Pemerintah Ingin Pastikan Kebutuhan Vaksin Covid-19 bagi Rakyat Indonesia
Menteri BUMN saat memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) secara virtual, Senin (14/9). (Foto: Humas/Ibrahim).
Pemerintah ingin memastikan bahwa kebutuhan vaksin Covid-19 untuk rakyat Indonesia yang terdiri dari bantuan vaksin dari Pemerintah dan program vaksin mandiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) secara virtual, Senin (14/9).
“Ada yang merupakan bantuan vaksin dari pemerintah dan program vaksin mandiri, di mana individu-individu yang dianggap mampu harus membeli. Ini menjadi bagian yang diutamakan juga dalam periode berapa bulan ke depan untuk vaksinasi,” kata Menteri BUMN.
Lebih lanjut, Menteri BUMN juga menyampaikan telah melaporkan kepada Presiden bahwa selain terus melakukan pendekatan kepada AstraZeneca, CanSino, Pfizer, Pemerintah juga terus melakukan kerja sama dengan CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation) dan GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization).
Sementara itu, Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional/Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) menyampaikan bahwa Presiden juga meminta untuk dilakukan pendalaman terkait untuk tenaga honorer.
“Pemerintah akan melakukan kajian di mana tenaga honorer pun akan diberikan bantuan, karena sebagian kecil tenaga honorer ini ada yang sudah mendapatkan bantuan melalui data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Airlangga.
Dengan demikian, Airlangga menyampaikan bahwa program ini akan diarahkan untuk seluruh tenaga honorer, namun masih disiapkan detailnya.
“Presiden meminta agar untuk Kartu Prakerja dibahas dengan Kementerian Keuangan, dilihat potensi-potensi yang ada karena banyaknya tenaga kerja informal yang terdampak dan juga Kartu Prakerja sendiri per hari ini sudah 3,8 juta orang. Artinya, per September 5,6 juta yang direncanakan akan tercapai,” jelas Menko Perekonomian. (TGH/EN)
