Pengantar Presiden dalam Rapat Terbatas Membahas Percepatan Penyelesaian Program Infrastruktur Kelistrikan 35.000 MW Di Kantor Presiden, hari Rabu, 22 Juni 2016

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saudara-saudara yang saya hormati,

Saya sudah melihat kondisi lapangan mengenai infrastruktur kelistrikan kita di beberapa provinsi, kaya di Bangka Belitung, di Aceh, di Kalimantan Barat, di Gorontalo, di NTB, di Bali dan dari kunjungan itu saya ingin sekali menekankan sekali lagi bahwa untuk kelistrikan berikan prioritas pada daerah-daerah yang masih kurang pasokannya.

Jadi di situ diberikan prioritas terlebih dahulu, baik lewat percepatan dengan mobile power plant maupun lewat kapal, sehingga kita bisa mempercepat penambahan itu dan keluhan dari masyarakat bisa kita atasi.

Untuk daerah-daerah yang sudah tercukupi meskipun juga masih sedikit, tolong di-kalkulasi lagi untuk melihat laju pertumbuhan ekonominya, untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada dan juga permintaan-permintaan baik dari masyarakat, dari industri yang tentu saja ini perlu diantisipasi ke depan. Kemudian untuk yang daerah yang kemungkinan sudah ada yang berlebih, arahkan,  kita mulai untuk penggunaan konversi ke energi baru terbarukan.

Satu lagi hal yang perlu kita tuntaskan dan saya sudah melihat sendiri, banyak sekali proyek-proyek yang berhenti, proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak, dan kemarin saya sudah perintahkan untuk dihitung, kira-kira ada berapa? 30 sampai 34 lokasi dan sekali lagi ini adalah uang yang sangat besar sekali, uang yang sangat banyak sekali, triliun-an, ini juga agar segera diselesaikan. Salah satu contoh saja yang di Kalimantan Barat, yang sudah berhenti 7 sampai 8 tahun, itu menghabiskan anggaran kurang lebih berapa Pak Dirut? 1,5. Satu setengah triliun itu baru satu tempat dan juga di Gorontalo misalnya juga yang sudah dibangun sejak 2007, berarti sudah juga 8 tahun, 2 kali 25 juga baru 47 %, jadi sudah berhenti.

Nah, ini tentu saja perlu sebuah keputusan dilanjutkan atau dibiarkan. Kalau dibiarkan konsekuensinya apa?, ini sekali lagi ini uang negara, ini aset-aset kita. Kalau diteruskan tentu saja harus ada sebuah cut off terlebih dahulu sehingga perhitungannya menjadi jelas. Dan juga di Lombok ada, saya lihat sendiri waktu peresmian itu, dari tiga yang berjalan, ee… dari tiga yang ada, dua berjalan, satu berhenti. Sama saja, ini juga perlu diselesaikan. Saya mengharapkan Pak Kepala BPKP untuk kejelasan ini saya minta dicek sehingga nanti kejelasan kita memutuskan ke depan itu menjadi jelas, sudah berapa yang habis disitu, kemudian akan apa itu bisa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Kemudian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, saya melihat agar swasta diberikan peran yang lebih. Yang pertama, investasi diberikan peran yang lebih. Yang pertama, terutama yang berkaitan dengan potensi energi yang kita punyai, terutama energi baru terbarukan, geothermal saya kira berikan prioritas, yang hydro berikan prioritas, yang micro hydro berikan prioritas, karena disitu sebetulnya kita akan mendapatkan sebuah kapasitas yang cukup besar untuk kita jadikan sebuah potensi pembangunan pembangkit listrik.

Dan terkait subsidi, sekali lagi tolong kalkulasinya betul-betul hati-hati, cermat dalam menghitung dan cermat dalam nanti penerapannya sehingga betul-betul subsidi ini tepat sasaran, terutama yang betul-betul tidak mampu, yang miskin, yang rumah tangga yang rentan miskin jangan sampai ini.. harus betul-betul dipastikan mereka mendapatkan subsidi itu dan harus betul-betul tervalidasi dengan baik. Jangan ada sampai nanti perbedaan data sehingga keputusannya menjadi keliru.

Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa subsidi harus tepat sasaran dan kita juga bisa mengalokasikan dana untuk percepatan pembangunan program listrik 35.000 MW yang manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

Itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan, saya serahkan ke Pak Menko atau Menteri, silakan..