Pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021, di Hotel The Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, 3 Desember 2021

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 3 Desember 2021
Kategori: Amanat/Arahan
Dibaca: 1.401 Kali

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya Pak Menko Marinves, Pak Mensesneg;
Yang saya hormati Panglima TNI beserta jajaran;
Yang saya hormati Kapolri beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri, Wakapolri;
Yang saya hormati para Kapolda, para Kapolres, para Kapoltabes, Kapolrestabes, dan Kapolresta yang hadir secara fisik maupun virtual;
Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia.

Efek pandemi ini larinya ke mana-mana. Dan pada suatu titik bisa larinya ke keamanan, ke ketertiban masyarakat, kalau kita tidak bisa mengendalikan yang namanya COVID-19. Pandemi juga berefek kepada langkanya energi. Di beberapa negara sudah terjadi. Pandemi juga berefek pada langkanya kontainer. Hati-hati, langkanya kontainer artinya distribusi barang ke sebuah negara, ke sebuah pulau, ke sebuah kota, ke sebuah provinsi bisa terganggu. Jangan dianggap remeh hal-hal seperti ini.

Pandemi juga berdampak pada inflasi yang naik. Yang artinya apa? Masyarakat membeli sesuatu yang biasanya 10 menjadi 15, yang biasa 10 menjadi 12, menjadi mahal. Hati-hati juga urusan inflasi. Jajaran Polri harus juga tahu mengenai ini.

Pandemi juga berdampak pada yang namanya kenaikan harga produsen, artinya biaya diproduksi di pabrik, di manufaktur, di industri, naik. Kelihatannya enggak berdampak apa-apa kenaikan biaya produsen. Hati-hati, kalau harga di produsen naik, artinya nanti larinya juga harga di konsumen juga akan naik. Masyarakat menjadi berat untuk membeli sesuatu. Dampak pandemi ini ke mana-mana, ke mana-mana.

Kita alhamdulillah perkembangan COVID-19 di Indonesia yang dulu kita pontang-panting di pertengahan Juli (2021) sampai 56 ribu kasus harian kita. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Polri dan jajaran TNI, yang betul-betul saya lihat pelaksanaan di lapangan mati-matian karena juga takut dicopot kalau tidak bisa mengendalikan di provinsinya, di kotanya, di kabupatennya. Saya sudah titip kepada Kapolri, ‘Hati-hati. Kapoldamu kalau kira-kira ini naik terus, saya besok akan perintah untuk ganti”. Ternyata turun, turun, turun, turun, artinya semua takut dicopot.

Dari tadi 56 ribu turun menjadi kemarin 311 (kasus), 56 ribu turun anjlok menjadi 311 kasus harian kita. Ini sebuah capaian yang luar biasa dan tidak semua negara mengalami ini. Yang di Level 1 sekarang ini Indonesia, Cina, India, Jepang, Taiwan. Ini negara besar sekali, gede banget tapi bisa mengendalikan itu. Itu yang kita harus benar-benar bersyukur.

Tapi ancaman ini belum selesai. Kita boleh bersyukur, kita boleh berbangga tapi tetap harus waspada. Hati-hati yang namanya sekarang ini ancaman gelombang keempat, varian Omicron. Hati-hati. Tadi pagi-pagi saya sudah dapat kabar, sudah sampai ke Singapura. Utamanya Polda-polda yang berkaitan dengan perbatasan dengan negara-negara lain karena yang membawa bisa orang-orang asing, bule-bule tapi juga dari warga negara kita sendiri, utamanya tenaga kerja kita yang dari luar, waktu masuk kembali pulang kampung.

Hati-hati ini, karena Omicron ini sudah masuk ke 29 negara. Penularannya, ini karena semuanya masih dalam proses studi, lebih menular dari varian Delta. Ingat varian Delta itu menyebar di Indonesia hanya waktu 2-3 minggu, semua langsung kena. Ini lebih cepat, meskipun belum final tapi perkiraan lima kali lipat lebih cepat. Dan, kemungkinan besar juga escape immunity artinya dia bisa masuk ke sela-sela antibodi kita yang sudah imun, dia bisa menerobos.

Hati-hati ini, hati-hati ini. Karena efeknya bisa ke mana-mana ke ekonomi, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi protokol kesehatan terus disampaikan kepada masyarakat, karena yang namanya pandemi ini bisa berefek dan sudah terjadi di beberapa negara, ke ekonomi jatuh. Ekonomi jatuh bisa berimbas kepada politik, hati-hati, hati-hati.

Tapi yang di Afrika Selatan, kemarin kita melihat, mempelajari 87 persen yang dirawat itu memang belum divaksin. Ini yang di Afrika Selatan, karena dia ditemukan pertama di situ, dan 70 persen yang kena anak di bawah empat tahun dan sebagian besar yang meninggal berusia di atas 60 tahun. Ini Omicron, studi sementara seperti itu.

