Pengarahan Kepada Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, 13 Agustus 2024

Pengarahan Presiden Joko Widodo Kepada Gubernur Seluruh Indonesia, 13 Agustus 2024

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Bapak-Ibu para gubernur yang saya hormati.

Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat. Dan, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur harus betul-betul paham skala prioritas, prioritas, dan arah kebijakan pemerintah pusat. Sehingga bisa mengawal, memonitor bupati/wali kota agar daerah bisa sejalan dan in line dengan pemerintah pusat, utamanya yang berkaitan dengan prioritas-prioritas untuk pembangunan yang strategis. Jangan sampai pemerintah pusat ke utara, daerah ke selatan. Karena apapun, prioritas dan arah pemerintah pusat betul-betul harus sejalan, betul-betul harus in line dengan pemerintah pusat agar program-program yang ada betul-betul dukungan dari daerah itu nyata dan ada.

Saya berikan contoh ada waduk, kalau memang biayanya besar pasti dibangun oleh pemerintah pusat. Irigasi yang primer mungkin juga masih pemerintah pusat. Tetapi untuk sekunder dan tersier untuk bisa masuk ke sawah, mestinya itu dikerjakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tetapi dalam kenyataannya, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam yang waduknya sudah, tapi irigasi sekunder dan tersiernya untuk masuk ke sawah itu tidak ada. Mestinya kalau seperti itu, disampaikan saja ke pemerintah pusat lewat gubernur, tidak memiliki kemampuan untuk membuat itu sehingga diminta untuk pemerintah pusat membantu.

Ada yang kedua, pelabuhan. Tapi jalan akses menuju ke pelabuhan meskipun juga hanya 6 km sudah sekian tahun tidak dikerjakan, sehingga pelabuhannya tidak bisa berjalan dengan baik. Sebetulnya enggak apa-apa, kalau memang tidak memiliki kemampuan ya tulis saja ke pemerintah pusat, bisa diserahkan ke Kementerian PU. Mulai sekarang kita kan punya Inpres Jalan Daerah yang saya kira ini akan sangat membantu, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan jalan akses seperti itu.

Kemudian yang kedua, agar betul-betul pemerintah provinsi bisa mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan setiap kabupaten/kota. Saya melihat misalnya ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali, tetapi arah programnya tidak jelas, banyak yang dipakai untuk hibah-hibah. Ini tentu saja arahnya ke politik. Padahal kalau itu bisa diarahkan akan bisa menjadi rumah sakit 10 saja bisa, atau universitas bisa. Hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.

Saya kira hal-hal seperti ini yang Bapak-Ibu Gubernur bisa mengarahkan, sekali lagi, sehingga bisa sejalan dan in line dengan pemerintah pusat, terutama yang berdampak kepada masyarakat. Dan juga, agar didorong kerja sama antardaerah itu betul-betul bisa terjadi, sehingga satu masalah, misalnya urusan sampah, bisa diangkat oleh satu, dua, tiga daerah sehingga akan lebih meringankan.

Yang ketiga, yang berkaitan dengan data. Saya minta agar pemerintah provinsi juga mengarahkan pemerintah kabupaten dan kota untuk back up data yang ada itu betul-betul diberikan. Kalau bisa back up datanya itu berlapis, sehingga kalau di-hack satu masih punya dua atau tiga. Itu penting sekali ke depan dan agar, sekali lagi, kabupaten dan kota diarahkan untuk ke sana.

Yang terakhir, yang berkaitan dengan PON di Aceh dan Sumut (Sumatra Utara), saya kira venue dan acara, kemarin saya tanyakan ke Mendagri dan Menpora sudah kurang sedikit, sudah siap. Jadi, saya minta untuk provinsi yang lain, yang berkaitan dengan KONI tolong ditanyakan betul, dikoordinasikan dengan KONI untuk utamanya membantu pelatihan cabang-cabang olahraga yang ada. Masih banyak yang mengeluh belum ada bantuan dari provinsi, kabupaten, maupun kota. Apapun, ini nanti kalau ada di sini ada gubernur yang pengin naik elektabilitasnya, jadi kalau ada atlet yang mendapat medali emasnya banyak dan bisa menaikkan elektabilitas.

Kemudian juga yang kedua, membiayai transportasi. Membantu membiayai transportasi menuju Sumut dan Aceh. Termasuk juga untuk makan agar dilihat betul, jangan sampai nanti ada suara-suara bahwa atlet enggak makan gara-gara anggarannya enggak ada. Masih ada keluhan seperti itu dari KONI yang saya dengar. Ini agar betul-betul disiapkan semuanya.

Saya rasa itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang akan disampaikan, saya silakan kepada gubernur.