Pemerintah Terus Tingkatkan Serapan Anggaran PEN Untuk Gerakkan Ekonomi
Ketua Satgas PEN, Budi Sadikin, saat konferensi pers di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta. (Foto: BPMI)
Pemerintah terus meningkatkan penyerapan anggaran program-program Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya perlindungan dan bantuan bagi masyarakat, untuk menggerakan ekonomi Indonesia.
Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin saat jumpa pers di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (28/8), menjelaskan ada 3 prioritas Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Ia menyebutkan di antaranya Indonesia Sehat yang menjadi fokus Satuan Tugas Penanganan Covid-19, sementara Indonesia Bekerja dan Indonesia Tumbuh menjadi fokus Satgas PEN.
Dari fokus Satgas PEN itu, ada 4 yang menjadi prioritas utamanya. Pertama, perlindungan sosial, yang kedua Usaha Kecil dan Mikro Menengah (UMKM), ketiga program-program kementerian lembaga dan Pemda, serta keempat program-program yang membantu pembiayaan korporasi di masa pandemi.
“Pencairan program-program pemulihan ekonomi nasional cukup besar. Dari perlindungan sosial ada Rp9,9 triliun tambahan, paling besar di bantuan sosial tunai non-jabodetabek dan juga di kartu prakerja yang sudah berjalan kembali,” jelasnya.
Dari perlindungan sosial saja, menurut Budi, rincian yang tersalurkan program-program utamanya yakni Program Keluarga Harapan (PKH) hingga saat ini telah membantu 10 juta keluarga, dengan penyerapan 71% atau Rp26,6 triliun rupiah dari pagu anggaran Rp37,4 triliun, terjadi pertumbuhan 11% dibandingkan bulan Juli.
Sementara itu, Budi sampaikan Program Kartu Sembako telah membantu 20 juta keluarga, dengan penyerapan Rp26,3 triliun atau 60% dari anggaran Rp43,6 triliun, meningkat 13% dari bulan sebelumnya.
Di samping itu, Budi manambahkan Program Bansos Tunai & Non Tunai telah membantu 10,9 juta keluarga, dengan penyerapan 62%, atau Rp 24,2 triliun, dari alokasi anggaran Rp39,2 triliun. Untuk bulan Agustus ini, Ia menambahkan penyerapan program ini diperluas ke dua wilayah, yakni Rp20,7 triliun untuk Non Jabodetabek dan Rp3,5 triliun untuk Jabodetabek sehingga jika dibandingkan bulan sebelumnya terjadi peningkatan sebanyak 47%.
Program BLT Dana Desa, menurut Budi, sudah dirasakan manfaatnya oleh 8 juta keluarga, dengan penyerapan 30% atau Rp9,6 triliun dari pagu anggaran 31,8 triliun rupiah, tumbuh 19,7% dibandingkan bulan sebelumnya.
Pada sektor UMKM, Budi menyebutkan bahwa yang sudah terealisasi bantuannya antara lain berupa Penempatan Dana melalui perbankan yang telah tersalurkan ke 1,02 juta UMKM dengan realisasi 52,3% dari pagu anggaran 78,8 triliun, Subsidi Bunga saat ini serapannya 6,12% dari alokasi dana Rp35,3 triliun, namun telah membantu 7,2 juta pelaku UMKM dengan subsidi total Rp2,2 triliun untuk total nilai pinjaman Rp277 triliun.
Untuk Sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda, Budi sampaikan sudah disalurkan berupa Program Padat Karya Kementerian/Lembaga yang sudah membantu lebih dari 3 juta pekerja dengan pagu anggaran 18,4 triliun rupiah, hingga kini sudah terserap 49% atau 9 triliun, meningkat 23,4% ketimbang bulan Juli.
Disamping itu, Budi menyebutkan ada tambahan program besar terbaru yang diluncurkan Presiden Joko Widodo yang menyasar sektor pelaku usaha mikro, yaitu Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BanPres Produktif) dengan DIPA anggaran Rp22 triliun dan target 9,1 juta pelaku usaha mikro tahun ini, dan jika penyerapannya baik, target penerima bisa diperluas menjadi 12 juta usaha mikro dengan DIPA anggaran menjadi Rp 28,8 triliun.
Saat diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta (24/8) yang dilanjutkan dengan penyaluran di Aceh (25/8) dan Yogyakarta (28/8), Budi menyebut Banpres tersebut sudah disalurkan pada 1 juta pengusaha mikro yang dalam seminggu ini saja sudah tersalurkan Rp2,4 triliun.
“Karena sifatnya langsung berupa hibah, tunai ke para pelaku usaha mikro, maka kami harapkan bisa cukup cepat penyalurannya,” katanya.
Target realisasi bisa tersalurkan dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ini. Sehingga dapat menggerakkan ekonomi di kuartal ketiga ini.
Salah satu program besar Presiden Jokowi lainnya, lanjut Budi, yakni membantu karyawan yang terdampak pandemi namun tidak menjadi korban PHK melalui program Bantuan Subsidi Upah dengan Pagu Anggaran Rp37,8 triliun kepada total jumlah penerima 15,7 juta.
Subsidi sebesar Rp600 ribu per bulan, menurut Budi, diberikan dalam per dua bulan kepada pekerja formal non ASN dan perusahaan induk BUMN yang menjadi anggota BP Jamsostek dengan upah yang dilaporkan di bawah Rp 5 juta per bulan.
Saat peluncuran oleh Presiden, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan pencairan pertama Subsidi Upah pada 2,5 juta pekerja. “Targetnya, ada 15,7 juta pekerja, karena ini transfernya langsung ke rekening penerima, kita melihat ini bisa cepat kita salurkan,” lanjutnya.
Karena data di BP Jamsostek tidak termasuk nomor rekening peserta, Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan BP Jamsostek telah mengumpulkan nomor rekening hingga 14 juta karyawan dalam jangka waktu kurang dari sebulan dan sudah terintegrasi dengan sistem perbankan.
Dengan adanya nomor rekening ini di database BP Jamsostek, menurut Budi dapat memudahkan pemerintah kedepannya kalau kita ingin melakukan program-program baru.
Budi menambahkan, momentum krisis ini perlu digunakan sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan transformasi dan lompatan-lompatan besar sehingga, skema pendataan BanPres Produktif yang ditempuh akan mendukung transformasi UMKM Indonesia agar terdata, terhubung ke perbankan dan lembaga pembiayaan, hingga bisa masuk ke dalam ekosistem perbankan.
Dengan begitu, Budi berharap UMKM sebagai kekuatan ekonomi nasional Indonesia akan semakin kokoh dan lebih siap menghadapi krisis di masa depan.
Sementara itu, Budi menambahkan dengan program Bantuan Subsidi Upah, para pemberi kerja terdorong untuk bertanggung jawab mendaftarkan pekerja dengan upah sebenarnya dan tertib membayarkan iuran ke BP Jamsostek.
“Ini akan menjadi landasan transformasi ekonomi Indonesia ke depan, dimana lebih transparan, dimana semua transfer bisa dilakukan secara digital, melalui sistem perbankan, dan langsung menyentuh masyarakat,” tegasnya. (Tim Komunikasi Komite Penanganan Covid-19 dan PEN/EN)
