Pengarahan Presiden Joko Widodo terkait Fasilitas BPHTB bagi Penerbitan DIRE, 18 Juli 2016, di Istana Negara, Jakarta

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati para Menteri, Gubernur BI, Ketua OJK, dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara Gubernur, Wali Kota, dan Bupati yang pada pagi ini hadir dan kita undang khusus untuk berbicara masalah yang sangat penting yang berkaitan dengan kompetisi antarnegara yang kita lihat kemarin, satu per satu kita lihat daerah-daerah mana yang akan mempengaruhi banyak dan tidaknya foreign direct investment, investasi langsung, arus modal, arus investasi, arus uang yang masuk ke Indonesia.

Kompetisi kita banyak kalah dengan negara-negara tetangga-tetangga kita Asia, baik Thailand, Vietnam yang dulu jauh di bawah kita, sekarang ini mulai melampaui kita dan kalau tidak kita berani melakukan perbaikan baik di birokratisasi, deregulasi di pusat dan di daerah, betul-betul kita akan ditinggal. Dan pada pagi hari ini kita akan berbicara terutama yang berkaitan dengan DIRE, dengan Dana Investasi Real Estate dan yang berkaitan dengan daerah adalah BPHTB. Karena yang kita lihat kemarin memang yang berkaitan dengan real estate yang banyak berkaitan adalah di Bapak/Ibu semuanya, Bupati, Wali Kota, juga di provinsi, di Gubernur sehingga pagi hari ini kita akan berbicara masalah itu. Tanpa ini kita ubah, tanpa berani kita ini mengubah, yang kejadiannya adalah malah lucu. Jadi pemilik modal di Indonesia justru mau membangun propertinya di luar negara kita, padahal kita masih membutuhkan sekarang ini, kayak rumah, rumah yang menengah ke bawah itu masih kurang 13 juta rumah. Ini sebuah kebutuhan yang sangat besar.

Oleh sebab itu, harus ada sebuah insentif agar kita bisa kompetitif memberikan tambahan sedikit keuntungan pada pengembang sehingga mereka tidak mendirikan justru propertinya di Malaysia, di Singapura, dan di Vietnam karena di sana ada insentif-insentif itu. Dan ini juga nantinya berkaitan dengan infrastruktur, baik yang berkaitan dengan jalan tol, baik yang berkaitan dengan pembangunan rumah sakit. Dan tidak, sebetulnya tidak keseluruhan, nanti secara detil akan disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian sehingga kalau misalnya di kita BPHTB berapa Pak? 5%. Nah 5% maksimum ini mau kita potong agar kompetitif. Bisa nanti lewat peraturan gubernur, bisa kalau kewenangan di bupati peraturan Bupati, kalau di kota berarti peraturan wali kota. Tidak akan mengurangi karena ini hanya di komplek-komplek tertentu, tidak keseluruhan BPHTB untuk semua lahan langsung dijadikan seperti yang kita inginkan. Kalau ini bisa kita lakukan cepat, saya kira pergerakan investasi di daerah akan kelihatan, karena kita sudah mulai melihat ini masalahnya hanya masalah competitiveness kita yang dibanding negara lain memang kurang.

Saya kira itu sebagai pembuka yang bisa saya sampaikan dan saya harapkan setelah hari ini ketemu ada keputusan, juga bisa langsung dilakukan di lapangan. Sehingga nantinya pengembang, investor yang akan kita dorong juga betul-betul bisa melaksanakan di lapangan.

Saya persilakan Pak Menko.