Pemerintah Targetkan Vaksinasi COVID-19 Capai 300 Juta Dosis di Akhir Tahun 2021
Keterangan pers usai Ratas mengenai Evaluasi PPKM, Senin (08/11/2021), secara virtual. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Pemerintah terus mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi nasional untuk segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di penghujung tahun 2021, ditargetkan cakupan vaksinasi mencapai 300 juta dosis.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (08/11/2021).
“Dengan laju seperti ini, kita estimasi di akhir tahun akan bisa kita berikan 290-300 juta dosis. Untuk orangnya, dosis pertama bisa 168 juta, perkiraan kami 80 persen dari target, dan untuk lengkap dua dosis 124 juta orang atau 60 persen dari target populasinya kami,” ujar Menkes.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga Senin (08/11/2021) pukul 18.00 WIB, capaian vaksinasi dosis pertama nasional sebesar 125,47 juta dosis atau 60,24 persen dari target, dan untuk dosis kedua mencapai 79,34 juta dosis atau 38,10 persen.
“Kita menembus 200 juta itu di minggu lalu. Sudah 125 juta orang mendapat vaksinasi dosis pertama atau 60 persen dari target, dan 80 juta mendapatkan lengkap dosis kedua atau 38 persen dari target,” ujar Budi.
Waspadai Peningkatan Kasus di Lima Provinsi
Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terutama daerah yang menunjukkan indikasi peningkatan kasus. Menkes menyampaikan, terdapat sekitar 155 kabupaten/kota yang menunjukkan tren peningkatan kasus COVID-19.
“Ada beberapa kabupaten/kota di Jawa dan Bali dan juga ada yang di luar Jawa dan Bali, totalnya sekitar 155 yang sudah ada gejala kenaikan [kasus] walaupun masih sedikit dan masih terkontrol,” ujarnya.
Terdapat lima provinsi yang perlu diwaspadai peningkatan kasusnya, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.
“Kami, atas arahan Bapak Presiden diminta agar segera memperhatikan kabupaten/kota terutama di lima provinsi. Tadi (DKI) Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Kaltim, itu diminta oleh Bapak Presiden diperhatikan dan kalau ada kenaikan yang lebih cepat, itu harus segera ditangani,” kata Menkes.
Lebih lanjut Budi menyampaikan, pemerintah juga terus memastikan penerapan protokol kesehatan pada penyelenggaraan kegiatan berskala besar dan pendidikan tatap muka (PTM) terbatas.
“Persiapan untuk event-event internasional, terutama berkaitan dengan G20 di Bali juga sudah dipersiapkan. Juga kami mempersiapkan juga pendidikan tatap muka untuk memastikan bahwa jalannya kedua acara besar ini tidak mengganggu atau menimbulkan risiko untuk terjadinya peningkatan kasus,” ujarnya.
Dalam Ratas, ungkap Menkes, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk tetap berhati-hati dan waspada terutama terhadap penyebaran varian Delta AY.4.2 yang berkontribusi terhadap kenaikan kasus di beberapa negara di Eropa.
“Arahan Bapak Presiden, khususnya kota-kota yang akan menjadi host-nya G20 itu harus dijaga dengan benar-benar, harus diperhatikan dengan sangat hati-hati,” ujarnya.
Budi menyampaikan, untuk mengantisipasi masuknya varian yang sudah terdeteksi di Malaysia ini pihaknya terus mengintensifkan pelaksanaan genome sequencing. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan protokol kesehatan di pintu-pintu masuk kedatangan internasional.
“Kita melakukan genome sequencing antara 1.500-1.800 tes per bulan. Kita tetap jaga, perbatasan-perbatasan kita dijaga. Apalagi ini sudah (terdeteksi di) Malaysia, banyak orang Indonesia pulang pergi dari Malaysia, baik darat, laut, dan udara. Ini nanti akan kita tingkatkan penjagaannya, agar kita bisa menahan potensi masuknya varian baru ini ke Indonesia,” tandasnya. (FID/UN)