Oleh sebab itu, saya minta ini sekali lagi Pak Kapolri dan seluruh jajaran, Pak Panglima TNI beserta seluruh jajaran, vaksinasi ini segera kita selesaikan secepat-cepatnya artinya terus, digencarkan terus. Sampai hari ini yang sudah divaksin sudah 240 juta dosis; dosis pertama 67,8 persen, dosis kedua 46,9 persen. Masih jauh dari keinginan kita untuk masuk ke dosis 1 (dan) 2 itu sudah ke 70 persen. Ini masih butuh kerja keras. Dan provinsi-provinsi mana yang masih harus digencarkan? Ada 15 provinsi yang masih di bawah 60 (persen); Sumsel, Sumbar, NTT, Kalbar, Kalsel, Riau, Sulbar, Sulsel, Maluku Utara, Sulteng, Papua Barat, Maluku, Sultra, Aceh, Papua, utamanya lansia.

Yang kedua, juga saya minta testing dan tracing ini terus diperkuat, sehingga ketemu segera diisolasi, ketemu segera dikarantina. Hati-hati 17 kabupaten/kota di delapan provinsi yang mengalami tren naik selama 2-3 minggu terakhir ini. Naik sedikit saja segera antisipasi, walaupun masih dalam hitungan puluhan per minggu tapi tetap harus segera diantisipasi. Karena larinya ini nanti bisa tadi, ke keamanan, bisa ke politik, bisa ke ketertiban masyarakat, semuanya.

Dan pengalaman kita selama 1,5 tahun ini dalam menggarap lapangan, strategi berubah-ubah. Dulu awal, masih daerah melaksanakan sendiri PSBB, berubah kita menjadi PPKM Mikro, berubah PPKM Darurat, berubah lagi menjadi PPKM Level 1 sampai Level 4.

Banyak yang bertanya, ‘Ini kok pemerintah kayak bingung, berubah-ubah?’. Lah wong penyakit, penyakitnya, virusnya juga berubah-ubah kok. Bermutasi, berubah-ubah. Kalau strategi kita tetap ya ditinggal sama virusnya kita. Kenapa kita berubah strategi lapangan? Ya karena virusnya ini bermutasi, berubah-ubah. Dipakai cara ini enggak bisa, dipakai cara ini enggak bisa, selalu berubah.

Kemudian masuk ke ekonomi. Ekonomi kita alhamdulillah mulai kelihatan naiknya. Kita ingat di 2020, ekonomi kita minus 2,19 (persen) di kuartal IV. Kemudian di kuartal I-2021 kita sudah minus 0,74 (persen), artinya ada perbaikan-perbaikan. Di kuartal II sebetulnya kita sudah melompat ke 7,07 persen, lompatan yang sangat [Presiden menggerakkan tangan ke atas] karena memang mobilitas juga naik. Tetapi karena kena Delta di bulan Juli (2021), kita lakukan PPKM Darurat, anjlok lagi di kuartal III menjadi 3,51 persen. Kita harapkan di kuartal IV ini kita, hitungan kita antara 4,5-5,5 (persen) dan kita harapkan itu bisa tercapai.

Kalau pengendaliannya masih seperti ini, nah di 2022 inilah kebangkitan ekonomi akan kelihatan. Asalkan kondisi situasi seperti yang kita hadapi sekarang. Dan, motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Tahun ini target Rp900 triliun, tahun 2022 targetnya Rp1.200 triliun.

Saya hanya ingin titip kepada jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah, kawal dan jaga betul yang namanya investasi. Karena kunci kita di sini, bukan di APBN. Supaya tahu, APBN itu hanya memengaruhi kurang lebih 18-15 persen dari pertumbuhan ekonomi yang kita miliki. Jangan keliru. Artinya apa? (Sebesar) 85 persen perputaran uang pertumbuhan ekonomi itu ada di swasta dan BUMN. Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi agar setiap investasi itu betul-betul bisa direalisasikan karena kunci penggerak ekonomi kita ada di situ.

Sekarang ini alhamdulillah, ini dari yang tahun 2021, investasi itu tidak hanya di Jawa saja. Di luar Jawa sudah lebih besar karena di Jawa itu 48 persen, di luar Jawa sudah 51,7 persen. Sudah lebih banyak di luar Jawa, artinya ini bagus. Pergeseran ini bagus, dulu lebih dari 60 persen itu ada di Jawa. Ini bagus. Jaga, sekali lagi, jaga yang namanya investasi, (baik) investasi yang sudah ada, investasi yang baru berproses maupun investasi yang baru datang, jaga.

Dan saya sudah titip juga ke Kapolri, Kapolda yang tidak bisa menjaga sama, diperingatkan. Kalau memang sulit, enggak bisa mengawal, enggak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf. Saya memang enggak bisa ngomong keras, ngomong… Tetapi enggak bisa dia, ganti.

