Pemerintah Tingkatkan Kesiapan Hadapi Potensi Lonjakan Omicron di Luar Jawa-Bali

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 7 Februari 2022
Kategori: Berita
Dibaca: 1.061 Kali

Seskab Pramono Anung mengikuti Rapat Terbatas Evaluasi PPKM melalui konferensi video, Senin (07/02/2022). (Foto: Humas Setkab/Agung)

Pemerintah terus meningkatkan kesiapan dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron. Ini tidak hanya dilakukan di Jawa-Bali tetapi juga luar Jawa-Bali yang cenderung mengalami keterlambatan lonjakan kasus dibanding di Jawa-Bali. Pemerintah terus meningkatkan kesiapan fasilitas layanan kesehatan dan ketersediaan obat-obatan serta mengakselerasi laju vaksinasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luar Jawa-Bali usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi PPKM yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (07/02/2022) melalui konferensi video.

“Arahan Bapak Presiden, di luar Jawa kita harus persiapkan untuk terkait dengan kasus Omicron yang punya potensi untuk masuk di luar Jawa, dan juga kesiapan terhadap manajemen, terutama untuk telemedisin dan juga ketersediaan obat-obatan di daerah yang perlu disiapkan, sambil mengakselerasi vaksinasi,” ujarnya.

Terkait laju vaksinasi di luar Jawa-Bali, Airlangga mengungkapkan hanya dua provinsi yang memiliki tingkat capaian dosis kedua di atas 70 persen, yaitu Kepulauan Riau (Kepri) dan Kalimantan Timur.

“Arahan Bapak Presiden bahwa perlu percepatan untuk vaksinasi, baik dosis pertama maupun dosis kedua. Memang di luar Jawa yang sudah di atas 70 persen untuk dosis keduanya baru Kepri yang 85,6 persen dan juga Kalimantan Timur 71,2 (persen), Bangka Belitung 68,3 (persen), dan Kalimantan Utara 65,9 persen, sisanya di bawah 60 persen,” ujarnya.

Tak hanya dosis pertama dan kedua, lanjut Menko Ekon, pemerintah juga akan mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan atau booster. Pelaksanaan vaksinasi diprioritaskan kepada kelompok rentan.

“Dosis kedua menjadi penting, terutama untuk kelompok lansia dan komorbid. Dan, selanjutnya tentu vaksinasi ketiga perlu diakselerasi agar tidak terjadi (keparahan) akibat daripada Omicron yang berpindah dari Jawa ke luar Jawa,” tegasnya.

Terkait perkembangan kasus COVID-19 di luar Jawa-Bali, Airlangga mengungkapkan adanya peningkatan angka reproduksi kasus efektif (Rt) di beberapa daerah. Angka Rt Kalimantan meningkat menjadi 1,02; Maluku menjadi 1,12; Papua menjadi 1,07; Nusa Tenggara menjadi 1,04; dan Sulawesi menjadi 1,02. Hanya Sumatra yang angka Rt-nya tetap yaitu di 1,02.

Meskipun proporsi kasus masih rendah, namun Airlangga mengungkapkan adanya lonjakan kasus yang signifikan di luar Jawa-Bali.

“Kasus konfirmasi harian di luar Jawa-Bali masih 6,7 persen atau totalnya 2.405 (kasus), kasus kematian juga masih 3 (kasus), dan secara keseluruhan kasus aktif 13.424 (kasus) atau 7 persen,” ungkapnya.

Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di luar Jawa-Bali juga masih relatif rendah dengan hanya tiga provinsi yang memiliki BOR di atas 10 persen.

“Tertinggi itu di Sulawesi Tenggara 15 persen, Sumatra Selatan 11 persen, kemudian Lampung 11 persen, Kalsel (Kalimantan Selatan) 10 persen, Bengkulu 10 persen, sisanya di bawah 10 persen,” ujarnya.

Untuk isolasi terpusat (isoter), Airlangga mengungkapkan di luar Jawa-Bali tersedia kapasitas sebanyak 27.766 tempat tidur dan terisi sebanyak 303 tempat tidur atau BOR sebesar 1,09 persen.

“Arahan Bapak Presiden untuk (pasien) gejala ringan itu akan didorong, OTG (orang tanpa gejala) dan (gejala) ringan itu isolasi terpusat atau isolasi di rumah masing-masing ataupun isolasi mandiri apabila memenuhi persyaratan,” ujarnya.

Berdasarkan level asesmen situasi pandemi, Airlangga mengungkapkan bahwa terdapat 37 kabupaten/kota yang berada di Level 3, 259 kabupaten/kota di Level 2, dan 90 kabupaten/kota di Level 1. Penetapan tersebut antara lain berdasarkan kapasitas respons, peningkatan kasus, dan BOR.

Terkait penyelenggaraan sejumlah agenda besar yang telah dijadwalkan, Menko Ekon menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Kegiatan G20 bulan Februari ada 17 event dan ini adalah baik itu virtual maupun hybrid, dan tentu ini dijaga sesuai dengan protokol kesehatan. Terkait dengan MotoGP, ini akan dipersiapkan yang untuk 18-20 (Maret) sesuai dengan ketentuan Instruksi Mendagri dan kita melihat bahwa vaksinasi akan terus didorong,” ujarnya.

Menutup keterangan persnya, Airlangga juga menekankan mengenai pentingnya disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi.

“Tentu juga peningkatan protokol kesehatan untuk penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tentu berbagai kegiatan ini akan disesuaikan dengan situasi di daerah masing-masing,” tandasnya. (FID/UN)

Berita Terbaru