Pengarahan kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, 13 Agustus 2024

Pengarahan Presiden Joko Widodo kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia, 13 Agustus 2024

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para Menteri yang hadir, Panglima TNI dan Kapolri, Pak Wamen;
Bapak-Ibu Gubernur yang saya hormati;
Bupati dan Wali Kota yang hadir.

Saya enggak tahu Bapak-Ibu ke sini tadi, saya tadi bertanya banyak yang sudah tiba di Balikpapan kemarin atau sehari sebelumnya juga melihat Ibu Kota Nusantara ini, kira-kira bayangan Bapak apa? 

Selamat datang di Ibu Kota Nusantara. 

Jadi, kalau istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni, jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget ternyata Istana Negara dan  Istana Merdeka berbeda, dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan  Wilhelm van Lansberge. Kemudian yang di Bogor, ternyata juga ada gubernur jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda G. W. Baron van Imhoff. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda, bekas gubernur jenderal Belanda dan sudah kita tempati 79 tahun. Jadi bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi. 

Dan, sekali lagi, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita. Tetapi memang memerlukan, masih memerlukan waktu yang panjang. Ini dimulai baru dua tahun, 2021/2022, akan selesai kira-kira 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Jadi masih akan panjang. 

Jadi kalau Bapak-Ibu gubernur, bupati, dan wali kota tadi melihat, ini baru awal, ini belum selesai. Jangan keliru, ini belum selesai, mungkin baru 20-an persen. Dan, titik-titik spot yang dibangun sini juga bukan hanya kawasan inti pemerintahan yang ada istana presiden dan wapres, kemudian kemenko, kementerian, banyak yang masih belum dibangun. Tetapi di luar dari ini juga ada kawasan yang telah banyak dibangun, baik berupa hotel, universitas, rumah sakit. Ada seingat saya hotel ada lima, kemarin tambah lagi, berarti ada enam. Rumah sakit juga sudah enam dalam proses dibangun. Kemudian training center-nya PSSI juga sudah selesai. Kemudian ada beberapa dimulai properti perumahan, semuanya sudah dimulai dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.

Saya hanya ingin menyampaikan bahwa IKN ini adalah contoh kota masa depan yang dibangun dengan rencana dan konsep untuk masa depan. Konsepnya forest city, jadi kota hutan bukan semua beton. Saya kira di semua provinsi, kabupaten, dan kota bisa merencanakan dan mengonsep kotanya itu ingin dijadikan kota apa. Saya sudah berkali-kali menyampaikan. Ada di California kota yang khusus hanya untuk golf saja, kota golf, ada 37 padang golf di sana. Hanya itu, enggak ada yang lain. Kemudian juga ada High Point di North Carolina. Dia juga itu hanya khusus untuk kota mebel saja, mebel, enggak ada ke manapun enggak ada kecuali hanya mebel. Ini kita sebenarnya punya kekuatan besar, Jepara. Pak Bupati Jepara ada? Bisa dikonsep desain sejak awal, meskipun tidak selesai mungkin dalam satu periode bupati atau dua periode bupati, tetapi perencanaannya harus ada dan detail, dan matang di situ.

Kemudian, ini juga kita konsep smart city, seluruh aktivitasnya ditopang oleh teknologi. Memang momentumnya pas, perubahan zaman ini pas, inilah waktunya, baik itu teknologi digital maupun teknologi yang lain-lainnya. Sehingga, ini akan menjadi livable city, kota yang nyaman untuk ditinggali. Saya kira seluruh provinsi yang kita miliki, seluruh kabupaten yang kita miliki, seluruh kota yang kita miliki, mestinya arahnya ke sana. 

Tadi Bapak-Ibu melihat bagaimana sebuah kota itu mestinya ada danau kecil atau embung, itu akan selain memberikan estetika keindahan juga akan menurunkan suhu di sebuah kota. Di sini nanti akan dibangun kurang lebih 60 danau kecil atau embung seperti, 60. Saya pun masih menawar ke Pak Menteri PU, kalau bisa lipat dua kali lebih baik atau tiga kali lebih baik. Dan, itu bisa kita lakukan dan juga tidak mahal, APBD punya kemampuan tapi memang harus direncanakan, harus didesain, jangan seadanya asal ada airnya. Jadi dari sisi estetika, dari sisi keindahan, semuanya berikan ke arsitek lanskap yang memiliki kemampuan untuk membangun ini. 

