Pengantar Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna, 27 Juli 2016 Pukul 15.00 WIB, di Istana Merdeka, Jakarta
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamuaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya.
Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat bergabung kepada para Menteri Koordinator, Menteri Negara, dan Kepala BKPM yang baru saja dilantik. Dan dalam Sidang Paripurna hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal karena tantangan-tantangan yang kita hadapi tidak ringan, tantangan-tantangan yang kita hadapi, terutama yang berkaitan dengan tatanan ekonomi global juga tidak mudah.
Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang menjadi fokus kita. Saya kira kalau infrastruktur ini sudah jalan, jalan terus. Yang berkaitan dengan kesehatan, saya kira juga di lapangan, saya selalu cek, misalnya masuk ke rumah sakit, yang kelas III datanya hampir 90% lebih juga sudah pegang Kartu Indonesia Sehat semuanya. Ini saya kira sangat bagus sekali. Dan saya kira juga tercermin dalam evaluasi kita bahwa rankingnya seperti itu. Oleh sebab itu, permasalahan besar yang harus menjadi fokus kita, pada tahapan berikut, adalah yang pertama adalah pangan, yang berkaitan dengan harga-harga pangan. Yang kedua, pengurangan kesenjangan ekonomi, baik antara kaya dan miskin, dan juga kesenjangan pembangunan antarwilayah. Ini masalah penting sekali yang harus kita selesaikan. Dan juga yang berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran. Inilah saya kira yang cepat harus kita kejar.
Saya ingin semua menteri dan pimpinan lembaga bekerja lebih cepat lagi, bekerja lebih efektif, dan bekerja dalam tim yang solid, kompak, saling mendukung antara kementerian dan lembaga. Tidak ada lagi yang saling menyalahkan. Dan kalau ada yang kurang, ini kekurangan kita semuanya. Karena kita berada dalam satu tim kerja.
Yang pertama, mungkin untuk yang baru, perlu saya sampaikan bahwa tidak ada visi dan misi Menteri, yang ada adalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Dan semua kementerian/lembaga harus satu garis lurus dengan visi misi tadi. Dan seluruh kebijakan yang telah kita ambil baik dalam rapat Paripurna maupun dalam rapat-rapat terbatas.
Dan yang kedua, dalam hal mengambil kebijakan yang berdampak luas terhadap rakyat, harus dibicarakan dalam rapat kabinet baik Rapat Paripurna maupun Rapat Terbatas yang didahului oleh rapat-rapat di Kemenko masing-masing. Jangan sampai ada hal yang berkaitan dengan rakyat banyak, langsung dikeluarkan Peraturan Menteri atau Surat Edaran, misalnya. Harus, sekali lagi, dibicarakan di dalam rapat, minimal di Rapat Terbatas.
Kemudian, rapat-rapat kabinet kalau sudah mengambil keputusan, artinya keputusan yang diambil dalam rapat-rapat kabinet, maka semuanya harus satu suara, dan memberikan dukungan penuh, menjalankan secara konsisten keputusan itu, tidak ada lagi yang berjalan sendiri-sendiri. Apalagi sudah keluar Perpres, misalnya. Semuanya harus satu, hanya satu, memberikan dukungan secara penuh
Dan untuk masalah pembangunan yang sifatnya lintas sektor, cara penyelesaiannya juga harus lintas sektor, dan dikoordinir oleh Kemenko. Sehingga sekali lagi perkuat sinergi, bekerja dalam tim yang solid, bekerja dalam tim yang kompak, dan saling dukung-mendukung.
Yang berkaitan dengan tugas-tugas dan pekerjaan yang harus kita selesaikan, saya kira nanti saya persilakan Menteri Bappenas terlebih dahulu, yang berkaitan dengan RKP dan RAPBN 2017. Dan yang kedua, yang berkaitan dengan pangan, saya harapkan terus dengan Menteri Perdagangan yang baru, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Kepala Bulog, sesuai yang kita rapatkan sebelumnya, secara konsisten harga-harga itu harus dilihat hari per hari, dikoordinir oleh Menko Perekonomian.
