Pengantar Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Mengenai Pembiayaan Investasi non APBN, 26 Oktober 2016 Pukul 16.00 WIB, di Kantor Presiden

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 26 Oktober 2016
Kategori: Transkrip Pidato
Dibaca: 7.031 Kali

Logo-PidatoAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat sore, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Dari beberapa ratas sebelumnya telah saya sampaikan berkali-kali bahwa program prioritas pembangunan nasional tidak harus selalu memakai APBN maupun APBD.

Kita harus membuka peluang yang sebanyak-banyaknya kepada swasta. Kita harus membuka seluas-luasnya pembiayaan investasi yang bersumber dari non anggaran pemerintah, baik yang bersifat dari swasta murni, baik yang berasal dari BUMN, dan juga dari PPP dengan jaminan non anggaran pemerintah.

Kita memerlukan swasta untuk berpartisipasi menggerakkan roda ekonomi karena apapun loncatan APBN kita, seperti yang kita lihat dalam 2 tahun ini, tidak mungkin untuk mengejar pembiayaan infrastruktur kita yang kurang lebih 4.900 triliun. Kalau kita lihat di APBN kita perkiraan dalam 5 tahun hanya 1.500 triliun. Sehingga kekurangan itulah yang harus diisi oleh swasta, oleh BUMN, oleh PPP. Dan saya kira juga berkali-kali saya sampaikan berikan swasta kalau swasta mau langsung kerjakan. Kalau tidak mau berikan ke BUMN atau BUMD. Dan kalau BUMN dan BUMD tidak mau karena memang secara hitung-hitungan return dan IRR itu tidak sambung, ya baru APBN atau APBD yang mengerjakan.

Investasi non pemerintah terutama di sektor infrastruktur tidak muncul begitu saja. Harus kita dorong, harus kita siapkan, harus kita fasilitasi, dan harus kita siapkan upaya-upaya khusus. Saya kira semua kementerian lembaga juga harus betul-betul melakukan ini, mendorong, menyiapkan, memberikan fasilitas dan dilakukan dengan upaya-upaya khusus. Oleh sebab itu, kita harus melakukan terobosan-terobosan yang cepat, jangan terjebak pada rutinitas, jangan hanya bekerja bussines as usual, dan koordinasi, konsolidasi antar kementerian antar lembaga menjadi faktor kunci.

Swasta memerlukan gambaran dari proyek investasi, yang akan ditawarkan itu apa. Gambaran-gambaran yang seperti ini sampai sekarang swasta belum bisa membaca. Artinya hanya disuguhkan lokasi-lokasi, hanya disuguhkan rencana-rencana yang tidak disertai dengan kalkulasi-kalkulasi awal. Dan jika tertarik juga, dukungan untuk pengurusan izin, dukungan untuk menjamin kepastian usaha mereka juga harus dikawal dan diikuti, kalau tidak itu akan lepas lagi.

Selain itu juga, memahami permasalahan umum dalam infrastruktur adalah penyediaan permodalan sehingga juga perlu diadakan terobosan mengenai sumber-sumber pembiayaan. Ini, Pak Menko, saya kira kita harus juga menuju, mengarah ke sana, seperti peningkatan penyertaan langsung dari lembaga pengelola dana pensiun misalnya atau dari asuransi. Dan setelah itu juga harus dipastikan bahwa investasi itu berjalan dengan baik. Baik dari sisi misalnya penyediaan, pembebasan lahan, dari ketersediaan listrik, ketersediaan energi, dan ini artinya bahwa dari awal sampai akhir harus betul-betul diikuti, difasilitasi, sehingga investasi non anggaran pemerintah ini betul-betul semakin meningkat.

Saya melihat loncatan dalam dua tahun ini dapat dikatakan belum, padahal yang antri banyak, yang antri banyak. Sehingga kita harapkan ini menjadi evaluasi kita semuanya.

Di BKPM memang yang berkaitan dengan urusan ini, tapi di kementerian yang lain, Kementerian Pertanian ada investasi yang bisa digerakkan di sana. Kementerian Perhubungan ada yang bisa digerakkan di sana, di Kementerian BUMN banyak sekali yang bisa digerakkan di sana, Kementerian Perindustrian saya kira juga banyak sekali yang bisa digerakkan di situ, di Kementerian PU juga sama saya bisa. Sehingga betul-betul dengan menggerakkan investasi inilah saya meyakini pertumbuhan kita akan bisa naik. Kalau hanya tergantung APBN, jangan terlalu berharap.

Saya kira itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Menko atau Menteri Bappenas.

Transkrip Pidato Terbaru