Pengantar Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai Pagu Indikatif RAPBN 2018, di Istana Negara, Jakarta, 4 April 2017

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang saya hormati Pak Wapres beserta seluruh menteri, kepala lembaga, Panglima TNI, Kapolri, KaBIN, Jaksa Agung.

Ibu dan Bapak sekalian,
Sudah kita tetapkan untuk 2018 kemarin mengenai pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan yaitu 5,6 persen. Tetapi saya ingin ini tidak hanya 2018. Di 2017 mumpung kita baru masuk pada tiga bulan pertama, kita ingin agar 2017-2018 itu dilakukan penghematan besar-besaran di seluruh kementerian dan lembaga. Rutinitas yang sudah bertahun-tahun terjadi itu tolong, sekali lagi, cek kembali. Saya kira banyak sekali biaya-biaya yang bisa dipotong, banyak sekali biaya-biaya yang bisa dihemat dan itu bisa dilarikan pada belanja modal. Lihatlah lagi yang 2017 maupun nanti yang 2018.

Yang kedua, target-target untuk, ini yang paling penting, selain belanjanya sebetulnya yang paling penting untuk pertumbuhan yaitu hanya ada 2 (dua) sekarang ini, yang pertama naikkan ekspor, yang kedua naikkan investasi. Naikkan ekspor ini bukan barang yang mudah karena pasarnya juga lesu. Tetapi sekali lagi ingin saya sampaikan ada pasar-pasar non-tradisional yang bertahun-tahun tidak pernah kita lihat. Itu tolong betul-betul dikirim rombongan misi dagang untuk melihat opportunity, peluang-peluang yang ada di negara-negara itu, terutama yang penduduknya di atas 60, di atas 80.

Yang kedua yang berkaitan dengan investasi. Kuncinya hanya dua ini, tidak ada yang lain. Karena APBN tidak mungkin meloncat, enggak mungkin, sudah. Kuncinya hanya dua ini. Yang kedua, investasi. Sekali lagi saya ingin sampaikan peluang investasi di negara kita ini gede sekali dan banyak sekali investor yang berminat. Tetapi penyakitnya ada di kita sendiri. Yang berminat banyak, yang mau diinvestasi juga banyak, tapi penyakitnya ada di kita sendiri yaitu di masalah regulasi, masalah aturan-aturan yang masih keluar dari kementerian, dari dirjen, keluar masih. Saya sampaikan jangan buat lagi lah aturan yang nambah ruwet. Jangan. Ini masih keluar. Terakhir masih berapa keluar yang baru? 23.

Saya ingin Saudara-saudara itu memotong yang sudah ada agar hilang, bukan menambah. Ini kalau kita masih kita ulang-ulangi begini terus, ya sudah, ya kita rutinitas, enggak akan ada perubahan. Lima tahun, ya sudah rutinitas gitu aja, enggak ada perubahan. Kalau tidak ada keberanian, berarti itu enggak ada perubahan. Masih setingkat dirjen masih keluar, masih permen masih keluar. Nambahi sederhana enggak apa-apa, ini nambahi ruwet. Kita lihat, nanti disebutin saja lah permen apa itu, biar ngerti semuanya.

Saya ingin menekankan lagi bahwa volume belanja akan mencapai di atas Rp2.200 triliun. Oleh sebab itu, fokusnya harus diarahkan untuk target-target pembangunan. Belanja modal yang diperbesar. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan belanja modal, sekali lagi, tolong dilihat secara rinci, secara rinci. Saya melihat saja banyak sekali yang berlebihan belanja-belanja yang non belanja modal terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit. Dan untuk desain belanja 2018, yang pertama program-program yang berkaitan dengan infrastruktur prioritas nasional harus dapat diselesaikan. Jangan sampai setengah-setengah setengah main. Sekali lagi, seluruh program infrastruktur prioritas nasional harus dapat diselesaikan di 2018 sehingga kita memiliki fondasi yang kuat, bukan saja meningkatkan daya saing tetapi juga bisa meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Selain pertumbuhan ekonomi, yang perlu saya ingatkan juga masalah pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Dorong agar program-program itu masuk kesini. Banyak sekali program yang rutinitas sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun itu-itu saja masih kita teruskan, enggak berani menteri nyoret. Jadi sekarang coret, sudah. Masukkan kesini hal-hal yang berkaitan dengan pemerataan, hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan gini ratio, pengurangan kesenjangan.

Yang kedua, belanja untuk pendidikan dan kesehatan terus dijaga sesuai komitmen undang-undang. Namun kualitas harus bisa ditingkatkan. Dan untuk memanfaatkan alokasi 20 persen anggaran pendidikan secara terencana dan tepat guna maka saya minta, ini kan anggaran pendidikan banyak sekali dan yang saya lihat, saya buka-buka juga terlalu rutinitas sekali, oleh sebab itu saya minta dibentuk dana abadi pendidikan pada Menteri Keuangan, sovereign wealth fund untuk pendidikan. Jangan semuanya dihabiskan, dihabiskan, dihabiskan tapi tidak tepat guna. Sekarang sisihkan untuk sovereign wealth fund sehingga kita akan memiliki dana pendidikan yang besar di situ. Ini investasi jangka panjang untuk anak cucu kita. Saya kira harus dimulai. Dana abadi pendidikan ini nantinya bertujuan untuk mengelola dana investasi pendidikan bagi generasi yang akan datang. Kemarin sudah kita hitung-hitung 2030 kita akan mempunyai dana abadi pendidikan kurang lebih Rp400 triliun, gede banget. Sudah, diam, ya dipakai untuk pendidikan terutama pendidikan S2/S3 di luar.

