Bajo dan sekitarnya sebagai kawasan pariwisata dan kawasan Ende dan sekitarnya dijadikan kawasan agropolitan, kawasan transmigrasi dan kawasan pariwisata Ende-Kalimutu.

Sedangkan kawasan perbatasan, Kementerian PUPR fokus bangun kawasan Atambua, kawasan Kefamenanu, kawasan Kalabahi dan kecamatan-kecamatan lokasi prioritas di sepanjang perbatasan. Salah satu regulasi yang menjadi pekerjaan rumah dari Kementerian PUPR yakni penanganan jalan-jalan non status di perbatasan dan akses jalan yang melewati hutan lindung.

Sesuai dengan skenario RPJMN 2015-2019, Presiden Joko Widodo berharap agar proyek-proyek ke-PUPR-an dapat berkontribusi untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi NTT dari sasaran 18.4 persen di tahun 2015 menjadi 12.9 persen di akhir tahun 2019, tutup Velix Wanggai. (Biro Komunikasi Publik PUPR/ES)

Nusantara Terbaru