Pemerintah Terus Dukung Konsumsi Rumah Tangga dan UMKM Hadapi Pandemi Covid-19
Program Subsidi Bunga Kredit bagi UMi dan UMKM. (Sumber: Kemenkeu)
Pemerintah terus memberikan dukungan fiskal untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai langkah penanganan dan antisipasi dampak pandemi Covid-19.
Dukungan bagi rumah tangga dialokasikan sekitar Rp65 triliun untuk 103 juta individu dalam bentuk kartu sembako, kartu prakerja, diskon tarif listrik dan program lainnya. Sedangkan dukungan bagi UMKM dialokasikan sekitar Rp34,15 triliun untuk sekitar 60,66 juta rekening guna relaksasi pembayaran angsuran dan subsidi bunga kredit melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ultra Mikro (UMi), Mekaar, perbankan, Pegadaian dan lain sebagainya.
“Saat ini kita sedang melakukan finalisasi untuk pelaksanaan program pemulihan ekonomi yaitu bagaimana pemerintah bisa mendukung pelaku usaha yang terdampak Covid namun tetap dilakukan dengan syarat tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, adil, tidak menimbulkan moral hazard dan adanya pembagian biaya dan risiko antar stakeholder,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers virtual tentang Perkembangan Implementasi Kebijakan dalam Mengatasi Pandemi Covid-19, Jumat, (8/5) di Jakarta.
Menkeu mengungkapkan bahwa untuk bantuan sosial (bansos) saat ini sudah hampir 55% dari penduduk Indonesia ter-cover. Ini belum termasuk bansos yang dikeluarkan oleh daerah.
Program Keluarga Harapan (PKH) meng-cover sekitar 10 juta hampir 16% dari penduduk yang jika ditambah dengan Kartu Sembako meng-cover 20 juta. Hampir sekitar 36% dari penduduk Indonesia ter-cover dengan bansos Sembako. Sementara untuk subsidi listrik mencakup sekitar 24 juta pelanggan 450 VA dan 7,2 juta untuk 900 VA.
“Untuk 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam bansos tunai DKI itu diberikan seharusnya di luar yang sudah mendapatkan Kartu Sembako. Jadi, dalam hal ini dengan adanya tambahan 9 juta yang non Jabodetabek plus yang Jabodetabek itu kita sudah mencakup lebih dari mendekati 55-59% dari penduduk Indonesia mendapatkan bansos entah dalam bentuk sembako ataukah Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun yang ada di dalam kartu sembako di Jabodetabek,” ungkap Menkeu.
Menkeu menambahkan bahwa di luar angka tersebut masih terdapat 9 juta kelompok penerima yang anggarannya berasal dari desa, sehingga estimasi untuk bantuan sosial sudah bisa mencakup lebih dari hampir 60% dari penduduk Indonesia.
Tambahan Kartu Prakerja untuk sekitar 5,6 juta KPM juga sudah mencakup masyarakat kelompok menengah untuk menggambarkan seluruh perluasan bansos.
Pembiayaan 2020 Ditopang SBN
Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Tahun Anggaran (TA) 2020, salah satu opsi yang bisa dilakukan Pemerintah adalah pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Saat ini sisa penerbitan SBN yang perlu dilakukan sebesar Rp697,3 triliun. Lelang akan dilakukan dalam pasar domestik, SBN ritel, private placement, dan SBN valas.
“Semua masih terbuka dan kita akan melihat secara oportunistik kesempatan yang ada di pasar,” kata Menkeu.
Ia melanjutkan, periode Mei-Desember 2020, rata-rata lelang perminggu untuk memenuhi defisit 5,07% dari PDB, maka akan berkisar Rp35-45 triliun. SUN akan berkisar antara Rp24-30 triliun dan SBSN berkisar antara Rp11-15 triliun. Kemudian BI yang sudah ada MoU dengan Kemenkeu akan dapat membeli di pasar perdana.
Rata-rata lelang tahun 2020 hampir dua kali lipat rata-rata lelang kuartal 2 hingga kuartal 4 (Q2-Q4) tahun 2019 dimana SUN Rp21,9 atau 22 triliun dan SBSN 7,8 triliun. Inilah mengapa, peran BI sebagai stand by buyer atau backstop diperlukan untuk dapat mencapai sasaran tersebut bila pasar tidak lagi mampu menyerap. (Kemenkeu/EN)