Juga, di semua kota yang dekat dengan laut, saya titip saja, jangan sampai ada yang membelakangi laut. Laut itu harus kita jadikan halaman, bukan di belakang rumah. Banyak sekali di kita itu tempat-tempat indah, tapi malah ditaruh di belakang rumah, di belakang bangunan.

Dan juga, ke depan nanti akan menjadi tren penggunaan energi hijau. Di sini juga apalagi saat ini 100 persen sudah menggunakan energi hijau, 100 persen. Nanti kalau ini sudah dimulai, dinyatakan mulai, semua kendaraannya juga harus kendaraan listrik. Kemarin pagi saya cek di Ibu Kota Nusantara berapa air quality index-nya. Enam, hanya enam. Padahal kendaraannya belum listrik. Kalau kendaraannya listrik, mungkin menjadi 0. Kemarin kita cek Singapura 53, maksimal itu 50, udara yang baik dan sehat, maksimal itu hanya 50, tapi kota-kota kita utamanya di Jawa sudah semuanya di atas 100. Ini yang harus juga harus dicermati oleh bupati, wali kota, gubernur.

Dan, untuk menangani itu juga membutuhkan uang yang tidak sedikit. Menteri Kesehatan menyampaikan kepada saya, karena udara yang tidak baik sehingga ISPA di Jabodetabek itu menghabiskan hampir Rp10 triliun. Uang yang tidak sedikit kita pakai untuk menangani kesehatan, karena adanya penyakit pernapasan yang kita dapat dari polusi udara yang terjadi di sebuah kota. 

Mulai harus dipikirkan bagaimana membuat transportasi massal yang berbasis energi hijau, listrik atau gas dan lain-lainnya. Jakarta sekarang sudah ada MRT, sudah ada LRT, kereta cepat, semuanya itu untuk mengurangi, tetapi juga masih kira-kira air quality index-nya Jakarta 190-200, padahal maksimal hanya 50. Hati-hati kota-kota yang sudah mulai macet, kota-kota yang mulai padat yang berkaitan dengan polusi, larinya nanti utamanya yang anak-anak, yang masih bayi di penyakit pernapasan. 

Jadi, saya sarankan kalau mau menyiapkan desain transportasi massal itu ada yang mau kita pakai di sini meskipun juga belum kita putuskan, yaitu Autonomous Rail Transit. Kalau MRT, MRT itu pertimbangannya per kilometer dulu waktu kita mulai, saya masih gubernur kita mulai itu, biayanya/anggarannya per satu kilometer, supaya semuanya tahu, per satu kilometer itu Rp1,1 triliun. Ada gubernur atau bupati, wali kota yang sanggup membangun MRT? Tunjuk jari. Bali? Hati-hati. Hitungannya hati-hati.

Mungkin bisa membangunnya, tapi operasionalnya juga tidak kecil. APBD-nya siap? Karena kalau apapun yang namanya MRT, yang namanya LRT, yang namanya kereta cepat, semuanya itu rugi. Artinya harus ada PSO, APBD harus siap untuk meng-cover biaya operasional. Saya berikan contoh, MRT Jakarta. Itu setiap tahun keluar Rp800 miliar untuk, penuh loh itu, untuk menutup biaya MRT. Betul, Pak Heru, 800 ya? Betul. Dan hitungan saya kira-kira kalau semua jalur nanti selesai, kira-kira APBD harus keluar Rp4 triliun. Tapi yang Bapak-Ibu harus tahu, kalau enggak ada MRT, enggak ada LRT, enggak ada kereta cepat itu kita kehilangan setiap tahun karena kemacetan itu Rp65 triliun. Kalau Jabodetabek mungkin sudah di atas Rp100 triliun. Pilih mana? Pilih dibelikan MRT, LRT, atau kereta cepat atau uangnya hilang karena kemacetan setiap tahun lebih dari Rp100 triliun? Semua kota utamanya itu harus menghitung, mulai menghitung ini.

Kalau yang ini Autonomous Rail Transit (ART), ini memang lebih murah, karena tanpa rel, pakai magnet. Per unitnya, ini untuk tiga gerbong harganya kurang lebih Rp74 miliar. Jadi kalau tadi yang MRT Rp1,1 triliun, saya lupa MRT itu Rp1,1 triliun saat saya gubernur, yang sekarang sudah Rp2,3 triliun. Sepuluh tahun itu naiknya langsung dua kali, Rp2,3 triliun. LRT yang kita bangun untuk Bekasi ke Cibubur, itu per kilometernya Rp700 miliar, kereta cepat itu per kilonya Rp780 miliar. Saya hafal karena setiap hari ke lapangan, selalu yang saya tanyakan standar per kilometer itu berapa.

