Pengantar Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Kapasitas Fiskal (Resource Envelopes) dan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2018 serta Peningkatan Peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, 15 Maret 2017

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Saudara-saudara yang saya hormati,
Pada sore hari ini Sidang Paripurna akan dibahas beberapa hal. Yang pertama, yang berkaitan dengan kebijakan pemerataan ekonomi yang sudah sering kita bicarakan. Yang kedua, nanti akan disampaikan oleh Menteri Keuangan atau Menteri Bappenas, mengenai Kapasitas Fiskal dan Pagu Indikatif RAPBN tahun 2018. Serta, yang ketiga peningkatan untuk peringkat Ease of Doing Business tahun 2018, artinya ini persiapan menuju peningkatan peringkat Ease of Doing Business. Selain itu, juga hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi 2017 dan 2018, hambatan dan kira-kira tantangan apa akan juga kita sampaikan.

Yang pertama, yang berkaitan dengan kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Kita akan menuju dulu kepada yang pertama, yang berkaitan dengan kecepatan sertifikasi lahan. Agar ini dimatangkan oleh Kementerian Agraria dan BPN, oleh Kementerian KLH (Kehutanan dan Lingkungan Hidup). Kembali lagi, kecepatan sertifikasi lahan.

Yang kedua, yang berkaitan dengan format kebijakan pembagian lahannya seperti apa. Ini yang sudah sering kita sampaikan mengenai redistribusi aset dan juga reforma agraria. Sehingga menjadi jelas dan secepatnya bisa kita lakukan di lapangan secara besar-besaran. Karena kemarin yang sudah dimulai di lapangan itu sangat disambut baik oleh masyarakat. Tetapi, kalau ini tidak secepatnya digarap lagi secara besar-besaran, ini akan kelamaan dan masyarakat akan menunggu.

Di samping itu yang berkaitan dengan ini, dalam rangka pemerataan ekonomi, juga penting adalah pendampingan setelah diberi, itu apa yang akan dilakukan. Menurut saya kita bisa meniru felda setelah pembagian lahan. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, ini ada pendampingan dari BUMN yang terkait dengan ini, mungkin misalnya PTP, mungkin bisa saja BRI. Saya kira kalau ini bisa dilakukan dengan cepat, masyarakat akan mendapatkan dampak manfaat yang sangat baik. Juga, ini bisa dikaitkan dengan dengan BUMDes di Kementerian Desa. Saya kira ini juga bisa sambung dengan ini mengenai redistribusi aset dan reforma agraria.

Yang kedua, yang berkaitan dengan Ease of Doing Business. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, target kita adalah berada pada posisi 40-an. Tahun yang lalu kita memang meloncat tetapi masih pada angka 91. Harus, sekali lagi, secara detil harus betul-betul dilihat apakah di perizinan, apakah di regulasinya. Sehingga peringkat yang kita punyai, ini masalah persepsi, ini masalah trust yang akan kita bangun, sehingga saya harapkan yang berkaitan dengan ease of doing business, baik di kementerian-kementerian yang berkaitan dengan ekonomi, juga Hukum dan HAM, dan kementerian-kementerian yang terkait lainnya, agar ini lebih didetilkan.

Kembali saya ingatkan bahwa target kita adalah peringkat 40. Agar Indonesia dikenal sebagai negara yang di depan dalam kemudahan berusaha. Untuk itu, target penurunan prosedur memulai usaha menjadi 7 (tujuh) hari dan 5 (lima) prosedur harus dapat segera direalisasikan.

Saya kira langkah awal yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki peringkat tiap-tiap indikator dalam ease of doing business yang saat ini terdiri dari 10 (sepuluh) indikator. Dan kembali, saya meyakini bahwa kalau ini dikerjakan secara detil, rinci, satu persatu dilihat, saya kira kita akan bisa meloncat. Dan silakan nanti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyampaikan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mencapai target yang sudah sering saya sampaikan.

Kemudian, sebelum nanti Menteri Keuangan atau Menteri Bappenas menyampaikan paparan mengenai rancangan kapasitas fiskal dan Pagu indikatif RAPBN 2018, saya ingin menekankan beberapa hal kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah. Pertama, saya minta RAPBN 2018 itu disusun dengan semangat optimisme. Sekali lagi, optimisme, tapi harus realistis dan kredibel. Sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia, kita juga harus berani meningkatkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018, menjadi kira-kira 5,4-6,1 persen.

Untuk itu, saya kira semua Kementerian harus kerja keras dan melakukan langkah-langkah konkret, tidak bekerja rutinitas, tidak bekerja yang monoton, tidak bekerja linier, tidak bekerja business as usual. Saya kira ini harus ditekankan kepada yang ada di bawah kita, agar betul-betul langkah-langkah konkret itu ada.

Yang kedua, juga kita harus meningkatkan rasio perpajakan terhadap PDB menjadi sekitar 11 persen.

Yang ketiga, yang berkaitan dengan 2018 tadi adalah penajaman program prioritas, sehingga setiap program itu betul-betul mendorong produktivitas serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Dan, untuk investasi karena kapasitas fiskal kita yang terbatas, sekali lagi, investasi tidak bisa hanya tergantung kepada pemerintah, investasi pemerintah. Sumber-sumber investasi di tahun 2017, apalagi nanti di tahun 2018 memang sebagian besar harus berasal dari swasta. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, 70-80 persen itu berasal dari swasta dan BUMN. Oleh sebab itu, peran capital expenditure-nya BUMN harus betul-betul ditingkatkan, capex-nya. Sehingga ini akan betul-betul bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Sekali lagi saya ulangi, kalau ada swasta yang masuk serahkan saja ke swasta, jangan APBN masuk, jangan BUMN masuk, sudah.

Saya kira itu mungkin sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.