Pengantar Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas Mengenai Perusahaan Siap Investasi, 19 Juli 2016 Pukul 15.00 WIB, di Kantor Presiden, Jakarta
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, untuk menggerakkan roda perekonomian nasional tidak bisa sepenuhnya hanya kita lakukan sendiri, oleh pemerintah sendiri, tapi swasta perlu dilibatkan. Swasta perlu diikutkan dalam rangka partisipasi menggerakkan roda perekonomian, utamanya dalam prioritas kita dalam pembangunan infrastruktur.
Keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur juga dilakukan negara-negara yang lain di dunia dan mereka rata-rata berperan antara 22 persen dan yang tertinggi sampai 40 persen. Oleh karena itu, dalam Rapat Terbatas sore hari ini kita akan berupaya mendorong swasta untuk ikut siap dalam pembangunan infrastruktur kita. Keterlibatan swasta perlu terus didorong karena swasta lebih fleksibel, swasta lebih lincah, dan juga mereka berpeluang untuk menarik dana-dana dari luar negeri. Dan swasta juga memiliki kapasitas dalam leveraging yang lebih baik dibandingkan pemerintah karena dengan pendanaan yang sama dapat digunakan untuk melakukan investasi beberapa kali lebih banyak dibandingkan kalau kita lakukan sendiri oleh pemerintah.
Dan untuk menarik swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur ini beberapa kebijakan telah kita lakukan tetapi juga perlu disiapkan lagi beberapa skema kebijakan-kebijakan. Sehingga mereka akan tertarik untuk masuk ke sektor-sektor yang siap untuk diinvestasi mereka.
Perlu dukungan iklim investasi berupa regulasi-regulasi, deregulasi, yang menjamin kepastian usaha, yang memberikan pelayanan yang baik yang bisa memberikan insentif-insentif yang baik. Dan jika swasta tidak bisa masuk sepenuhnya, bisa juga ditawarkan opsi berikutnya, yaitu TPP, kerja sama BUMN atau BUMD dengan swasta. Dan TPP dapat juga digunakan untuk infrastruktur yang kritikal bagi layanan publik yang pada dasarnya sudah layak secara komersial, namun karena faktor penetapan tarif dibutuhkan dukungan atau insentif untuk menjamin kelayakan investasi tersebut.
Intinya, keterlibatan swasta harus terus didorong agar pembangunan infrastruktur dapat lebih cepat dan pergerakan roda perekonomian nasional bisa lebih baik lagi.
Saya kira itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan Pak Menko atau Pak Menteri untuk menyampaikan.
(Humas Setkab)