Ini jadi sekali lagi, satu unit untuk tiga gerbong itu Rp74 miliar. Operasional per bulan Rp500 juta. Jadi, kota-kota yang mulai macet saya kira tidak hanya, saya melihat tidak hanya di Jawa saja, di luar Jawa pun sekarang sudah mulai macet, macet, macet, macet. Jadi, ini mulai harus dipikirkan transportasi massalnya apa.

Kemudian, yang kedua.

Oh, tadi saya lupa. Jadi, di IKN itu sudah ada 55 investor yang masuk, yang sudah masuk. Kemudian dalam proses seleksi dan verifikasi kemarin ada 472 Letter of Intent (LoI) kemudian diverifikasi menjadi 220, masih diseleksi terus. Yang sudah masuk dan sudah mulai proses pendidikan baik universitas maupun SD sampai SMA ada enam, rumah sakit ada tiga, retail dan logistik ada 10, hotelnya ada delapan, sudah delapan,  kemudian energi ada dua, perbankan ada 14, kemudian untuk hunian ada sembilan perusahaan, media dan teknologi ada tiga.

Jadi, saya kira Bapak-Ibu semuanya bisa meniru konsep, kalau memang APBD kita enggak siap, ya model investasi. Tapi untuk menarik investasi itu memang membangun trust, membangun kepercayaan itu yang paling sulit. Kalau percaya di daerah saya, di provinsi saya, di kota saya, di kabupaten saya punya potensi, punya keunggulan, tapi kok enggak datang investor? Itu tolong dievaluasi, pasti ada yang enggak bener, ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki.

Yang kedua, yang berkaitan dengan inflasi. Saya kira setiap hari Senin sudah berjalan dengan baik, dipimpin oleh Pak Mendagri. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, inflasi kita pada posisi yang sangat baik kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Terakhir di angka berapa, Pak? [Sebesar] 2,13 persen, sebelumnya 2,58 persen. Sangat bagus sekali. 

Tapi juga, tolong dijaga daya beli rakyat. Dengan apa? Segera merealisasikan APBD-nya, segera merealisasikan APBD secepat-cepatnya. Karena sampai saat ini realisasi belanja di kabupaten/kota masih di angka 31 persen, kecil sekali ini. Uang beredar di kabupaten Bapak-Ibu semuanya sangat rendah. Kalau peredaran uang rendah, artinya daya beli juga enggak kuat. Segera keluarkan. Ini masih 31 persen realisasi belanja. Provinsi lebih baik 41 persen, tapi juga masih kecil, 41 persen. Tolong dicek lagi, dilihat lagi, dan didorong agar uang yang ada di APBD ini segera beredar di masyarakat sehingga perputaran uang di kabupaten, di kota, di provinsi itu semakin baik. 

Realisasi pendapatan di kabupaten/kota 38 persen, di provinsi 49 persen. Hati-hati. Tolong seperti ini dicek harian. Perintahnya juga perintah harian, karena ini menyangkut, sekali lagi, daya beli rakyat kita. Semakin cepat keluar, semakin cepat realisasi, semakin baik.

Yang terakhir, yang berkaitan dengan Pilkada. Saya minta urusan anggaran harus segera selesai, anggaran untuk Pilkada, juga yang berkaitan dengan keamanan. Koordinasikan dengan Forkopimda, karena ini belum pernah kita memiliki pengalaman untuk melaksanakan Pilkada serentak. Kalau dulu enggak serentak, bisa keamanan dibantu dari kabupaten lain, dari provinsi lain, dari daerah lain. Sekarang semua serentak, serentak semuanya, sehingga betul-betul ini dibicarakan. Kalau ragu-ragu dan memerlukan tambahan kekuatan, agar disampaikan ke Kapolda atau kalau provinsi sampaikan ke Kapolri langsung, karena ini menyangkut keamanan juga ketertiban nanti di dalam kegiatan pilkada yang kita akan dilakukan nanti di bulan November.

Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan, sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada para gubernur, bupati, dan wali kota yang telah hadir di Ibu Kota Negara Nusantara ini. Dan, tadi yang sudah dilihat di embung sudah, di sumbu kebangsaan juga sudah, dan kalau yang baik yang bisa di-copy, bisa ditiru, mulai direncanakan.

Dan saya tutup.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.