Pengantar Presiden Pada Rapat Terbatas Mengenai Kebijakan Pembangunan Kelautan Rabu, 15 Juni 2016 Pukul 13.00 WIB Di Kantor Presiden Jakarta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Yang saya hormati Wakil Presiden, serta Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian.
Sebagai negara yang 70 persen, dua pertiga wilayah kita adalah air, adalah laut, sudah waktunya kita mempercepat pembangunan di kelautan kita. Karena apa? Sudah sering saya sampaikan, kita meyakini bahwa masa depan kita ada di laut. Sekali lagi, ada di laut. Dan kita akan bisa menjadi negara besar kalau kita bisa menjaga, mampu menjaga dan memanfaatkan potensi kelautan yang sangat besar. Sektor kelautan bisa menjadi penggerak ekonomi kita.
Dan kalau kita lihat di beberapa negara, misalnya ekonomi kelautan Jepang mampu menyumbang 48,5 persen PDB atau setara dengan 17.500 miliar USD. Dan di Thailand yang garis pantainya hanya 2.800 kilo, mampu menyumbang devisa sebesar 212 miliar USD. Dan Indonesia dengan luas wilayah lautnya yang mencapai 70 persen tadi, kontribusi di bidang kelautan terhadap PDB nasional masih di bawah 30 persen. Dari informasi yang saya peroleh, potensi ekonomi sektor kelautan di Indonesia adalah 1,2 triliun USD per tahun dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja 40 juta orang.
Artinya, masih banyak potensi laut Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga program-program pembangunan sektor kelautan tersebut, harus kita lakukan lebih terarah, lebih tepat sasaran. Dan saya ingin kebijakan pembangunan kelautan Indonesia harus mampu mengkonsolidasikan seluruh program-program pembangunan yang ada.
Saya tegaskan di sini bahwa kebijakan pembangunan kelautan ini nantinya harus menjadi acuan dan pedoman dalam pengelolaan potensi kelautan kita. Saya juga perlu menekankan bahwa kebijakan pembangunan kelautan tidak hanya bagus di atas kertas, namun harus betul-betul memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, kesejahteraan rakyat kita.
Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar Rapat Terbatas siang hari ini. Saya persilakan Menko atau Menteri untuk menyampaikan.