Yang ketiga, belanja barang. Ini harus dibatasi maksimum sebesar realisasi belanja tahun 2016. Sudah, sekarang dipatok. Kalau tidak dipastikan seperti ini ya pasti akan lari kemana-mana. Kurangi belanja yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan tujuan dan prioritas nasional kita.

Kemudian yang keempat, yang berkaitan dengan subsidi. Subsidi alokasikan betul-betul menyasar dan tepat sasaran. Efisien dan tepat sasaran. Dan perlu  saya tekankan lagi, harus betul-betul sampai pada 40 persen lapisan masyarakat ekonomi terbawah, jangan luput lagi. Entah yang namanya subsidi BBM, subsidi gas, elpiji, dan subsidi-subsidi yang lain, subsidi pupuk, subsidi benih. Jangan lari ke tempat-tempat yang lain, apalagi justru dinikmati oleh lapisan yang menengah atas, enggak. Subsidi untuk yang 40 persen lapisan masyarakat ekonomi ke bawah.

Kemudian yang kelima, PKH. Ini merupakan salah satu program yang efektif mengurangi kemiskinan. Ada pendampingan, ada yang ngawal di situ. Saya minta juga agar  ditingkatkan sasarannya, dari 6.000.000 menjadi 10.000.000  keluarga. Artinya, di sini akan ada tambahan anggaran. Sekali lagi, ditingkatkan sasarannya dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga.

Dan yang keenam, untuk belanja pertanian agar lebih diarahkan untuk mengembangkan tanaman hortikultura, Pak Mentan, untuk mengembangkan tanaman holtikultura bukan padi. Padinya saya kira sudah mulai rampung, harus mulai dibelokkan ke tempat yang lain. Padinya kelihatannya tahun ini sudah selesailah karena kelihatan peningkatan produksinya. Dan itu terlihat di stok di Bulog yang sampai malam tadi saya kira sudah sampai ke 2 (dua) juta stok kita. Biasanya bulan-bulan Januari, Februari, Maret ini biasanya stok kita paling rendah tapi saat ini menjelang panen raya justru stoknya sangat banyak. Pertanian diarahkan mengembangkan tanaman hortikultura. Kemudian yang kedua untuk belanja irigasi. Dan pembangunan infrastruktur irigasi harus sesuai dengan pengadaan sawah yang ada. Jadi jangan sampai irigasinya ada, sawahnya enggak ada. Ini bukan saya ngomong seperti ini bukan enggak ada data, ya banyak seperti itu. Irigasinya ada, tapi sawahnya enggak ada. Bendungannya ada sudah bertahun-tahun tapi jaringan irigasinya enggak ada. Yang aneh-aneh seperti ini banyak di lapangan. Serta subsidi pupuk yang tepat sasaran.

Yang ketujuh, untuk alokasi DAU. Gunakan formula yang dinamis dalam menghitung pendapatan dalam negeri neto. Karena itu, pemerintah daerah harus mengantisipasi dinamika perubahan DAU. Sekarang memang DAU akan kita mulai dengan formula dinamis. Jadi enggak bisa Pemerintah Daerah dapat, misalnya dapat 1.000 miliar, misalnya dipastikan pasti 1.000 miliar tahun ini, tidak. Kalau pendapatan kita turun, ya dia juga harus mengikuti itu. Terlalu enak sekali, kita pontang-panting mencari income/pendapatan dan sering  tidak tercapai kemudian DAU-nya yang di daerah tetap. Tetap pun sebetulnya tidak apa-apa tapi hanya disimpan di BPD. Nah ini sudah, hal-hal seperti itu saya kira harus kita mulai agar semua memiliki peran yang sama dalam mengelola anggaran. Ya kalau hanya ditransfer dari kita 1.000 ditransfer 1.000 kemudian hanya menggunakan, enak banget.

Kemudian yang kedelapan, mengenai DAK. Manfaatkan untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan layanan publik di daerah dengan sinkronisasi program antar daerah antar sumber pendanaan.

Yang kesembilan, Dana Desa. Ini Dana Desa akan semakin besar. Pantau terus efektivitas pelaksanaannya, terutama prioritaskan untuk peningkatan produktivitas dalam rangka mengurangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan penciptaan lapangan pekerjaan di desa.

Terakhir, ingin saya tekankan bahwa tahun 2018 merupakan tahun yang sangat penting bagi penyelesaian program-program pemerintah sesuai dengan nawacita. Untuk itu, saya minta seluruh kementerian/lembaga melihat satu persatu program-program kerja di kementerian/lembaga masing-masing secara lebih teliti, secara lebih detil, secara lebih rinci agar sesuai dengan prioritas yang telah kita tetapkan. Jangan hanya diserahkan ke eselon 1, eselon 2, bahkan eselon 3. Tolong semua para menteri periksa sendiri, kawal sendiri program-program yang ada di kementerian, sekali lagi, secara detil. Jangan terjebak rutinitas.

Dan yang terakhir, jangan ditawar-tawar lagi, pastikan bahwa seluruh APBN kita ini bebas dari korupsi dan lakukan pencegahan di kementerian dan lembaga masing-masing. Jangan ragu-ragu untuk bertindak keras, tegas terhadap uang yang berada di APBN kita.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Saya persilakan Menteri Keuangan untuk menyampaikan pagu indikatifnya.