Agenda yang kedua, yang juga perlu kita kawal, yaitu presidensi G20. Ini adalah wajah Indonesia dan kita adalah negara berkembang pertama yang menjadi ketua G20. Ingat bahwa G20 ini adalah negara-negara dengan PDB besar, negara-negara GDP (Gross Domestic Product) yang gede yang ada di dunia ini. Pendapatan Domestik Bruto yang gede; Amerika (Serikat) ada di situ, Cina ada di situ, Rusia ada di situ, Prancis ada di situ, Jerman ada di situ, Italia ada di situ, Inggris ada di situ, Brazil ada di situ, Australia ada di situ. Negara-negara gede-gede semuanya. Arab Saudi ada di situ, Korea, Jepang ada di situ. Kita sudah berada di dalamnya, sehingga harus menjaga betul-betul kehormatan dan kepercayaan yang diberikan kepada negara kita Indonesia. Sehingga sekali lagi, harus kita jaga betul. Jangan sampai ada letupan sekecil apa pun yang berkaitan dengan keketuaan kita di G20 dan kemarin sudah dimulai. karena ada 150 meeting di dalam kegiatan G20 ini, meeting-meeting besar.

Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan kepuasan publik terhadap bidang hukum. Supaya kita tahu 2019-2020 naik, tapi masuk ke 2021 turun sedikit. Hati-hati, penegakan hukum harus tanpa pandang bulu. Ini dilihat masyarakat loh. Masyarakat itu menilai dan persepsi kepuasan publik itu tercermin dalam setiap survei. Artinya, yang sering saya sampaikan ya memang ketegasan harus. Gigit siapapun yang terbukti melakukan tindakan kejahatan pada negara juga masyarakat.

Hati-hati terhadap yang namanya Indeks Kebebasan Berpendapat, turun. Karena ini persepsi lagi, dilihat oleh masyarakat. Sekali lagi, ini persepsi. Dikit-dikit ditangkap. Oleh sebab itu, pendekatan persuasif dan dialogis. persuasif dan dialog. Contoh kecil-kecil saja, mural dihapus. Saya tahu, enggak mungkin itu perintahnya Kapolri juga enggak mungkin, perintahnya Kapolda juga ndak mungkin, perintahnya Kapolres juga ndak mungkin. Itu sebetulnya urusan di Polsek yang saya cek di lapangan, tapi nyatanya dihapus. Oleh sebab itu, beri tahu Kapolsek-Kapolsek, sampai Kapolsek diberi tahu, itu urusan kecil.

Saya datang ke sebuah daerah ada mural dihapus, ramai. Kenapa Presiden nyuruh urusan mural, urusan mural saja ngapain sih? Wong saya dihina, saya di maki-maki, difitnah sudah biasa. Ada mural saja takut, ngapain? Baca ini hati-hati, ini kebebasan berpendapat. Tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Sehingga saya mengapresiasi, dibalik oleh Kapolri (dengan) membuat lomba mural dan saya kira hasilnya positif.

Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban, iya silakan (dipanggil) tapi kalau enggak, jangan. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya. Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri, kewibawaan juga jangan hilang dari Polri.

Saya kadang-kadang… Saya sudah lama sekali ini ingin menyampaikan. Ada Kapolda baru, ada Kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini?

Saya tanya kepada Kapolres, “Kenapa Bapak melakukan ini?” “Supaya kotanya kondusif.” Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati, jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Hanya ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan, Polri harus memiliki kewibawaan.

Yang kedua, yang ingin saya titip juga. Lindungi dan bantu yang lemah, yang biasanya terpinggirkan dalam hukum. Hati-hati urusan pedagang kecil, lindungi. Saya kalau membaca itu betul-betul, itu menjadi sebuah persepsi loh, hati-hati loh ya. Kecil-kecil seperti itu, itu kecil-kecil. Itu mungkin urusannya bukan Kapolres (melainkan) Kapolsek, tapi hati-hati tetap tanggung jawab Kapolres, tetap tanggung jawabnya Kapolda, urusan yang kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah, hati-hati, hati-hati.

Karena, terakhir, karena posisi Polri sekarang ini pada posisi tiga besar yang dipercaya oleh masyarakat, jadi titipan saya itu. Hati-hati, dipercaya itu tidak mudah. Jadi yang kecil-kecil itu diperhatikan. Angka 80 persen itu angka yang sangat besar sekali, survei baru tiga hari yang lalu saya terima. Hati-hati, kepercayaan ini hati-hati. Tinggi sekali, naiknya tinggi sekali, tapi hati-hati hal-hal yang tadi saya sampaikan.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.
Terima kasih.
Saya tutup.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Amanat/Arahan Terbaru