Pengantar Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas mengenai Lanjutan Manajemen Aparatur Sipil Negara, 24 Oktober 2016, di Kantor Presiden, Jakarta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Rapat Terbatas sore hari ini akan dibahas mengenai upaya pembenahan manajemen Aparatur Sipil Negara kita. Kita membutuhkan aparatur sipil negara yang profesional, yang bertindak responsif.
Persaingan antar negara membutuhkan ASN yang bisa bekerja cepat, gesit, lebih berorientasi pada hasil bukan hanya semata-mata mengikuti prosedur. Dan saya kira, saya sudah berkali-kali menyampaikan masalah yang berkaitan dengan SPJ. Ini tolong nanti dirataskan khusus karena setiap saya ke kantor di mana pun, di daerah, di sekolah, di kementerian, semuanya yang diurusi SPJ.
Sudah saya sampaikan ke Pak Menteri Pendidikan juga. Kalau kita ke sekolah justru kepala sekolah, guru itu lebih banyak mengurusi SPJ dari pada KBM, dari pada kegiatan belajar mengajar. Di instansi juga sama. Saya kira, di PU misalnya, tidak mengurus, mengontrol, mengecek di lapangan tapi justru semuanya di meja juga urusan SPJ. Ini tolong betul-betul nanti, Pak Menteri, ratas mengenai SPJ khusus ini betul-betul segera dilakukan karena betul-betul itu menyita energi kita, menyita waktu kita.
Untuk itu saya minta dilakukan langkah-langkah reformasi total pada manajemen aparatur sipil negara kita. Saya minta Menpan, segera menjalankan perombakan dari hulu sampai hilir. Dari sisi kuantitas, kita memerlukan jumlah PNS yang proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk, kemampuan keuangan negara, serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Perhatikan juga rata-rata pertumbuhan belanja pegawai yang semakin meningkat. Nanti saya kira bisa dilihat di tahun 2009 sampai 2017 sebesar 13,7 persen dan belanja manfaat pensiun tumbuh 10 persen.
Dan saya ingin menegaskan kembali mengenai kebijakan moratorium harus dipahami sebagai upaya kita membenahi manajemen ASN kita.
Saya kira itu sebagai pembuka yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan Pak Menko atau Menpan untuk menyampaikan.
