Pengantar Presiden pada Rapat Terbatas Bidang Ekonomi, 16 September 2016, di Kantor Presiden, Jakarta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya.

Rapat Terbatas siang hari ini akan dibahas mengenai perkembangan APBN-P 2016 dan RAPBN 2017.

Terkait dengan APBN-P 2016, saya ingin menegaskan kembali agar kita terus menjaga pelaksanaan APBN 2016 sehingga momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, mampu menciptakan kesempatan kerja, dan fokus pada, tetap pada pembangunan infrastruktur, serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.

Saya melihat situasi global masih belum sepenuhnya pulih. Dan terakhir yang kita dengar justru tahun depan diperkirakan masih ada perlambatan ekonomi lagi, sehingga kita perlu fokus memperbaiki kondisi di dalam negeri dengan langkah-langkah konkret, langkah-langkah yang nyata untuk memperbaiki sumber pertumbuhan kita. Dengan fokus belanja pada hal-hal yang produktif, sekali lagi, yang produktif: memperbaiki iklim usaha, mengundang investasi sebanyak-banyaknya untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan kita.

Dan untuk menjaga pelaksanaan APBN yang kita kerjakan tahun 2016 ini,  saya minta langkah-langkah terus dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak, baik dari sumber reguler maupun tambahan dari tax amnesty. Kemudian juga maksimalkan potensi PNBP, penerimaan bukan pajak, termasuk tunggakan-tunggakan yang ada, yang belum dibayar. Kemudian juga pengendalian cost recovery dari migas untuk mendukung optimalisasi penerimaan. Juga lakukan secara konsisten langkah-langkah penghematan belanja yang telah ditetapkan dalam instruksi presiden (inpres).

Dan terkait dengan pengendalian dan penundaan dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum, saya minta juga pada Menteri Keuangan dan bekerja sama dengan Mendagri untuk mengintensifkan komunikasi dengan para gubernur, bupati, wali kota, sehingga semuanya dapat memahami dan mengelola situasi perubahan ini dengan baik.

Kita juga perlu mengelola pembahasan RAPBN 2017 dengan DPR, dengan baik. Untuk itu saya minta semua kementerian, semua lembaga untuk fokus menyelesaikan pembahasan anggaran 2017 di Komisi dan Badan Anggaran. Harus tepat waktu, sesuai yang telah kita tetapkan. Kemudian antisipasi dan prioritaskan APBN 2017 untuk menampung luncuran proyek atau kegiatan yang mendesak, yang mengalami penundaan di tahun 2016, agar tidak ada yang namanya pemberhentian proyek prioritas.

Kemudian untuk permintaan tambahan anggaran, tidak diajukan masing-masing K/L ke Komisi. Sekali lagi, tidak ada lagi yang seperti ini, sendiri-sendiri masuk ke Komisi-komisi di DPR. Harus melalui koordinasi dengan kita, dengan mekanisme pemerintah, kalau tidak, anggaran kita buyar lagi. Dan juga pembahasan anggaran di kementerian/lembaga, di Komisi, dilakukan hanya sampai program. Sekali lagi saya ingatkan, hanya sampai program, tidak sampai pada satuan tiga. Kalau enggak diingatkan nanti ada yang masih dibicarakan di sana satuan tiga. Ndak ada.

Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa pembiayaan program-program prioritas tidak harus diambil dari APBN, kita harus mampu memperbaiki iklim usaha, mengundang investasi sehingga momentum pertumbuhan ekonomi harus dijaga. Pemberian prioritas pertama kepada swasta. Ini perlu saya ulang-ulang juga, di mana inisiatif swasta yang sudah ada tidak boleh kita matikan. Jika swasta tidak bisa sepenuhnya masuk, bisa ditawarkan mengenai opsi berikutnya, ditawarkan pada opsi berikutnya, yaitu, misalnya Skema PPP. Jika tidak ada yang mau ambil maka diberikan penugasan pada BUMN atau BUMD. Dan baru terakhir kita ambil alih dengan pembiayaan dari anggaran APBN atau APBD. Saya kira step-step seperti ini terus akan kita lakukan.

Diperlukan dukungan iklim investasi berupa deregulasi yang menjamin kepastian usaha, perizinan, dan insentif. Deregulasinya agar terus kita lakukan, Pak Menko, tidak berhenti. Karena saya lihat, sudah ada yang dipotong, ada muncul lagi. Aturan-aturan di bawah menteri yang itu juga menurut saya sangat mengganggu. Nanti akan saya tunjukkan, masih banyak. Dipotong di sini, muncul di aturan-aturan yang lainnya. Enggak ada artinya kalau kita terus-teruskan seperti ini. Saya tunjukkan nanti pada suatu saat, pada rapat yang lebih khusus.

Dan saya minta pada Menko Perekonomian untuk sekali lagi terus mengawal implementasi dari Paket Kebijakan kita I-XIII. Agar betul-betul secara konkret bisa kita laksanakan di lapangan. Dan khusus untuk menekan biaya, angka dwelling time, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, kementerian-kementerian yang terkait untuk melakukan perombakan besar-besaran, reformasi besar-besaran di pelabuhan-pelabuhan kita, karena angkanya, dwelling time-nya masih tinggi. Ini sudah saya kirim tim khusus dari Polri, tapi saya harapkan nanti juga dari kementerian-kementerian yang terkait dengan ini masuk, sistemnya masuk. Polri masuk, selesai, sistem masuk. Saya kira semua nanti akan seperti itu. Sehingga inefisiensi di semua lini bisa kita kurangi besar-besaran, bisa kita hilangkan. Saya, target kita itu, enggak ada yang lain.

Demikian sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan Pak Menko atau Bu Menkeu untuk menyampaikan.