Yang ketiga, yang berkaitan dengan reformasi hukum, saya minta Menko Polhukam, Pak Wiranto ini juga mulai bisa mempresentasikan, minggu depan, baik yang berkaitan dengan legislasi nasional maupun di daerah. Yang kedua, yang berkaitan dengan aparat hukum kita, mereformasi di aparat hukum. Yang ketiga, yang berkaitan dengan pendidikan dan budaya hukum kita, dan mungkin tambahan-tambahan yang lain. Saya kira agar segera dirumuskan, agar secepatnya bisa kita lakukan tindakan di lapangan sehingga penegakan hukum, kepastian hukum di negara kita menjadi jelas. Saya kira sudah dirintis oleh Pak Luhut Pandjaitan mengenai ini, saya kira bisa dilanjutkan tahapan-tahapannya. Saya kira timnya juga sudah ada.
Yang keempat, yang berkaitan dengan tax amnesty. Saya ingin memberikan peringatan saja, pada Dirjen Pajak, pada Menteri Keuangan, masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada. Ada yang datang orangnya enggak ada. Ada yang datang, di KPP, ada yang datang orangnya ada tapi tidak bisa menjelaskan secara detil hal-hal yang ditanyakan. Ditelepon sulit masuk tapi saya kira ini saya masih bisa menyadari karena mungkin yang ingin bertanya lewat telepon banyak. Tapi yang dua di depan tadi, saya harapkan diperbaiki. Dan saya minta nanti hari Kamis besok, Kanwil-Kanwil, KPP, semua dihadirkan, saya akan bicara langsung. Ini harus berhasil, tax amnesty ini harus berhasil.
Meskipun kalau kita lihat, ini juga hati-hati juga, negara lain mulai mempengaruhi. Sudah masuk di kota besar, enggak usah saya sebutkan di kota mana, mengajak agar uang itu tidak dibawa kembali. Sudah, sudah ketemu di 2 kota. Sehingga ini perlu diantisipasi. Siapa-siapa yang sudah berbicara di situ, nama-namanya ada di saya semuanya.
Sekali lagi, ini sebuah program besar yang nantinya akan membawa ekonomi kita lebih baik, menjadi sebuah bola salju yang baik, tapi kalau tidak berhasil juga… Momentumnya sekarang, tidak ada lagi momentum selanjutnya. Ini hati-hati semuanya. Dan saya harapkan, sekali lagi, checking lapangannya, lebih diperkuat lagi ke Bu Menteri Keuangan.
Yang berkaitan dengan Poso dan sandera di Filipina, saya harapkan juga ditindaklanjuti. Terus hal-hal yang berkaitan dengan narkoba juga silakan ditindaklanjuti dan diteruskan.
Dan yang terakhir, yang berkaitan dengan pelayanan publik, saya harapkan rumusan-rumusan baik yang terkait dengan sistem-sistem IT, ini mulai dipersiapkan. Sehingga tahun depan, semuanya bisa terintegrasi dengan baik antar Kementerian/Lembaga, Daerah, dan Pusat. Sehingga e-gov kita betul-betul bisa berjalan secara terintegrasi. Karena sekarang ini anggarannya untuk e-goverment kita ini berjalan sendiri-sendiri. Kementeriannya beli sendiri-sendiri sistemnya, daerah beli sendiri-sendiri, uangnya keluar banyak tetapi sampai detik ini belum terintegrasi. Itu yang harus kita betulkan, baik yang berkaitan dengan e-budgeting, e-audit, e-purchasing, dan e-, e- yang lain. Saya kira harus mulai kita persiapkan dengan baik.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan yang tadi saya sampaikan, saya persilakan untuk yang berkaitan dengan RKP dan RAPBN 2017 supaya disampaikan. Jangan lama-lama, singkat-singkat saja.
Saya persilakan Pak Menteri Bappenas.
(Humas Setkab)