Pengantar Presiden Joko Widodo Pada Rapat Terbatas tentang Foreign Direct Investement di Kantor Presiden, Jakarta, 29 September 2015
Assalamu Alaikum wr. wb.
Rapat terbatas pada sore hari ini merupakan tindak lanjut dari rapat tanggal 16 September yang lalu. Pada rapat sebelumnya saya telah menegaskan ,saya meminta agar menteri di bawah koordinasi Menko Perekonomian membuat langkah-langkah terobosan yang cepat dalam menyelesaikan kendala investasi, terutama perizinan investasi.
Langkah-langkah terobosan dan langkah-langkah yang cepat ini penting karena yang kita lihat di lapangan, saya tadi juga baru menerima Apindo yang menyampaikan beberapa hal yang berkaitan terutama juga hambatan-hambatan investasi, sekali lagi saya ulang, jadi kita perlu melakukan langkah-langkah terobosan yang cepat karena masih adanya kendala dalam berinvestasi, masih banyak sekali, berinvestasi dan berusaha di negara kita. Yang dimulai, yang pertama dari prosedur waktu dan perijinan yang sangat lama.
Kendala di peraturan-peraturan yang segera harus dikumpulkan, ditumpuk, dan dilihat satu persatu dan bisa direvisi, jadi dihapuskan,dan dihilangkan.
Yang ketiga masalah pembebasan lahan dan tata ruang. Ini juga harus ada terobosan yang kuat sehingga sinyal itu ditangkap oleh dunia uaaha dan investasi.
Yang keempat, masalah pasokan listrik. Harus betul-betul bisa dijelaskan kepada investasi dan dunia usaha, pada tahun kesekian sudah ada tambahan pasokan sekian. Mereka menunggu kepastian itu.
Kemudian juga sistem pengupahan dan ketenagakerjaan.
Sebagai informasi di ASEAN dalam memulai usaha,ranking kita ada di nomor 6, jauh. Prosedur yang harus dilalui untuk memulai sebuah usaha di Indonesia masih 10 prosedur. Singapura, Malaysia hanya 3 prosedur. Berarti 70% harus hilang. Waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha, coba dicatat, malu kita ini, masih 52,5 hari, 52.5 hari. Bandingkan dengan Singapura 2,5 hari, Malaysia 5,5 hari. Sudah pembandingnya yang dekat-dekat saja.
Oleh sebab itu, semua harus betul-betul mengumpulkan semua yang berkaitan dengan hal-hal perizinan persyaratan, semua dikumpulkan. Perlu betul-betul langkah konkret yang bisa dampaknya dirasakan langsung oleh dunia usaha , investasi, masyarakat yang ingin memulai sebuah usaha.
Kemarin saya kira sudah saya sampaikan kalau dari pimpinan di kementerian tidak kuat mengendalikan di bawahnya, di eselon 1, eselon 2-nya apalagi terkena arus dibawahnya, sudah lupakan mengenai masalah ini, lupakan. Kalau tidak punya keberanian melakukan terobosan itu, juga lupakan. Karena memang kita ini sangat ruwet sekali.
(Humas Setkab)
